SITUS BERITA TERBARU

Stop Provokasi dan Perdebatan Isu Papua Merdeka

Tuesday, May 12, 2015

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan Presiden Ketujuh (7) Republik Indonesia bertekad untuk memperbaiki kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bentuk konkrit dari upaya Presiden Jokowi tersebut antara lain dengan melakukan kunjungan kerja ke Papua beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut beliau dalama hal ini pemerintah menggelontorkan dana Rp 6 triliun untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua tahun ini. Presiden Joko Widodo pada Sabtu (9/5) di Jayapura, Papua mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian, pasar, dan pelabuhan, serta berbagai pembangunan di Papua.

Jokowi di hadapan ribuan anggota TNI/Polri dan tokoh masyarakat yang hadir dalam pemaparan di Korem 172/Praja Wirayakti, Jayapura juga menyebutkan kekayaan sumber daya alam (SDA) di Papua sangat kaya dan harus dikelola bersama oleh masyarakat adat Bumi Cenderawasih. Jokowi menjelaskan, pemerintah akan terus melakukan pendekatan masalah dengan gerakan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur pasar dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pembangunan ini harus dirasakan masyarakat Papua. Sebab, jika masyarakat tidak ikut merasakan, maka akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi. "Sekali lagi saya minta libatkan masyarakat dalam setiap draft pembangunan di Papua," imbuh Jokowi. Selain itu Jokowi berharap pada 2019, seluruh ruas jalan di Papua harus terhubung.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (menlu), Retno Marsudi bahwa komitmen pemerintah sekarang di bawah Presiden Jokowi lebih jelas. Pemerintah akan membangun Papua secara lebih baik. Selama kampanye Presiden Jokowi juga masuk ke Papua, berbicara langsung dengan rakyat di Papua dan tampak bahwa keinginan rakyat di Papua untuk merdeka seperti yang di gadang-gadangkan oleh gerakan separatisme sama sekali tidak ada. Namun, kiranya adanya upaya gerakan separatisme tentu tetap perlu diantisipasi. Tantangan separatisme di Provinsi Papua dan Papua Barat masih saja mengancam keutuhan NKRI. Salah satunya datang dari pendiri organisasi separatis Free West Papua, Benny Wenda yang kini tinggal di Oxford, Inggris setelah kabur dari penjara di Papua pada Tahun 2002.

Menurut Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pembukaan 'kantor' Gerakan Separatis Papua di Oxford, Inggris akan menganggu hubungan Indonesia dan Inggris sekalipun Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti bahwa bentuk dukungan Internasional terhadap keutuhan NKRI tidak dapat dilakukan hanya dalam kata-kata semata. Namun, harus dalam bentuk lebih konkrit. Menjadi suatu tindakan kontraproduktif ketika Inggris menyatakan dukungan tetapi juga tetap membiarkan organisasi separatisme tersebut tetap berkembang. Untuk itu, kiranya Presiden Jokowi harus bersikap lebih progresif dalam merespon hal tersebut. Salah satunya dengan melakukan komunikasi politik kepada negara-negara Internasional untuk tidak mengizinkan atau merespon berbagai tindakan yang akan dan atau telah dilakukan oleh gerakan separatisme.

Jika mengacu kepada hasil kunjungan Presiden Jokowi dan program-program yang telah dilakukan pemerintah terhadap rakyat Indonesia di Papua, sebenarnya dan seharusnya gerakan separatisme seperti ini tidak perlu ada lagi. Pemerintah memiliki tekad yang kuat untuk mensejahterakan rakyat di papua, minimal sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya. Di samping itu, jika diperhatikan bahwa telah banyak tokoh-tokoh pemuda dan calon pemimpin bangsa yang lahir dari Provinsi Papua, di antaranya seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia dan yang baru terpilih sebagai Ketua KNPI Rifai Darus. Lahirnya para tokoh tersebut menggambarkan bahwa masyarakat di seluruh Tanah Air Indonesia yakin dan percaya, putra-putri Papua juga bisa berkarya demi Indonesia.

Maka dari itu, marilah kita berhenti memperdebatkan kemerdekaan yang hanya menyebabkan kesenjangan dan keretakan persaudaraan, lebih baik kita bersama-sama membangun Indonesia dalam bingkai keragaman. Mari dukung dan awasi kinerja Pemerintahan Jokowi agar sesuai dengan janjinya di masa kampanye agar seluruh rakyat Indonesia bisa sejahtera.


PAPUA Bagian NKRI, HARGA MATI


SUMUR   (hankam.kompasiana.com)

Link: http://adf.ly/1Gyl4k
SHARE THIS POST:
FB Share Twitter Share

Blog Archive