Sore ini, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beserta Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito menggelar rapat koordinasi.
Pembahasannya adalah persiapan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pengamanan hukum kepada para pegawai pajak saat menjalankan tugasnya.
Bambang menuturkan aturan ini lebih kepada sinkronisasi antara sesama bagian pemerintahan. Agar tidak ada kriminalisasi oleh aparat lain terhadap pegawai pajak ketika tengah dalam proses penagihan pajak.
"Ini Inpres untuk memberikan pengamanan hukum kepada aparat pajak. Ketika aparat pajak melakukan penagihan jangan dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang lain. Ini Inpres mau dibuat," kata Bambang di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/5/2015)
Menurut Bambang, semua pihak sudah sepakat untuk direalisasikannya Inpres tersebut. Sehingga targetnya minggu depan selesai difinalisasi dan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Semua sudah sepakat mengenai isinya," tegasnya.
Bambang menuturkan selama ini, ketika ada wajib pajak (WP) bermasalah dengan pajaknya, maka ada kecenderungan untuk menggunakan aparat hukum lainnya. Sehingga kemudian justru pegawai pajak berurusan dengan aparat hukum tersebut.
"Ini kalau misalnya WP menggunakan penegak hukum lain untuk kriminalisasikan pajak. Nggak boleh dong, artinya kan aparat penegak hukum dan pajak sama-sama aparat pemerintah. Ini yang perlu dijaga, supaya nggak mudah dilakukan kriminalisasi," tukasnya.
sumber (finance.detik.com)
mantab betul
Link: http://adf.ly/1GT1If
