Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dilihat dari udara, Minggu (14/12/2014). Desa Setulang adalah desa wisata di kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia yang dihuni oleh masyarakat Dayak Kenyah.
Berita Terkait
"Lumbung Padi Nasional" Itu Menuju Vertikalisasi Hunian Perumnas dan Pemprov DKI Jakarta Bangun Rusunami Standard Apartemen Citra Maja Raya Jadi Sasaran Investor 9 Juta Hektar Lahan Ketahanan Pangan dan Transmigrasi Disepakati Tiga Menteri Pemerintah Obral Sertifikat Lahan Adat Perbatasan
230 63 76 10
JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama lima tahun, pemerintah menargetkan kurang lebih 4 juta orang yang akan ditransmigrasikan. Sekurang-kurangnya, saat ini sudah ada 1-2 juta penduduk yang sudah siap untuk direlokasi.
Untuk tahap pertama, sebanyak 350.000 penduduk akan dipindahkan. Mereka yang dipindahkan kebanyakan berasal dari Jawa, dan akan ditempatkan di Kalimantan, khususnya di perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar seusai menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) di Kementerian DPDTT, Jakarta, Jumat (8/5/2015).
"Jadi, sekarang adalah bagaimana kita menempatkan transmigran itu di daerah-daerah yang kita tuju. Ada 144 kawasan transmigrasi, yang paling kita fokuskan di daerah perbatasan," ujar Marwan.
Untuk menjalankan program ini, Marwan mengaku tidak bisa sendirian, namun membutuhkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan. Pasalnya, program ini menyangkut pelepasan hutan, penyediaan tanah, dan sertifikasi tanah yang akan diberikan kepada transmigran.
Tanah yang dibagikan ini nanti bisa digunakan untuk pertanian maupun perkebunan. Kementerian DPDTT sendiri telah menyiapkan adalah 600 hektar. Ditambah dengan lahan dari ATR/BPN dan LHK, total lahan yang tersedia adalah 3,5 juta hektar.
Sementara itu, untuk memperlancar pelaksanaan program transmigrasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan akan langsung menandatangani sertifikasi lahan yang menjadi sasarannya.
"Kalau ada sebuah lahan kawasan hutan dilepas untuk menjadi titik transmigran, saya langsung teken menjadi hak pengelolaan lahan (HPL)," kata Ferry.
Setelah disertifikasi, tambah dia, HPL akan dipegang oleh Kementerian DPDTT. Soal bagaimana dan kapan tepatnya sertifikat ini akan diserahkan kepada transmigran, mekanismenya mengikuti alur yang telah ditentukan Kementerian DPDTT.
sumber : http://properti.kompas.com/read/2015....ke.Kalimantan
=========================================================================== ==========================
1.Seolah2 semua harus berasal dari jawa ya? Pulau jawa sumpek karena Populasinya beranak pinak tanpa berpikir tentang daya dukung WILAYAH. Ane keturunan orang Jawa tapi benci dengan hal2 seperti ini. Seolah - olah manusia terus menerus dijadiin komoditi pertumbuhan ekonomi TANPA berpikir MENINGKATKAN KUALITAS mereka dan kualitas lingkungan yang mendukung keberadaan mereka.
2.Apa pemerintah berkeinginan Kalimantan terbangun dengan amburadul macam pembangunan di Jawa? asal ada lahan kosong pager...asal lahan kosong bangun. Yang betul perbaiki dulu pembangunan yg sudah carut marut ini. Bangun dari kualitas penduduk jangan hanya kuantitas saja yang dikejar.
3.Lahan kosong yang ada semuanya dibabat, generasi yang sekarang sih ga pernah mikir utk generasi selanjutnya, apa pola pikirnya yang ada sekarang habiskan, buat besok ya pikirin besok? Belum lagi dengan warga setempat, apa mau disingkirkan? Bangun Jawa aja dedel dowel gini kog berani2nya bangun daerah2 lain.
DUWID DUWID DUWID
MAKAN TUH DUWID
MANUSIA SAMPAH !!
Link: http://adf.ly/1Gq5n5
