Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanda merah dan kuning ke nama-nama calon menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta, yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat dihubungi di Jakarta, Senin (20/10/2014).
Pada Minggu (19/10) Jokowi menemui empat pemimpin KPK di gedung KPK untuk menyerahkan nama-nama calon menteri yang sudah diserahkan oleh Tim Transisi pada Jumat (17/10).
Menurut Zulkarnain warna merah menandakan nama calon menteri tersebut "berpotensi menjadi tersangka" kasus korupsi. "Kalau ada calon menteri yang begitu, dikasih warna merah," ungkap Zulkarnain.
Zulkarnain menjelaskan, pemberian tanda dilakukan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penelusuran gratifikasi dan pengaduan masyarakat.
"Semua yang terkait yang bisa membuat profil, orang-orang yang tentu terkait dengan perkara korupsi, atau potensi korupsi, juga ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi. Dari laporan masyarakat juga, perkara yang ditangani selama ini dari LHKPN dan gratifikasi," jelas Zulkarnain.
Namun Zulkarnain enggan mengungkapkan nama-nama menteri yang ditelusuri KPK. "Ini masih tertutup, saya tidak mau fokus kepada orang per orang, kami harapkan orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, kami harapkan tidak dipilih," tegas Zulkarnain.
Kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Zulkarnain berpesan agar delapan agenda pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan baik.
"Delapan agenda pemberantasan korupsi yang dibuat KPK bisa membantu dan itu sudah disampaikan. Kami harap dilaksanakan secara baik dan optimal," katanya.
"Reformasi birokrasi, administrasi kependudukan, pengolahan Sumber Daya Alam, penerimaan negara, pendidikan, itu diantaranya. Jangan lupa ketahanan pangan juga termasuk," tambah dia.
Sebelumnya Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan.
Postur kabinetnya tidak berubah, terdiri atas 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 orang berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik.
Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2014, satu hari setelah dilantik.
Setelah pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden, rakyat Indonesia kini menunggu pengumuman kabinet Jokowi dan JK.
Deretan nama calon menteri sudah beredar sebelum pengumuman kabinet Jokowi dan JK. Namun, semua masih berupa rumor karena memang Presiden Jokowi dan Wapres JK benar-benar tertutup untuk hal yang satu ini.
Beberapa media online menulis bahwa pengumuman kabinet Jokowi bisa saja dilakukan malam ini atau besok. Adalah Puan Maharani, putri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyatakan hal itu sehingga derajat kebenarannya cukup tinggi.
Sebelumnya, Puan menyebut bahwa PDI Perjuangan menunggu pengumuman nama para menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan Jokowi dan JK.
"Kewenangan itu (calon menteri) ada di Presiden Joko Widodo, dan partai politik tidak memiliki wewenang penentuan kursi menteri," kata Puan Maharani, Ketua DPP PDI-P, seusai pelantikan Jokowi dan JK di Gedung MPR, Senin (20/10/2014).
Puan mengatakan PDI-P tidak ikut campur mengenai pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi calon menteri.
Menurut dia, Jokowi dan JK masih menyeleksi nama-nama calon menteri yang dikirimkan KPK dan PPATK yang memenuhi aspek bersih. "Saya tidak tahu (prosesnya), menunggu waktu dari Pak Presiden Jokowi," ujarnya.
Dia menjelaskan dirinya belum diberitahu mengenai nama-nama hasil penelitian rekam jejak KPK dan PPATK yang telah diserahkan lembaga tersebut kepada Jokowi.
Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan PPATK untuk menjaring oarang yang akan membantunya di pemerintahan.
Sementara itu Ketua Tim Transisi Jokowi-JK Rini Mariani Soemarno dan Deputi Tim Transisi Jokowi dan JK menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya pada Jumat (17/10).
KPK sudah menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri itu kepada Presiden Jokowi pada Minggu (19/10).
Postur kabinet Jokowi-JK tetap 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama dari partai politik.
PIDATO JOKOWI
"Kita telah terlalu lama memunggungi samudera, memunggungi laut, memunggungi teluk, memunggungi selat. Kita kembalikan kejayaan kita sebagai negara maritim. Jalesveva Jayamahe, di lautlah kita jaya," kata Presiden Joko Widodo.
Itulah salah satu penggalan pidato perdana Presiden Jokowi di Sidang Paripurna MPR, Jakarta, Senin.
"Kita kembangkan jiwa pelaut kita, pelaut pemberani yang berani mengarungi laut dan samudera. Kita kembangkan layar. Saya berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi," kata Presiden RI ketujuh itu.
Dalam pidato dengan teks yang disiapkan sekira tujuh menit itu, Joko Widodo yakin Indonesia dapat menjadi bangsa besar kreatif yang bisa menyumbang keluhuran kepada dunia.
"Yakin kita semakin kuat dan berwibawa. Saya akan memastikan setiap rakyat di pelosok merasakan pembangunan. Semua instansi agar melakanakan tugasnya," kata Presiden.
Jokowi juga mengutip sesanti Proklamator bangsa, Soekarno, yang menjunjung tiga sila penting Trisakti, yakni "berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya."
Sebelumnya, Jokowi mengaku menuliskan sendiri pidato pelantikannya dan akan diselesaikannya paling lambat esok Minggu.
"Baru buat malam ini, besok pasti rampung," kata Jokowi usai gladi resik untuk sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di ruang paripurna, Gedung Nusantra IV, Gedung MPR RI, Sabtu.
Berkaitan dengan persiapannya dalam menghadapi acara besar Senin 20 Oktober itu, meski mengulang beberapa kali proses gladi kotor, Jokowi menyatakan tidak gugup. "Tidak ada yang dag dig dug, biasa saja," kata Jokowi.
Tapi dari pengamatan media, Jokowi sempat mengulang beberapa kali saat akan keluar ruangan usai pelantikan jabatan presiden.
"Ya tadi memang ada yang perlu diubah sedikit-sedikit, agar rapi, diulang kan supaya ingat, misalnya tadi ajudan tidak bisa langsung berada di belakang kita tapi agak menjauh saja supaya tampak jauh," terang Jokowi.
Sumber : Nama Menteri di Kabinet Jokowi-JK
Dikutip dari: http://adf.ly/t87l6
