JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar soal pemalsuan surat keputusan presiden yang menunjuk Bambang Widodo sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dibenarkan pihak istana. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan tidak ada keppres yang dikeluarkan presiden terkait posisi Dirjen Imigrasi.
"Tidak pernah (dikeluarkan)," ujar Andi di Istana Kepresidenan, Senin (18/5/2015) malam.
Andi menjelaskan, ada beberapa kejanggalan yang didapat dari Keppres penunjukan Bambang Widodo itu. Salah satunya adalah nomor keppres yang tercantum, yakni 766. Padahal hingga tahun 2014, keppres terakhir yang diterbitkan bernomor 151. "Jadi tidak mungkin ada," ucap dia.
Lainnya, lanjut Andi, kesalahan juga tejadi pada kode huruf yang tercantum pada keppres palsu itu. Dia mengungkapkan bahwa kode itu tak pernah dikeluarkan pihak Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.
Andi pun mengungkapkan hingga kini belum ada usulan agar posisi Dirjen Imigrasi segera dibahas di tim penilai akhir yang dipimpin Presiden. "Hingga saat ini, Dirjen Imigrasi masih Plt. Belum ada usulan," ucap Andi.
Pada Agustus 2015, panitia seleksi mencari orang untuk ditempatkan dalam posisi Dirjen Imigrasi pada Agustus. Ada sembilan orang pendaftar saat itu.
Setelah proses seleksi, panitia akhirnya menjaring tiga nama untuk dikirim ke presiden. Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Nusa Tenggara Timur Rohadiman Santoso, Direktur Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Asep Kurnia, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Bambang Widodo.
Namun, kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menolak melantik Bambang Widodo karena keppres diduga palsu.
Sumber (nasional.kompas.com)
Ya ampppuuuun. Mau jadi apa negara ini dibikin rezim planga plongo. Keppres aja dipalsukan.
Link: http://adf.ly/1HNE6H
"Tidak pernah (dikeluarkan)," ujar Andi di Istana Kepresidenan, Senin (18/5/2015) malam.
Andi menjelaskan, ada beberapa kejanggalan yang didapat dari Keppres penunjukan Bambang Widodo itu. Salah satunya adalah nomor keppres yang tercantum, yakni 766. Padahal hingga tahun 2014, keppres terakhir yang diterbitkan bernomor 151. "Jadi tidak mungkin ada," ucap dia.
Lainnya, lanjut Andi, kesalahan juga tejadi pada kode huruf yang tercantum pada keppres palsu itu. Dia mengungkapkan bahwa kode itu tak pernah dikeluarkan pihak Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.
Andi pun mengungkapkan hingga kini belum ada usulan agar posisi Dirjen Imigrasi segera dibahas di tim penilai akhir yang dipimpin Presiden. "Hingga saat ini, Dirjen Imigrasi masih Plt. Belum ada usulan," ucap Andi.
Pada Agustus 2015, panitia seleksi mencari orang untuk ditempatkan dalam posisi Dirjen Imigrasi pada Agustus. Ada sembilan orang pendaftar saat itu.
Setelah proses seleksi, panitia akhirnya menjaring tiga nama untuk dikirim ke presiden. Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Nusa Tenggara Timur Rohadiman Santoso, Direktur Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Asep Kurnia, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Bambang Widodo.
Namun, kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menolak melantik Bambang Widodo karena keppres diduga palsu.
Sumber (nasional.kompas.com)
Ya ampppuuuun. Mau jadi apa negara ini dibikin rezim planga plongo. Keppres aja dipalsukan.
Link: http://adf.ly/1HNE6H
