Ketua Umum Baznas, Didin Hafiudin.
Oleh: KH Didin Hafiudin, Ketua Umum Baznas
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkembangan dan realita yang terjadi dalam kehidupan bangsa saat ini, terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan, ternyata jauh meleset dari harapan, baik karena faktor ekonomi global, nilai tukar rupiah yang terus melemah, maupun faktor domestik dalam tata kelola pemerintahan yang tak kunjung teratasi.
Salah satu isu paling aktual dan krusial belakangan ini ialah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kuartal I 2015. Perlambatan pertumbuhan ekonomi secara sistemik memengaruhi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka meningkat dalam setahun terakhir, dari 5,07 persen menjadi 5,18 persen. Dari data tersebut, jumlah pengangguran di asumsikan bertambah sebanyak 300 ribu jiwa dalam satu kuartal. Pertambahan pengangguran tampaknya masih akan terjadi di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kelesuan industri dan merosotnya daya beli masyarakat.
Kalangan ahli ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mengarah ke batas bawah kisaran 5,4-5,8 persen. Sesuai kondisi riil, pelemahan pertumbuhan ekonomi bukan semata- mata terkait kinerja beberapa komponen permintaan domestik, seperti konsumsi lembaga nonprofit, konsumsi pemerintah, investasi pada sektor bangunan, dan akibat belum optimalnya penyerapan belanja.
Faktor lain yang tidak dapat disembunyikan dan menjadi sebab pelambatan atau penurunan ekonomi ialah melemahnya daya beli masyarakat pascapencabutan subsidi BBM, kenaikan tarif dasar listrik, dan lainnya. Dalam kondisi yang jelas makin menyusahkan rakyat, peran negara seharusnya dirasakan secara konkret.
Tetapi, sejauh ini masih belum seperti yang diharapkan. Tidak heran bila dalam saat bersamaan, kesadaran bela negara bangsa Indonesia saat ini diduga sedang mengalami proses penurunan yang mengkhawatirkan.
Seperti diungkapkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, beberapa waktu lalu, berdasarkan survei masalah wawasan kebangsaan yang dilakukan di 106 negara, Indonesia menempati urutan ke-95, suatu peringkat yang rendah sekali. Padahal, untuk bela negara, harus siap mati dan siap mengorbankan diri untuk bangsa dan negara, demikian tegas Menteri Pertahanan.
Kritik terbuka yang disampaikan tokoh Islam dan pejuang kemerdekaan, almarhum Mr Sjafruddin Prawiranegara, pada zaman Orde Baru semestinya tidak terulang kembali pada era pemerintahan hasil pilihan rakyat sekarang. Pada waktu itu, Sjafruddin Prawiranegara mengkritisi pemerintah terlampau mengagungkan peranan modal asing sehingga kurang melindungi modal dan tenaga manusia Indonesia dalam usaha pembangunannya.
Pemerintah terlampau silau menghadapi modal raksasa asing sehingga pemerintah kurang mampu memobilisasi tenaga dan daya kreasi rakyat Indonesia supaya benar- benar turut berpartisipasi dalam usaha pembangunan.
Pemerintah dan siapa pun tidak bisa secara gampang mengalihkan kesalahan pada faktor perekonomian global yang tengah mengalami perlambatan.
Tetapi, perlu disadari faktor-faktor internal yang turut memberi andil dan memberi efek domino terhadap kondisi perekonomian nasional yang memburuk. Dalam situasi ekonomi yang tidak menguntungkan dan menimbulkan kegalauan ini, kita perlu mengingatkan bahwa pemerintah perlu mencari akar masalahnya.
Pengelolaan negara dan pemerintahan tidak bisa hanya mengandalkan paradigma ekonomi kapitalis dan logika-logika pragmatisme ekonomi modern, tetapi haruslah menggunakan paradigma kesejahteraan rakyat. Negara adalah alat untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyat.
Di sinilah, antara lain, perbedaan mendasar antara konsep negara menurut alam pikiran kolonial dan negara yang dicita-citakan para pejuang kemerdekaan kita. Solusi instan terhadap problematika ekonomi sering kali tidak bertahan lama dan tidak bisa mengatasi masalah yang mendasar.
Sebagai contoh, kebijakan privatisasi, yakni penj Pertambahan pengangguran tampaknya masih akan terjadi di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kelesuan industri dan merosotnya daya beli masyarakat.
Kalangan ahli ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mengarah ke batas bawah kisaran 5,4-5,8 persen. Sesuai kondisi riil, pelemahan pertumbuhan ekonomi bukan semata- mata terkait kinerja beberapa komponen permintaan domestik, seperti konsumsi lembaga nonprofit, konsumsi pemerintah, investasi pada sektor bangunan, dan akibat belum optimalnya penyerapan belanja.
Faktor lain yang tidak dapat disembunyikan dan menjadi sebab pelambatan atau penurunan ekonomi ialah melemahnya daya beli masyarakat pascapencabutan subsidi BBM, kenaikan tarif dasar listrik, dan lainnya. Dalam kondisi yang jelas makin menyusahkan rakyat, peran negara seharusnya dirasakan secara konkret.
Tetapi, sejauh ini masih belum seperti yang diharapkan. Tidak heran bila dalam saat bersamaan, kesadaran bela negara bangsa Indonesia saat ini diduga sedang mengalami proses penurunan yang mengkhawatirkan.
Seperti diungkapkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, beberapa waktu lalu, berdasarkan survei masalah wawasan kebangsaan yang dilakukan di 106 negara, Indonesia menempati urutan ke-95, suatu peringkat yang rendah sekali. Padahal, untuk bela negara, harus siap mati dan siap mengorbankan diri untuk bangsa dan negara, demikian tegas Menteri Pertahanan.
Kritik terbuka yang disampaikan tokoh Islam dan pejuang kemerdekaan, almarhum Mr Sjafruddin Prawiranegara, pada zaman Orde Baru semestinya tidak terulang kembali pada era pemerintahan hasil pilihan rakyat sekarang. Pada waktu itu, Sjafruddin Prawiranegara mengkritisi pemerintah terlampau mengagungkan peranan modal asing sehingga kurang melindungi modal dan tenaga manusia Indonesia dalam usaha pembangunannya.
Pemerintah terlampau silau menghadapi modal raksasa asing sehingga pemerintah kurang mampu memobilisasi tenaga dan daya kreasi rakyat Indonesia supaya benar- benar turut berpartisipasi dalam usaha pembangunan.
Pemerintah dan siapa pun tidak bisa secara gampang mengalihkan kesalahan pada faktor perekonomian global yang tengah mengalami perlambatan.
Tetapi, perlu disadari faktor-faktor internal yang turut memberi andil dan memberi efek domino terhadap kondisi perekonomian nasional yang memburuk. Dalam situasi ekonomi yang tidak menguntungkan dan menimbulkan kegalauan ini, kita perlu mengingatkan bahwa pemerintah perlu mencari akar masalahnya.
Pengelolaan negara dan pemerintahan tidak bisa hanya mengandalkan paradigma ekonomi kapitalis dan logika-logika pragmatisme ekonomi modern, tetapi haruslah menggunakan paradigma kesejahteraan rakyat. Negara adalah alat untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyat.
Di sinilah, antara lain, perbedaan mendasar antara konsep negara menurut alam pikiran kolonial dan negara yang dicita-citakan para pejuang kemerdekaan kita. Solusi instan terhadap problematika ekonomi sering kali tidak bertahan lama dan tidak bisa mengatasi masalah yang mendasar.
Sebagai contoh, kebijakan privatisasi, yakni penjualan saham-saham BUMN strategis seperti dilakukan pada masa lalu, bukanlah jalan keluar yang me nguntungkan bagi negara dan kesejahteraan rakyat jangka panjang. Begitu pun proyek- proyek infrastruktur yang di satu sisi mampu mengubah wajah Indonesia dalam jangka panjang, tapi dibiayai dengan utang luar negeri, tidak akan banyak menolong selama fundamental ekonomi di dalam negeri sendiri rapuh dan angka kemiskinan cenderung bertambah.
Langkah penyelamatan yang diharapkan bisa ditempuh pemerintah saat ini ialah memperbaiki kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar kepada kebijakan ekonomi berorientasi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Di sisi lain, para elite kekuasaan yang ada di pemerintahan dan di partai-partai politik seharusnyalah memperbaiki perilaku dengan tidak mempertontonkan polemik, konflik, dan kegaduhan yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat banyak, tapi justru melemahkan ke Pemerintah terlampau silau menghadapi modal raksasa asing sehingga pemerintah kurang mampu memobilisasi tenaga dan daya kreasi rakyat Indonesia supaya benar- benar turut berpartisipasi dalam usaha pembangunan.
Pemerintah dan siapa pun tidak bisa secara gampang mengalihkan kesalahan pada faktor perekonomian global yang tengah mengalami perlambatan.
Tetapi, perlu disadari faktor-faktor internal yang turut memberi andil dan memberi efek domino terhadap kondisi perekonomian nasional yang memburuk. Dalam situasi ekonomi yang tidak menguntungkan dan menimbulkan kegalauan ini, kita perlu mengingatkan bahwa pemerintah perlu mencari akar masalahnya.
Pengelolaan negara dan pemerintahan tidak bisa hanya mengandalkan paradigma ekonomi kapitalis dan logika-logika pragmatisme ekonomi modern, tetapi haruslah menggunakan paradigma kesejahteraan rakyat. Negara adalah alat untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyat.
Di sinilah, antara lain, perbedaan mendasar antara konsep negara menurut alam pikiran kolonial dan negara yang dicita-citakan para pejuang kemerdekaan kita. Solusi instan terhadap problematika ekonomi sering kali tidak bertahan lama dan tidak bisa mengatasi masalah yang mendasar.
Sebagai contoh, kebijakan privatisasi, yakni penjualan saham-saham BUMN strategis seperti dilakukan pada masa lalu, bukanlah jalan keluar yang me nguntungkan bagi negara dan kesejahteraan rakyat jangka panjang. Begitu pun proyek- proyek infrastruktur yang di satu sisi mampu mengubah wajah Indonesia dalam jangka panjang, tapi dibiayai dengan utang luar negeri, tidak akan banyak menolong selama fundamental ekonomi di dalam negeri sendiri rapuh dan angka kemiskinan cenderung bertambah.
Langkah penyelamatan yang diharapkan bisa ditempuh pemerintah saat ini ialah memperbaiki kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar kepada kebijakan ekonomi berorientasi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Di sisi lain, para elite kekuasaan yang ada di pemerintahan dan di partai-partai politik seharusnyalah memperbaiki perilaku dengan tidak mempertontonkan polemik, konflik, dan kegaduhan yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat banyak, tapi justru melemahkan kepercayaan masyarakat dan menambah situasi ketidakpastian.
Dalam kaitan ini, diperlukan terobosan upaya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi. Selama ini, program pembangunan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan terdapat di hampir semua kementerian/lembaga dan di semua pemerintah daerah.
Setiap tahun menghabiskan anggaran sede mikian besar, namun terus terang, sebagian besar rakyat kita boleh dikata belum menikmati hasilnya secara langsung. Seba gian besar rakyat masih harus menanggung beban biaya kebutuhan hidup yang tidak seimbang dengan tingkat pendapatan mereka di tengah gaya hidup mewah sebagian elite bangsa yang menjemukan.
Mengapa program-program pengentasan kemiskinan tidak maksimal hasilnya (output-nya) meski penyerapan anggarannya tetap maksimal? Terutama, kare na pelaksanaannya di lapangan kurang terkoordinasi, tidak amanah, dan tidak saling menguatkan antarsektor. Hasil maksimal akan sulit dicapai jika setiap sektor ingin menonjol dan ditonjolkan.
Sebagaimana kita tahu, salah satu potensi bangsa untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi ialah pemberdayaan peran dan kontribusi ekonomi syariah.
Dalam ekonomi syariah terangkum beberapa aspek yang sangat penting artinya bagi keta- hanan ekonomi nasional, seperti penguatan sektor riil, penyehatan institusi keuangan, pem- berdayaan zakat dan wakaf, bahkan keuangan haji. Untuk itu, sudah saatnya ekonomi syariah dikuatkan perannya sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi.
Ekonomi syariah tidak perlu diragukan lagi, merupakan solusi dalam menghadapi tantangan kemiskinan dan meminimalisasi dampak perekonomian liberal dan kapitalis.
Mengingat mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, penguatan peran ekonomi umat Islam perlu dilakukan dengan langkah strategis dan berkesi - nam bungan. Kemiskinan dan ket Di sisi lain, para elite kekuasaan yang ada di pemerintahan dan di partai-partai politik seharusnyalah memperbaiki perilaku dengan tidak mempertontonkan polemik, konflik, dan kegaduhan yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat banyak, tapi justru melemahkan kepercayaan masyarakat dan menambah situasi ketidakpastian.
Dalam kaitan ini, diperlukan terobosan upaya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi. Selama ini, program pembangunan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan terdapat di hampir semua kementerian/lembaga dan di semua pemerintah daerah.
Setiap tahun menghabiskan anggaran sede mikian besar, namun terus terang, sebagian besar rakyat kita boleh dikata belum menikmati hasilnya secara langsung. Seba gian besar rakyat masih harus menanggung beban biaya kebutuhan hidup yang tidak seimbang dengan tingkat pendapatan mereka di tengah gaya hidup mewah sebagian elite bangsa yang menjemukan.
Mengapa program-program pengentasan kemiskinan tidak maksimal hasilnya (output-nya) meski penyerapan anggarannya tetap maksimal? Terutama, kare na pelaksanaannya di lapangan kurang terkoordinasi, tidak amanah, dan tidak saling menguatkan antarsektor. Hasil maksimal akan sulit dicapai jika setiap sektor ingin menonjol dan ditonjolkan.
Sebagaimana kita tahu, salah satu potensi bangsa untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi ialah pemberdayaan peran dan kontribusi ekonomi syariah.
Dalam ekonomi syariah terangkum beberapa aspek yang sangat penting artinya bagi keta- hanan ekonomi nasional, seperti penguatan sektor riil, penyehatan institusi keuangan, pem- berdayaan zakat dan wakaf, bahkan keuangan haji. Untuk itu, sudah saatnya ekonomi syariah dikuatkan perannya sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi.
Ekonomi syariah tidak perlu diragukan lagi, merupakan solusi dalam menghadapi tantangan kemiskinan dan meminimalisasi dampak perekonomian liberal dan kapitalis.
Mengingat mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, penguatan peran ekonomi umat Islam perlu dilakukan dengan langkah strategis dan berkesi - nam bungan. Kemiskinan dan ketimpangan sosial akan bisa diatasi, ekonomi nasional akan kembali stabil dan mengalami pertumbuhan bila kita mampu melakukan pendekatan dan recovery secara terintegrasi dengan memperbaiki dari hulu dan akar masalahnya.
Barangkali tidak perlu teori muluk-muluk, seperti dikatakan almarhum Bung Hatta, konsep "nasional" sebetulnya sederhana, tapi membumi, yaitu "membangun perekonomian rakyat", bukan dalam arti membangun kapitalisme nasional. Semoga bangsa kita ke depan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.
Wallahu a'lam bis shawab.
sumber
http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/15/05/10/no4jxs-upaya-pengentasan-kemiskinan-secara-terintegrasi
Upaya Pengentasan Kemiskinan Secara Terintegrasi
Sunday, May 10, 2015
Posted by Admin at 4:42 PM
Blog Archive
-
▼
2015
(4717)
-
▼
May
(788)
- [KURSUS BAHASA PENIPU] Lembaga Pendidikan Bahasa I...
- Demo Mahasiswa Depan Istana Berakhir, Jalan Merdek...
- Beras Plastik Juga Bikin Heboh di Malaysia
- Malaysia dan Indonesia Akhirnya Bersedia Tampung P...
- Sri Mulyani Cerita Banyak soal Indonesia ke Bos Wo...
- Pemerintahan Ahok Legawa Diberi Nilai 6.54
- Jokowi Mau Bangun LRT Dari Bogor ke Jakarta, Diban...
- Bertemu Jokowi, BEM Indonesia Minta Jamuan Makan I...
- Jusuf Kalla: Hanya Pengungsi Rohingya yang Ditampung
- Dari Ende, Puan Ingatkan Perjuangan Bung Karno
- Mahasiswa Dianggap "Pelacur Intelektual" Bertemu J...
- BEM Seluruh Indonesia Pastikan Demo Esok Hari 21 M...
- KH. Ali Mustofa Yaqub: Islam Nusantara Itu Tidak A...
- Upacara Harkitnas, teroris Umar Patek kibarkan ben...
- Sadis, Ayah Siksa Anak Kandung Pakai Besi Panas
- Tujuh Fasilitas yang Bakal Ada di Gedung Baru DPR,...
- Pengadilan AS Putuskan FIlm Penghinaan Terhadap Is...
- SBY Vs Sudirman? Effendi Simbolon: Cuma Pecah Kong...
- Sang Istri Bilang Krisna Mukti tak Pernah Menyentu...
- Abri Suka Mengintip, Memeras, dan Menggarap Wanita...
- Ekonomi Nasional Jeblok, Menkeu Salahkan Bank Sent...
- Arena Judi Gelper Digrebek, Belasan Pemain Loncat ...
- Janda dan Brondong Ngamar di Wisma Abdya
- Persoalan Akidah dan Moral Pemuda di Aceh Dinilai ...
- Aceh Barat Larang Non-Muhrim Berboncengan
- 700 Pengungsi Asal Bangladesh di Aceh Berstatus Pr...
- Orangutan di Padang Tewas Usai Diperkosa secara Br...
- Malaysia dan Indonesia sepakat tampung 8 ribu peng...
- Koalisi Mahasiswa Demo di Depan Istana Negara, Min...
- [SATIRE] Takut Nasi Dari Beras Plastik, Puluhan Or...
- Tampung 13 Ribuan Pengungsi dari 41 Negara, ini Di...
- [Ratusan] Mahasiswa Tutup Jalan Depan Istana Negara
- [Berita ngakak] Demo Gulingkan Jokowi Diikuti 20 M...
- Bangun 24 RS Siloam, Taipan James Riady Siapkan Du...
- [keren] Kalau Minta Turunkan Jokowi, Ya Tunggu Pemilu
- Mahasiswa Trisakti Tidak Demo Hari Ini, 'Tak Sesua...
- "Revolusi, Revolusi, Jokowi-JK Harus Turun!"
- Beras Plastik Sudah Sejak 4 Tahun Lalu Diproduksi ...
- Goyang Dribble Dilarang Tayang di Televisi
- Kedaulatan Pangan, Perum Perhutani Bisa Ambil Peran
- Intensitas Kereta Terlalu Padat, Perlintasan di RE...
- Warga Thailand Kecam Aksi "Bungee Jumping" Bugil G...
- Mahasiswa Ini Ditunda Lulus Gara-gara Selfie
- organisasi non-profit terbesar di dunia menerima d...
- Mengharukan, Bocah 5 Tahun Bujuk Ibu Beri Makan Ge...
- Bocah Ini Membuat Tamu Restoran Menangis
- Beras Plastik Merajalela, Kemana Pemerintah ??
- Banyak yang Terpesona Kecantikan Si Tukang Daging ...
- Lukisan Wajah Asli William Shakespeare Ditemukan
- Ahok Sebut PKL Monas Bikin Sirup Pakai Air Comberan
- Puisi: Senyap
- Opini: Membangun Ekonomi yang Berkeadilan
- KPU Undang Golkar Kubu "Agung Laksono" Terkait Sos...
- Mengenal Tanda Peringatan Badai Tropis dan Hujan B...
- Jadi BD, Seorang Mahasiswa Diamankan Polda Riau Be...
- Gelar konser, penyanyi Raisa undang Ahok sebagai t...
- Wesley Sneijder Terlibat Dalam Skandal Pengaturan ...
- Ramos-Horta Menyerukan Timor-Leste untuk menyambut...
- Mifans sambut peluncuran Xiaomi Mi 4i dengan topen...
- [Gebrakan Kepala Daerah] Siswa Asuh Sebaya Banyuwa...
- Tuntut Jokowi Turun, Ratusan Ribu Mahasiswa Bentro...
- Nah lohhh PKS nilai baca Alquran berlanggam Jawa t...
- [Breaking News] Citilink QG9701 Dikabarkan Hilang ...
- Car Free Day akan Diperluas Hingga Kota Tua
- Surat Terbuka Petinggi BEM Tanggapi Cibiran Media
- Menteri ESDM Seret Nama SBY di Mafia Migas. Salah ...
- Prabowo: Bagaimana orang mau membela rakyatnya kal...
- 5 PSK Termahal di Dunia
- Ini Penampakan Dolar AS yang Tiba-tiba Anjlok
- Bukan Sembarang Janda, Dia Pembunuh Paling Diburu
- Myanmar Menolak Disalahkan Terkait Pengungsi Musli...
- Seks Artis Sundal
- Faktor ekonomi memicu Rohingya melarikan diri ke I...
- Inilah Negara-negara Paling Membahagiakan bagi Anak
- Orang Hanoi Cuma Bisa Mimpi Beli Properti Ciputra
- Cedera Otak, Wanita Ini Jadi Jenius Soal Seni dan ...
- Selama 24 Jam Televisi Islandia Siarkan Domba Mela...
- Pelanggan Pakai Rok Mini Dapat Diskon Besar di Res...
- Pegawai Pabrik DVD Bajakan Sebut Jokowi yang Perin...
- Ruhut : Menteri ESDM Kerjanya Amburadul Hanya Cari...
- Gerakan Menarik Mandat Jokowi Akan Dimulai Siang Ini
- Jokowi Pakai Jurus Sun Tzu, Gerakan 20 Mei Bakal M...
- KPK Miliki Kewenangan Luar Biasa, Bisa Sadap Malaikat
- Bareskrim Hentikan Kasus Komjen Budi Gunawan
- FPI Ancam Lengserkan Jokowi jika Tak Minta Maaf so...
- Kemenkumham Tolak Kepengurusan Golkar Dikembalikan...
- Batal Unjuk Rasa Besok, BEM Tak Mau Ada Isu Lengse...
- Ini Video Detik Jatuhnya Helikopter Pembawa Dubes ...
- Skak Mat Buat SBY: Ternyata SBY Pernah Bahas Petra...
- IMM Sudah Perintahkan Kader se-Indonesia Turun ke ...
- Bagaimana Pesawat Siluman Bisa Menghilang
- Profil Burhan Muhammad, Dubes RI untuk Pakistan
- Ibas: Menteri ESDM Jangan Adu Domba Jokowi dengan SBY
- Selamat, PM Luksemburg Umumkan Pasangan Sesama Jen...
- Ahok sindir Jokowi: Presiden yang sekarang terlalu...
- Turnamen Pramusim PT Liga Indonesia Siapkan Hadiah...
- [Go Nasional] Serapan Anggaran Rendah, Jokowi ke M...
- KPI larang seluruh TV tayangkan goyang dribble kar...
- Menelusuri Asal Muasal Isu Keppres Bodong Pelantik...
- Hari Kebangkitan Nasional, Ribuan Orang Akan Berde...
-
▼
May
(788)