Surya Paloh: Jokowi Lambat karena Perlu Nego dengan DPR
Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai harapan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla amat tinggi. Ia mengingatkan, pemerintahan Jokowi tak bisa langsung tancap gas karena terkendala sejumlah faktor.
"Kondisi yang ada, ketika Jokowi memerintah negara ini mengalami defisit anggaran," kata Surya Paloh seusai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa malam, 12 Mei 2015. Pernyataan ini disampaikan terkait dengan banyaknya kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
Menurut Surya Paloh, Presiden Jokowi memiliki hak untuk mengevaluasi kabinetnya. Penilaian, bisa datang dari mana saja termasuk dari partai koalisi. Presiden memegang kewenangan penuh apakah bakal mempertahankan kabinet yang ada atau mengubahnya.
Ia mengingatkan, partai pengusung Jokowi bukan mayoritas di Parlemen. Untuk melakukan perubahan, berbagai kebijakan Jokowi mesti memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini, memerlukan energi dan negosiasi dengan Parlemen. "Ini banyak membuang energi," kata Surya Paloh.
Dia mencontohkan ketika terjadi pemilihan Kepala Polri. Pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan memang mengalami tarik ulur di Senayan. Presiden akhirnya membatalkan pencalonan Budi dan memilih Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. "Seharusnya jangan membuang banyak energi" katanya.
SUMBER......
Kalo begitu, yang rese anggota DPR-nya dong!!!!!!!
Link: http://adf.ly/1H31L6
Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai harapan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla amat tinggi. Ia mengingatkan, pemerintahan Jokowi tak bisa langsung tancap gas karena terkendala sejumlah faktor.
"Kondisi yang ada, ketika Jokowi memerintah negara ini mengalami defisit anggaran," kata Surya Paloh seusai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa malam, 12 Mei 2015. Pernyataan ini disampaikan terkait dengan banyaknya kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
Menurut Surya Paloh, Presiden Jokowi memiliki hak untuk mengevaluasi kabinetnya. Penilaian, bisa datang dari mana saja termasuk dari partai koalisi. Presiden memegang kewenangan penuh apakah bakal mempertahankan kabinet yang ada atau mengubahnya.
Ia mengingatkan, partai pengusung Jokowi bukan mayoritas di Parlemen. Untuk melakukan perubahan, berbagai kebijakan Jokowi mesti memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini, memerlukan energi dan negosiasi dengan Parlemen. "Ini banyak membuang energi," kata Surya Paloh.
Dia mencontohkan ketika terjadi pemilihan Kepala Polri. Pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan memang mengalami tarik ulur di Senayan. Presiden akhirnya membatalkan pencalonan Budi dan memilih Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. "Seharusnya jangan membuang banyak energi" katanya.
SUMBER......
Kalo begitu, yang rese anggota DPR-nya dong!!!!!!!
Link: http://adf.ly/1H31L6
