JAKARTA (Pos Kota) – Pedagang Kaki-5 dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dianggap sebagai penggerak ekonomi Ibukota, sehingga Gubernur DKI Ahok berencana mengucurkan dana bantuan Rp1 triliun.
Ahok mengatakan, banyak warga terbantu dengan keberadaan pedagang Kaki-5. "Namun, kini banyak yang berdagang tanpa memperhatikan kebersihan dan kerap membuat lalu lintas menjadi macet," kata Ahok dalam acara Women for the World di Balai Kota, Kamis (7/5).
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pemberian modal setiap pedagang Rp5 juta. Pedagang harus didata Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI dan wajib membayar retribusi autodebet Bank DKI. Pedagang Kaki-5 tidak boleh lagi memberi uang kepada oknum maupun preman penyewa lahan.
REVISI PERDA
KETERTIBAN UMUM
Gubernur Ahok juga akan mengajukan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum terkait i lokasi berdagang dan perizinan agar tidak mengganggu lalu lintas.
"Bapak Ibu tahu tidak ada iklan orang lagi tidur terus kepikiran 'mau bakso' buk, tiba-tiba ada gerobak bakso. Nah, itu berarti memang hakekat pedagang Kaki-5 itu ada dimana-mana. Bukan kita yang menghampiri mereka tapi mereka yang menghampiri. Rezeki mereka memang ada di lokasi-lokasi yang ramai warga," ujarnya.
"Dulu saya berpikir uang Rp1 triliun itu besar untuk kegiatan segala macam. Tapi pandangan itu berubah ketika saya di Jakarta," jelasnya.
Ahok memerintahkan lima walikota jangan asal menertibkan pedagang Kaki-5 sebelum mencarikan tempat usaha lain. "Mereka jangan digusur sebelum ada tempat penampungannya," tandasnya. (john)
SUMBER (poskotanews.com)
Mantab Betul
Link: http://adf.ly/1GeadU
Ahok mengatakan, banyak warga terbantu dengan keberadaan pedagang Kaki-5. "Namun, kini banyak yang berdagang tanpa memperhatikan kebersihan dan kerap membuat lalu lintas menjadi macet," kata Ahok dalam acara Women for the World di Balai Kota, Kamis (7/5).
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pemberian modal setiap pedagang Rp5 juta. Pedagang harus didata Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI dan wajib membayar retribusi autodebet Bank DKI. Pedagang Kaki-5 tidak boleh lagi memberi uang kepada oknum maupun preman penyewa lahan.
REVISI PERDA
KETERTIBAN UMUM
Gubernur Ahok juga akan mengajukan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum terkait i lokasi berdagang dan perizinan agar tidak mengganggu lalu lintas.
"Bapak Ibu tahu tidak ada iklan orang lagi tidur terus kepikiran 'mau bakso' buk, tiba-tiba ada gerobak bakso. Nah, itu berarti memang hakekat pedagang Kaki-5 itu ada dimana-mana. Bukan kita yang menghampiri mereka tapi mereka yang menghampiri. Rezeki mereka memang ada di lokasi-lokasi yang ramai warga," ujarnya.
"Dulu saya berpikir uang Rp1 triliun itu besar untuk kegiatan segala macam. Tapi pandangan itu berubah ketika saya di Jakarta," jelasnya.
Ahok memerintahkan lima walikota jangan asal menertibkan pedagang Kaki-5 sebelum mencarikan tempat usaha lain. "Mereka jangan digusur sebelum ada tempat penampungannya," tandasnya. (john)
SUMBER (poskotanews.com)
Mantab Betul
Link: http://adf.ly/1GeadU
