Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) saat menggunakan pesawat kepresidenan untuk acara Kongres PDIP di Bali.
"Penggunaan Pesawat Kepresidenan oleh Jokowi untuk menghadiri kongres tersebut selain merupakan salah satu perbuatan Abuse of Power," kata Pengamat politik Renaissance Foundation, Amir Hamzah kepada intelijen, Kamis (9/4).
Menurut Amir, tindakan yang dilakukan Jokowi itu secara sengaja menghambur-hamburkan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi di mana hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
"Hal seperti ini seharusnya mendapat perhatian serius dari DPR yang memiliki fungsi kontrol untuk mengawasi pengelolaan aset negara," paparnya.
"Penggunaan Pesawat Kepresidenan oleh Jokowi untuk menghadiri kongres tersebut selain merupakan salah satu perbuatan Abuse of Power," kata Pengamat politik Renaissance Foundation, Amir Hamzah kepada intelijen, Kamis (9/4).
Menurut Amir, tindakan yang dilakukan Jokowi itu secara sengaja menghambur-hamburkan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi di mana hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
"Hal seperti ini seharusnya mendapat perhatian serius dari DPR yang memiliki fungsi kontrol untuk mengawasi pengelolaan aset negara," paparnya.
Selain itu, Amir juga mengatakan, jika Jokowi melakukan perjalanan ke manapun harus juga dilihat dari sudut pandang pelaksaanaan tugas Paspampres berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) dari pasukan elite tersebut.
"Selama masa jabatan dalam kondisi apapun, Jokowi tetaplah seorang Presiden dan Panglima tertinggi yang gerak langkahnya harus diamankan oleh Paspampres," jelas Amir.
Lanjut Amir, di sini letak dilema ketika masyarakat melihat Jokowi sedang melaksanakan kepentingan pribadi atau kelompoknya yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, di sisi lain apapun yang dia lakukan akan tetap berada dalam lingkup pelaksanaan tugas Paspampres.
"Untuk mencegah dilema tersebut secara berlarut-larut dan dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi politik diperlukan regulasi yang dapat memisahkan batasan antara tata protokoler yang menyangkut aktifitas presiden dalam konteks kenegaraan dan aktifitas lainnya dalam konteks kepentingan pribadi maupun golongannya," pungkas Amir.
Sumber: http://www.intelijen.co.id/hadiri-ko...telah-korupsi/
wahhh ngeri nihhhh
Dikutip dari: http://adf.ly/1EFVXT
