Sabtu, 11 April 2015 | 16:33 WIB 
SANUR, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta semua kadernya yang ada di jajaran eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sesuai dengan garis perjuangan partai. Instruksi itu diberikan Megawati tanpa bisa ditawar.
"Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" kata Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI-P, di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).
Menurut Megawati, kader partai yang berkecimpung di eksekutif dan legislatif memiliki kewajiban untuk menjalankan instruksi partai.
Ia menyatakan, hal itu merujuk pada UU Partai Politik. Meski demikian, Megawati mengingatkan agar semua kebijakan yang diputuskan harus berpihak pada kepentingan rakyat.
Rakyat, kata Megawati, merupakan elemen penting yang menjadi sumber dan tujuan kerja ideologi. "Wajib dan sudah seharusnya menjalankan instruksi partai, ya begitu," ujarnya.
http://nasional.kompas.com/read/2015...Partai.Keluar.
Sabtu, 11/04/2015 10:52 WIB
Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Jhonny G Plate menilai wajar teguran Ketua Umum PDIP Megawati dalam pidato di Kongres IV PDIP. Sebab menurutnya, teguran itu untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi-JK.
"Mereka berhasil memilih dan menemukan Jokowi-JK. Nah sebagai konsekuensi, mereka punya kewajiban presiden dan wapres yang mereka dukung sukses menjalankan pemerintahan. Dalam konteks itu, 6 bulan pertama pemerintah Jokowi ada banyak hal yang harus dikoreksi agar tidak menyimpang terlalu jauh," ujar Jhonny.
Hal ini diungkapkan dalam diskusi Sindotrijaya FM bertajuk' Penumpang Gelap di Tukungan' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015). Dia menyebut pidato Megawati itu tidak mungkin terucap begitu saja tanpa sebab.
"Kalau dari selentingan Bu Mega di Bali itu peringatan, parpol pendukung itu punya pengaruh kuat agar presiden berhasil. Tidak mungkin pernyataan muncul tiba-tiba. Pasti ada sebab karena ada kecenderungan arah kebijakan Presiden mau dibelokkan ke arah tertentu," sambungnya.
"Di mana-mana tulang punggung itu ada di partai. Tapi kalau ada kebijakan Pak Jokowi yang mengarah dari amanat partai itu dibahas di DPR. Tapi DPR adem-adem saja. Artinya, kan setuju," kata pria yang merupakan anggota Komisi XI tersebut.
Dia berpandangan yang terjadi selama ini cukup aneh, yaitu parpol pendukung Presiden Jokowi-Wapres JK (KIH) malah memposisikan diri seperti oposisi. Sementara, partai yang berada di luar pemerintahan (KMP) malah mendukung penuh Jokowi-JK 5 tahun.
"Ketika proses politik sudah dilalui harusnya disepakati semuanya. Tidak ada ribut-ribut lagi. Uniknya kita seluruh dunia belum ada yang kayak gini, parpol pendukung presiden kayak jadi oposisi tapi parpol yang mulanya tidak mendukung jadi pendukung," pungkasnya.
http://news.detik.com/read/2015/04/1...ndukung-jokowi
Rabu, 08/04/2015 11:05 WIB
Jakarta - Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya di acara pelantikan pengurus harian DPP Gerindra. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan dukungan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya sampaikan, selama Bapak pro rakyat, Insya Allah KMP akan mendukung pemerintahan Bapak. Dalam yurisprudensi politik seluruh dunia, saya yakin kejadian seperti ini jarang terjadi. Pihak yang dikalahkan menawarkan dukungan kepada pihak yang akan mengambil alih. Kita lakukan itu," kata Prabowo di DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015).
"Terbukti, dalam beberapa bulan ini, Koalisi Merah Putih yang paling banyak mendukung pemerintahan Jokowi di DPR RI," imbuh eks Danjen Kopassus itu.
Prabowo mengatakan kesediaan KMP mendukung pemerintahan Jokowi tak lain karena kecintaan kepada rakyat. KMP selalu mendengar suara rakyat sebagai pijakan mengambil sikap.
"Kita selalu bertanya yang baik untuk rakyat yang bagaimana," ujarnya.
Hadir dalam acara pelantikan pengurus harian DPP Gerindra ini adalah para petinggi KMP. Di antaranya Presiden PKS Anis Matta, Ketum Golkar kubu Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) beserta jajarannya seperti Idrus Marham, Setya Novanto, Akbar Tandjung, Ade Komarrudin, dan Ketum PPP Djan Faridz. Mereka mendengarkan pidato Prabowo dengan seksama.
http://news.detik.com/read/2015/04/0...-jokowi-di-dpr
JAKARTA, PORTA – Survei Cyrus Network yang menempatkan Presiden Jokowi sebagai calon kuat pengganti Megawati Soekarnoputri, ternyata bikin khawatir kalangan PDIP. Hasil penelitian ini dianggap mengancam soliditas partai banteng yang berencana menggelar kongres pada 2015 mendatang.
Kekhawatiran ini disampaikan politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno. Dia beralasan bahwa Megawati merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan kesolidan PDIP setelah berada di pemerintahan.
"Bagaimana mau mendukung pemerintah, kalau PDIP tidak solid? Jika Mega jadi ketum lagi, PDIP pasti tetap solid, dan menjamin lima tahun ke depan. Support PDIP ke pemerintahnya adalah all out," kata dia yang dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (15/12/2014).
Dia pun menuding bahwa hasil survei Cyrus Network yang menempatkan Jokowi sebagai calon kuat Ketua Umum PDIP, tidak tepat. Sebab, survei ini berlawanan dengan hasil Rakernas PDIP yang merekomendasikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum kembali untuk periode 2015-2020.
"Rakernas di Semarang pada Oktober 2014 lalu, seluruh DPD mengusulkan Megawati jadi ketum kembali. Survei itu tidak perlu dilakukan, karena setelah keputusan Rakernas. Survei itu tampaknya mengada-ada. Sudah diputuskan, malah dibuat survei lagi," tandas Hendrawan.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil survei Cyrus Network, menempatkan Jokowi di posisi pertama dengan 29,3% sebagai calon kuat Ketua Umum PDIP. Kemudian, disusul Puan Maharani 18,6%, dan Ganjar Pranowo 12,4%.
Survei yang dilakukan pada 1-7 Desember 2014 terhadap 1220 responden itu, ternyata menempatkan Megawati di posisi ketiga dengan dukungan sebesar 16% dan lebih rendah ketimbang dari anaknya sendiri, Puan Maharani.
Survei ini dianggap mewakili rakyat Indonesia, karena jumlah responden tersebar di 122 desa/kelurahan di 33 provinsi. Publik pun menghendaki regenerasi kepemimpinan parpol. Penelitian ini melibatkan masyarakat pedesaan dengan presentase 51 persen dan perkotaan sebesar 49 persen. Presentase itu dianggap mampu mewakili suara masyarakat Indonesia
http://porosberita.com/2014/12/15/ku....uZL2KOgZ.dpbs
Sabtu, 11 April 2015, 16:20 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketidakharmonisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. KIH mengaku penumpang gelap di kabinet Jokowi membuat hubungan KIH dan Jokowi putus.
Ketua DPP Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, menegaskan agar Presiden Jokowi tidak meninggalkan partai pendukungnya yang tergabung dalam KIH setelah menjalankan pemerintahan. Menurutnya, jangan sampai Jokowi dimanfaatkan oleh penumpang gelap pemerintahan, seperti sindiran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
"Jangan lalu kemudian partai pendukung ditinggalkan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebelumnya tidak pernah berkeringat," ujar Sayrifuddin, saat dihubungi Republika, Sabtu (11/4)
Ia menuturkan, Jokowi harus tetap menjaga kerjasama dengan partai-partai pengusungnya. Sebab, partai-partai di KIH telah memberikan dukungan penuh kepada Jokowi hingga sampai ke kursi pemerintahan.
"Ketika kita sudah memberikan dukungan, komunikasi itu harus berjalan dengan baik kepada partai pendukung," kata dia
http://www.republika.co.id/berita/na...tidak-harmonis
Minggu, 1 Februari 2015 | 20:17 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Refly Harun, melihat posisi PDI Perjuangan akan terjepit bila melawan opini publik terkait calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan.
Publik menginginkan Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri karena berstatus tersangka KPK.
"Yang terjepit PDI-P kalau melawan opini publik, tadinya solid malah terjepit sendiri. Dua bulan ke depan, yang sering memuji Jokowi adalah KMP (Koalisi Merah Putih)," kata Refly di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (1/2/2015).
Terlebih lagi, kata Refly, kini KMP menyatakan mengikuti keputusan Presiden Jokowi mengenai nasib Budi Gunawan.
"'Dunia' sudah menjadi terbalik," ujarnya.
KMP adalah koalisi partai politik di DPR yang dinilai sejumlah pihak sebagai oposisi kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut Refly, sikap paling aman yang diambil Presiden Joko Widodo adalah tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri dilihat dari aspek hukum, publik, dan politik.
"Paling aman tidak melantik, apalagi dengan safari (Jokowi), Prabowo, Habibie, atau Ical dan SBY. Ini bukan Jokowi, tapi PDI-P yang terjepit," tuturnya. (Baca: Tatapan Prabowo dan "Penghormatan" Jokowi di Istana Bogor)
Refly mengungkapkan, sejarah KPK mendapatkan perlawanan saat berhadapan dengan Polri seperti kasus Kompol Novel. Untuk itu, kata Refli, jalan terbaik dengan membuang akar permasalahan di Polri dan KPK.
"Dukung KPK (lakukan) penyidikan seprofesional mungkin untuk Budi Gunawan, lalu dukung Polri menyelesaikan kasus Bambang Widjojanto," ungkapnya. (Baca: Lima Pesan dari Pertemuan Jokowi-Prabowo
Sinyal KMP akan "seiring" dengan Jokowi ditunjukkan dengan kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Bogor menemui Jokowi.
Prabowo dalam keterangan persnya mendukung langkah Jokowi menetapkan calon kepala Polri pilihannya. (Baca: Prabowo Dukung Apa Pun Keputusan Jokowi soal Budi Gunawan
http://nasional.kompas.com/read/2015....Dukung.Jokowi
Menurut PKS, PDIP lah yang kerap berseberangan dengan Pemerintah
Kamis, 9 April 2015 | 22:23 WIBO
VIVA.co.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan isyarat damai dengan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Dalam konferensi pers usai pembukaan Kongres IV PDIP di Sanur Bali, Kamis, 9 April 2015, Megawati mengatakan, pihaknya selalu membuka diri dengan kolega politik yang tergabung dalam KMP.
Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), penyataan Megawati justru mengundang pertanyaan. Sebab selama ini, KMP tegas mendukung pemerintahan Joko Widodo. Sebaliknya, PDIP-lah yang justru kerap berseberangan dengan pemerintah.
"Petanya sekarang berubah PDIP justru yang menolak program Jokowi. Padahal KMP secara tegas mendukung Jokowi," kata Ketua DPP PKS Hidayat Nurwahid saat dihubungi.
Menurut Hidayat, semua partai politik baik di luar atau di dalam pemerintah harus memberikan kontribusinya kepada pemerintah.
Sementara, mengenai syarat yang diajukan Megawati mengenai kesamaan visi dan misi, Hidayat justru mengatakan bahwa tak ada satu partaipun yang memiliki visi dan misi yang sama.
"Di KIH ada Nasdem, PKB, PDIP kan macam-macam, di KMP juga partai politiknya macam-macam," ujar Wakil Ketua MPR ini.
Sedangkan, jika yang dimaksud Megawati adalah menawarkan posisi di pemerintahan kepada KMP, Hidayat juga mempertanyakan posisi Megawati.
"Bahwa pemerintah bukan miliknya Bu Megawati, pemerintahan milik Presiden (Jokowi). Memang jadi aneh kalau yang nawarin Megawati. Ini yang memerintah Megawati atau Jokowi?" ucap Hidayat.
Hidayat mengklaim bahwa Jokowi juga pernah menawarkan jabatan kepada partai di KMP pada saat pemilihan Ketua DPR.
"Jokowi pernah menawarkan kepada KMP sebagai menteri dan lainnya. Bahkan Tjahjo (Tjahjo Kumolo) siap mengurangi jatah menteri," kata dia.
http://www.merdeka.com/politik/megaw...-dpp-pdip.html
------------------------------------
"Udahlah, Jok. Dari pada eloe nanti bertengkar terus sama bini sendiri gara-gara "jiretan" si janda tua yang banyak menuntut itu, lebih baik ikuti saran gua, bergabung menjadi Lelaki bebas di dalam paguyuban yang gua bikin" ...
.
