Sehingga keputusan yang didapat dari pertemuan itu juga bukan keputusan resmi. "Jelas hanya pertemuan tiga sahabat saja, jadi nggak bisa masuk ke ranah politik. Itu cuma mediasi biasa dan tidak mewakili institusi,"
Jakarta, Aktual.co — Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak bisa mengatasnamakan DPRD DKI saat menghadiri undangan Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, Selasa (14/4) kemarin.
Disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI M Sanusi, pertemuan antara Jokowi, Prasetio dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemarin hanya pertemuan informal.
Sehingga keputusan yang didapat dari pertemuan itu juga bukan keputusan resmi. "Jelas hanya pertemuan tiga sahabat saja, jadi nggak bisa masuk ke ranah politik. Itu cuma mediasi biasa dan tidak mewakili institusi," ujar dia, di Jakarta, Rabu (15/4).
Dengan demikian, Prasetio juga tidak bisa mengambil keputusan sepihak dengan mengatasnamakan DPRD DKI dalam pertemuan kemarin. Jika Prasetio mewakili DPRD, maka itu harus diputuskan lebih dulu melalui rapat pimpinan dewan.
"Harus melalui rapim untuk hadir dalam undangan. Disampaikan dahulu kepada pimpinan lain karena sifat DPRD yang kolektif kolegial," ucap dia.
Sikap PDI-P yang disebut tidak mendukung pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Ahok juga dianggap tidak mewakili Fraksi partai berlambang kepala banteng itu di DPRD DKI. "Harusnya itu dikomunikasikan dulu oleh Pras ke teman-teman fraksinya,'' ujar ketua Komisi D DPRD DKI itu.
Seperti diketahui, usai pertemuan di Istana kemarin, saat ditemui di Balai Kota Gubernur Ahok begitu sumringah. Dia mengklaim Presiden Jokowi sudah meminta Fraksi PDI-P di DPRD DKI untuk tidak mendukung pengguliran HMP yang mengancam mantan pasangannya di DKI, yakni Ahok.
"Jadi presiden kita (Jokowi) putusin Fraksi PDI- Perjuangan nggak mungkin mengajukan Hak Menyatakan Pendapat. Soal Pras ketua DPRD masih mengadopsi yang lain itu urusan ketua, yang penting PDI-P tidak," ujar Ahok.
sumber: Aktual.co
Link: http://adf.ly/1F3MPw
