JAKARTA – Menjelang enam bulan memerintah pada 20 April ini8, kinerja pemerintahan Jokowi-JK masih jauh dari memuaskan publik. Hasil survei Poltracking Indonesia, Minggu (19/4), sebanyak 48,5 persen publik tak puas kepada kinerja pemerintah. Ketidakpuasan tersebut gabungan dari penilaian publik yang sangat tidak puas yaitu 5,8 persen, dan kurang puas 42,7 persen.
"Responden yang menilai puas sebanyak 44 persen, jadi lebih sedikit dibandingkan yang menyatakan tidak puas.
Angka 44 persen tersebut gabungan cukup puas yaitu 40,5 persen, dan sangat puas 3,5 persen. Sedangkan yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 7,5 persen," papar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dalam paparan surveinya di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta.
Bila ditindaklanjuti lagi, kinerja pemerintah bidang ekonomi yang paling tidak memuaskan publik, yaitu 66,6 persen. Angka tersebut gabungan dari 52,2 persen responden yang kurang puas, dan 14,4 persen publik sangat tidak puas kinerja pemerintahan di bidang ekonomi.
"Angka yang puas hanya 28,7 persen. Gabungan dari cukup puas 27,2 persen dan sangat puas 1,5 persen, sangat jauh lebih kecil dibandingkan yang tidak puas di bidang ekonomi yang mencapai 66,6 persen," kata Hanta.
Bidang Hukum
Selanjutnya, ketidakpuasan publik lainnya terlihat pada bidang hukum dan pemberantasan korupsi yaitu 55,6 persen dan di bidang keamanan (50,7%). Sementara untuk bidang kesehatan tingkat kepuasan publik lebih tinggi yaitu 52,7 persen. Begitu pula bidang pendidikan yang tingkat kepuasan publik mencapai 51,4 persen.
"Responden yang menilai puas sebanyak 44 persen, jadi lebih sedikit dibandingkan yang menyatakan tidak puas.
Angka 44 persen tersebut gabungan cukup puas yaitu 40,5 persen, dan sangat puas 3,5 persen. Sedangkan yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 7,5 persen," papar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dalam paparan surveinya di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta.
Bila ditindaklanjuti lagi, kinerja pemerintah bidang ekonomi yang paling tidak memuaskan publik, yaitu 66,6 persen. Angka tersebut gabungan dari 52,2 persen responden yang kurang puas, dan 14,4 persen publik sangat tidak puas kinerja pemerintahan di bidang ekonomi.
"Angka yang puas hanya 28,7 persen. Gabungan dari cukup puas 27,2 persen dan sangat puas 1,5 persen, sangat jauh lebih kecil dibandingkan yang tidak puas di bidang ekonomi yang mencapai 66,6 persen," kata Hanta.
Bidang Hukum
Selanjutnya, ketidakpuasan publik lainnya terlihat pada bidang hukum dan pemberantasan korupsi yaitu 55,6 persen dan di bidang keamanan (50,7%). Sementara untuk bidang kesehatan tingkat kepuasan publik lebih tinggi yaitu 52,7 persen. Begitu pula bidang pendidikan yang tingkat kepuasan publik mencapai 51,4 persen.
"Dengan tingkat kepuasan hanya ada di bidang pendidikan dan kesehatan, maka Jokowi-JK harus bekerja lebih keras lagi. Mengingat bidang ekonomi, bidang hukum dan pemberantasan korupsi serta bidang keamanan, publik tidak puas. Bidang ekonomi tidak bisa dianggap remeh, karena berhubungan kehidupan sehari-hari rakyat. Ketidakpuasan di bidang hukum dan pemberantasan korupsi mungkin karena sikap pemerintahan Jokowi-JK yang tidak cepat dan tepat saat kisruh KPK vs Polri. Keamanan publik tidak puas karena maraknya begal dan tingginya kriminalitas akibat hidup rakyat makin susah," kata Hanta.
Berkaitan dengan maraknya usulan agar Presiden Jokowi me-reshuffle kabinetnya, oleh Poltracking Indonesia hal tersebut juga disurvei. Hasil surveinya adalah 41,8 persen publik setuju segera dilakukan reshuffle.
"41,8 persen itu dari 36 persen responden setuju dan 5,8 persen responden sangat setuju reshuffle. Hanya ada 28 persen yang tidak setuju reshuffle, yaitu gabungan dari kurang setuju 24,1 persen dan sangat tidak setuju 3,9 persen. Jadi lebih banyak yang menghendaki untuk dilakukan reshuffle pada kabinet kerja," kata dia.
Survei yang menyebutkan rakyat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK, menurut Hanta, juga sudah disampaikan ke Jokowi. Jokowi menurut Hanta, tidak banyak komentar saat mendengarkan hasil survei tersebut. Lalu hanya mengatakan akan meningkatkan kinerja pemerintahan. Menurut Hanta agar kinerja bisa membaik, maka Jokowi harus benar-benar menjadi petugas rakyat, yang loyal terhadap rakyat. Bukan petugas partai loyal kepada ketua umum partainya.
Data survei diperoleh dari 1.200 responden yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Metode survei tersebut adalah wawancara dan tatap muka pada rentang 23-31 Maret 2015 di 34 provinsi. Sumber dana internal Poltracking yang dihimpun untuk survei publik.
Dalam kesempatan terpisah peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai wajar ketidakpusan publik terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah belum menunjukan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Fondasi yang ditanam dan arah haluan justru jauh dari harapan rakyat.
Di sisi lain, Siti juga menyuarakan kekecewaan publik atas sikap Jokowi sebagai petugas partai yang membuatnya tidak bisa powerfull dan terlalu dikontrol Megawati.
Selain itu Siti juga menilai peran Kalla sebagai Wapres yang terkesan tidak bisa mengisi kekurangan Jokowi. (F4-90)
Dikutip dari: http://adf.ly/1FOiYn
