Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, kembali menegaskan semua kader partai, termasuk dirinya sendiri, adalah petugas partai. Diharap semua tunduk pada ideologi dan aturan partai.
Ungkapan yang disampaikan oleh Megawati itu kembali mengundang sindiran dari berbagai pihak yang merasa tak suka dengan istilah tersebut. Menanggapi itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menyatakan istilah "petugas partai" sebenarnya tak perlu banyak diributkan.
"Petugas partai itu seseorang yang diberikan penugasan khusus oleh partai secara organisatoris. Ada yang ditugaskan di eksekutif, legislatif atau di struktural partai. Jadi beda dengan pemahaman yang dipersepsikan selama ini," kata Charles Honoris, Minggu (12/4).
Dia menjelaskan, para "petugas partai" ditugaskan atas dasar cita-cita garis perjuangan ideologi partai. Maka Presiden Jokowi, sebagai kader PDI Perjuangan, juga ditugaskan partai untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
"PDI Perjuangan itu partai berideologi jelas, Presiden Jokowi merupakan kader partai, semua kader partai harus taat pada konstitusi partai dan garis perjuangan partai," kata Charles Honoris.
Selain itu, lanjut Charles Honoris, hal itu juga menegaskan, peran partai tidak boleh dikerdilkan dalam sistem demokrasi nasional. Sebab, partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.
"Partai itu juga kawah candradimuka, orang tidak akan mengenal figur Ganjar, Risma, atau bahkan Jokowi sekalipun kalau partai sebagai mesin politik tidak aktif mencari orang-orang bagus yang seideologi dan sevisi," ujar Charles Honoris.
Karena itu, Charles Honoris meminta agar ribut-ribut soal istilah "petugas partai" tak dimanfaatkan oleh kaum yang memang mendorong deparpolisasi partai politik. Seharusnya, kaum tersebut justru harus memperkuat sistem demokrasi kepartaian. Apalagi, pascareformasi 1998, salah satu misinya adalah justru memperkuat sistem demokrasi nasional.
Bagi Charles Honoris, yang sedang ramai saat ini sebetulnya hanya sebuah proses pencarian bentuk terbaik dalam melakukan komunikasi politik antara presiden dan partainya. Bagaimana presiden seharusnya bisa mengimplementasikan ideologi dan cita-cita partai dalam menentukan kebijakan dan memerintah.
"Mungkin harus ditegaskan kembali, presiden sebagai petugas partai terikat oleh ideologi dan cita-cita partai, bukan kepentingan elite partai. Saya yakin semua sepakat soal itu," kata Charles Honoris.
Sumber Beritasatu.com
Dikutip dari: http://adf.ly/1Ef8ut
