JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin menyatakan bahwa roda pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta akan tetap bisa berlangsung, meskipun tidak ada seorang kepala daerah. Sebab, ia menganggap Ibu Kota dihuni masyarakat modern dan mandiri.
"Jakarta enggak ada gubernur, tetap jalan. Itu karena masyarakatnya adalah masyarakat modern yang mandiri," ujar dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Atas dasar itu, Selamat menganggap, kalaupun nantinya terjadi pemakzulan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, hal itu tidak akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pemerintahan.
Meski demikian, Selamat mengaku bahwa fraksinya belum menentukan sikap terkait hasil yang dilaporkan panitia hak angket RAPBD 2015. Kendati demikian, dia menyimpan harapan agar DPRD kompak satu suara apabila nantinya hak menyatakan pendapat jadi digulirkan.
"Jakarta enggak ada gubernur, tetap jalan. Itu karena masyarakatnya adalah masyarakat modern yang mandiri," ujar dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Atas dasar itu, Selamat menganggap, kalaupun nantinya terjadi pemakzulan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, hal itu tidak akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pemerintahan.
Meski demikian, Selamat mengaku bahwa fraksinya belum menentukan sikap terkait hasil yang dilaporkan panitia hak angket RAPBD 2015. Kendati demikian, dia menyimpan harapan agar DPRD kompak satu suara apabila nantinya hak menyatakan pendapat jadi digulirkan.
"Makanya perlu kesepakatan bersama. Makanya bagi kami (Dewan), ada gubernur atau tidak, enggak penting. Yang penting, kami bulat," ujar dia.
Seperti diberitakan, panitia khusus hak angket RAPBD 2015 menyatakan bahwa Ahok, sapaan Basuki, telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pertama terkait penyerahan dokumen RAPBD palsu yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif. Sementara itu, pelanggaran yang kedua terkait masalah etika.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hak angket, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015). Penyampaian laporan juga resmi mengakhiri tugas panitia khusus hak angket. Mereka meminta agar pimpinan DPRD menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggulirkan hak menyatakan pendapat.
Sumber:
http://megapolitan.kompas.com/read/2...r.Tetap.Jalan/
DPRD ngga butuh gubernur yg suka mengkritik
Dikutip dari: http://adf.ly/1EEkad
