Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon akan menggalang dukungan parlemen untuk menggunakan hak angket terhadap Presiden Joko Widodo terkait dengan tata kelola migas di Tanah Air.
"Untuk membongkar buruknya pengelolaan pemerintah soal migas, listrik dan LPG itu formulanya cuma hak angket DPR. Masyarakat perlu tahu gimana pemerintah mengelola minyak dan gas selama ini. Sampai hari ini semua dilakukan tertutup," kata Effendi, Jumat (3/4/2015).
Menurut Effendi, dalam forum angket DPR itu, pemerintah akan diminta untuk menjelaskan berapa angka belanja negara di setiap liter BBM yang dibeli masyarakat. Pemerintah juga harus menjelaskan kenapa muncul angka Rp 7.400 per liter BBM.
Selain itu, Effendi juga membeberkan banyak yang bertanya kenapa pemerintah Jokowi berani menaikkan dan menurunkan harga BBM tanpa persetujuan DPR RI dan tanpa sosialiasi dengan masyarakat. Lebih parah lagi, pemerintah Jokowi berani menyesuaikan harga BBM berdasarkan harga keekonomian atau harga pasar.
"Ini Jokowi sudah melanggar UU. Padahal UU melarang kita ikut mekanisme pasar. Memang kita ini penganut ekonomi liberal?" kata Effendi.
Selain itu, Effendi juga menyebut pemerintah Jokowi telah melanggar UU Minerba, karena melakukan ekspor konsentrat. Padahal itu jelas-jelas dilarang UU, tapi kenyataan Freeport dan Newmont bebas melakukannya.
"Enak banget Jokowi yang bagi-bagi kue dan membiarkan asing menganeksasi bangsa kita. Ini harus dibongkar," kata Effendi.
Karenanya, Effendi berharap setelah digelar forum angket nanti, tabir misteri buruknya pengelolaan migas semakin terbuka. Menurut Effendi sejak dari zaman Suharto sampai Jokowi, pengelolaan migas masih belum dilakukan dengan transparan.
"Makanya kita berencana di forum angket akan mengundang BPK dan auditor luar untuk melakukan audit terhadap angka pengelolaan minyak," imbuh Effendi.
SUMBER
JOKOWI LANGGAR UNDANG-UNDANG
Dikutip dari: http://adf.ly/1D0pWO
