Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Komando Pasukan Khusus (Kopassus)/ Korps Baret Merah, hari ini tanggal 16 April 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima penyematan Baret Merah Kehormatan.
Namun,dalam rangka HUT Kopassus kali ini, bukan saja Baret Merah Kehormatan yang akan diterima Jokowi dari Kopassus, yang mewakili TNI AD. Tapi juga sekaligus Baret Marinir mewakili TNI AL, Baret Paskhas dari TNI AU, dan Baret Hitam dari Mabes TNI.
Penyematan baret kehormatan akan dilangsungkan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/04/2015) pagi ini. Pembaretan akan disematkan oleh Panglima TNI, Jendral TNI Moeldoko dan Kepala Staf masing-masing satuan.
Menurut sumber, setelah penyematan baret kehormatan, acara akan diisi gelar pasukan dan demonstrasi prajurit TNI Trimatra. Sebab itu, peringatan HUT ke-63 Kopassus secara internal yang sedianya akan dilakukan pagi hari, diundur ke sore hari pada pukul 15.00 WIB.
Pemberian baret kehormatan kepada Presiden Jokowi memang sangat berdasar. Karena Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI menurut Undang-undang.
Belum diketahui, siapa saja para anggota Kabinet Kerja yang akan mendampingi Jokowi dalam penyematan baret kehormatan tersebut. Namun menurut kebiasaan, para anggota kabinet di bidang Pertahanan Keamanan (Hankam) biasanya akan mendampingi Presiden. Karena berkaitan dengan penyematan baret kehormatan dari TNI.
Sementara itu, hal yang sama juga pernah diterima mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY menerima anugerah Brevet Komando kehormatan Baret Merah Kopassus TNI AD pada bulan Agustus 2009.
Saat itu, Brevet Komando Kehormatan disematkan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo di lapangan Markas Satuan-81 Penanggulangan Terorisme (Gultor) Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Di acara itu hadir sejumlah menteri kabinet, seperti Menteri Pertahanan Joewono Soedarsono, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.
Hadir pula mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Soenarko dan Letjen Syaiful Rizal. Akan tetapi, acara itu tidak dihadiri oleh para mantan Danjen Kopassus yang membawa kebesaran nama Kopassus, seperti Letjen (Purn) Sintong Pandjaitan, Jenderal (Purn) Soebagyo HS, dan Letjen (Purn) Prabowo Subianto.
Sebelumnya, dalam menyambut HUT ke-63 ini, Danjen Kopassus, Mayjen TNI, Doni Monardo membuka penyelenggaraan berbagai acara, yang melibatkan masyarakat dari berbagai unsur. Hari Sabtu dan Minggu (11-12/04/2015) lalu, diselenggarakan Lomba Tembak bagi kalangan: Purnawirawan TNI yang pernah berdinas di Kopassus; Anggota TNI/ Polri aktif; Anggota Keluarga Besar Kopassus dan Kalangan Pers.
Selain itu di hari berbeda, juga diselenggarakan Lomba Mancing di kali Ciliwung; Lomba Menggambar dan Mewarnai Tingkat SD dan SMP di Mal Cijantung. Ada juga pembagian 10.000 bibit tanaman buah-buahan kepada masyarakat Cijantung, yang diberikan secara simbolis oleh Danjen Kopassus.
mantap (wartamerdeka.com)
Jika Terima Baret TNI, Jokowi Dapat Dua Manfaat Politik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi mengatakan, ada dua manfaat politis yang didapat Presiden Joko Widodo (Widodo) jika menerima baret TNI.
Pertama, Jokowi secara simbolik mendapat dukungan penuh dari TNI. "Dia dapat garansi dukungan dari TNI. Apalagi, sebagian besar keluarga besar TNI saat pilpres lalu dukung Pak Prabowo. Karenanya, ini momentum penting bagi Presiden Jokowi untuk merekat ke keluarga besar TNI," ucapnya, Rabu (14/4).
Kedua, paparnya, akses Jokowi ke TNI juga terbuka, dan akan lebih mudah ke depannya. Memang, Jokowi adalah Panglima Tertinggi TNI, tapi posisinya itu hanya di administrasi. Karenanya, Jokowi membutuhkan akses langsung ke TNI.
Memang, kata dia, rencana Panglima TNI menyematkan baret TNI ke Kamis (16/4) merupakan hal yang biasa. Pemberian baret TNI terhadap kalangan sipil pun merupakan kewenangan Panglima TNI.
Hanya saja, ia khawatir, ada motif politis di balik pembaretan terhadap Jokowi itu. "Yang tidak boleh adalah ada kepentingan politis pribadi Panglima di balik pemberian baret itu. Misalnya agar Panglima TNI usai pensiun nanti akan dapat posisi di pemerintahan, atau diperpanjang masa jabatannya. Kekhawatiran saya, pemberian baret itu motifnya politis pribadi. Karena, saya melihat Panglima TNI sekarang terkesan ambisius," ujarnya.
Ketua Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Unpad itu menilai, bila memang ada motif politis seperti itu, maka pembaretan tidak boleh dilakukan karena jelas melanggar aturan. Karena pembaretan terhadap kalangan sipil memiliki aturan. Artinya, tidak bisa seenaknya seseorang diberi baret sebagai tanda anggota kehormatan.
"Pembaretan itu tidak ada peraturan yang dilanggar. Hanya memang harus melalui pembicaraan serius. Harus ada alasan yang sangat objektif. Misalnya, saya diangkat sebagai anggota kehormatan Kopassus karena saya punya kontribusi signifikan terhadap perkembangan Kopassus," katanya.
jadi penasaran seperti apa gantengnya pak jokowi saat pakai baret hitam dan baret merah
Link: http://adf.ly/1F2uO4
