Pemerintah Indonesia bakal mendapat pinjaman 50 miliar dolar AS. Pinjaman itu akan diberikan ke sejumlah BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur.
Niat China memberi pinjaman 'fantastis' itu tentu tidak cuma-cuma. Sebab, ada dugaan Labor Institute Indonesia, China bakal melakukan eksodus besar-besaran. Ribuan tenaga kerja China akan membanjiri tanah air.
Analis Ekonomi dan Politik Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, Sabtu (25/4) menjelaskan, "Ini tentu menjadi angin segar (bagi Indonesia) dalam perbaikan infrastruktur. Namun juga harus diwaspadai dan diantisipasi eksodus pekerja China dengan 'membonceng' masuknya investasi China dalam proyek infrastruktur tersebut," terangnya.
Andy menambahkan, "Perlu ada klausal khusus agar tenaga kerja di Indonesia dilindungi, karena proyek inftrastruktur tersebut dapat membuka ribuan lapangan kerja," serunya.
Komitmen mengenai pinjaman tersebut tertuang dalam pembicaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (22/4/2015).
Kesepakatannya, China terlibat dalam pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan transmisi listrik (PLTU), pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan dan industri pelayaran.
Catatan Labor Institute Indonesia, jika kerjasama terwujud, maka dipastikan ratusan pekerja china masuk dengan modus bantuan pembangunan proyek infrastruktur. Mulai dari Proyek Pembangunan PLTU Pelabuhan Ratu, Sukabumi, PLTU Labuhan Angin, Tapanuli Tengah, pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), PLTU Buton Adipala di Cilacap, hingga PLTU Jenu di Tuban, Jawa Timur.
Apalagi, masuknya pekerja-pekerja China tersebut, lanjutnya, bakal menimbulkan konflik dengan pekerja lokal seperti di proyek PLTU Buton Adipala Cilacap dan PLTU Jenu Tuban Jawa Timur.
"Para pekerja China yang masuk kebanyakan tanpa memiliki dokumen yang jelas, seperti kasus pekerja China di proyek PLTU Celukan Bawang Buleleng Bali yang tidak memiliki paspor dan visa kerja," ungkapnya.
Karenanya, pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Luar Negeri, dan Imigrasi harus tanggap dan jeli akan masuknya para pekerja China tersebut ke Indonesia.
Niat China memberi pinjaman 'fantastis' itu tentu tidak cuma-cuma. Sebab, ada dugaan Labor Institute Indonesia, China bakal melakukan eksodus besar-besaran. Ribuan tenaga kerja China akan membanjiri tanah air.
Analis Ekonomi dan Politik Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, Sabtu (25/4) menjelaskan, "Ini tentu menjadi angin segar (bagi Indonesia) dalam perbaikan infrastruktur. Namun juga harus diwaspadai dan diantisipasi eksodus pekerja China dengan 'membonceng' masuknya investasi China dalam proyek infrastruktur tersebut," terangnya.
Andy menambahkan, "Perlu ada klausal khusus agar tenaga kerja di Indonesia dilindungi, karena proyek inftrastruktur tersebut dapat membuka ribuan lapangan kerja," serunya.
Komitmen mengenai pinjaman tersebut tertuang dalam pembicaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (22/4/2015).
Kesepakatannya, China terlibat dalam pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan transmisi listrik (PLTU), pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan dan industri pelayaran.
Catatan Labor Institute Indonesia, jika kerjasama terwujud, maka dipastikan ratusan pekerja china masuk dengan modus bantuan pembangunan proyek infrastruktur. Mulai dari Proyek Pembangunan PLTU Pelabuhan Ratu, Sukabumi, PLTU Labuhan Angin, Tapanuli Tengah, pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), PLTU Buton Adipala di Cilacap, hingga PLTU Jenu di Tuban, Jawa Timur.
Apalagi, masuknya pekerja-pekerja China tersebut, lanjutnya, bakal menimbulkan konflik dengan pekerja lokal seperti di proyek PLTU Buton Adipala Cilacap dan PLTU Jenu Tuban Jawa Timur.
"Para pekerja China yang masuk kebanyakan tanpa memiliki dokumen yang jelas, seperti kasus pekerja China di proyek PLTU Celukan Bawang Buleleng Bali yang tidak memiliki paspor dan visa kerja," ungkapnya.
Karenanya, pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Luar Negeri, dan Imigrasi harus tanggap dan jeli akan masuknya para pekerja China tersebut ke Indonesia.
"Pekerja Indonesia harus diberikan kesempatan dulu, dan TKA dari China tersebut hanyalah sebagai tenaga ahli saja bukan pekerja lapangan atau pekerja kasar," terangnya.
Sementara itu Ketua Umum Gerakan Pribumi Bersatu Bambang Smit di Jalan Pejambon 1, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4) mengatakan, Indonesia harus mewaspadai datangnya 50 juta rakyat China yang masuk wilayah Indonesia sesuai permintaan Presiden Joko Widodo.
Smit menduga, masuknya orang-orang China ini tentu ada kepentingan politik. "Apakah 50 juta orang ini dipersiapkan untuk pilpres, pilkada atau bentuk Invansi dingin yang ingin menguasai Indonesia?" kata Smit.
Dengan modus perbaikan infrastruktur, sebenarnya China punya niat ingin menguasai seluruhnya ekonomi Indonesia. Mereka tidak mau menyisakan apapun untuk rakyat Indonesia, kecuali hanya menjadikan rakyat kelas rendahan.
"Saat ini China pelan-pelan ingin mengambil alih seluruh perekonomian Indonesia, dengan dalih membangun infrastruktur di BUMN. Satu-satunya BUMN yang dibidik China adalah Pertamina," imbuh Smit.
Pertamina kini sudah direncanakan akan membubarkan anak perusahaannya, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Dan, ini mendapat sambutan positif dari banyak pihak. Tapi sebenarnya rencana tersebut hanya pepesan kosong saja.
"Keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Langkah ini hanya pengambilalihan semu. Sebenarnya, pembubaran Petral justru memungkinkan pihak lain (mafia migas) untuk menguasai penjualan minyak di Indonesia. Dalam hal ini, China," tutur Smit. Baca juga: Petral Dibubarkan, Kecurangan demi Kecurangan Terungkap
Seperti diketahui, selama ini Pertamina menjadi salah satu BUMN penyumbang terbanyak bagi APBN. Tapi China, kata Smit, punya niat buruk ingin mengancurkannya. Ujung-ujungnya diambil alih.
"Dengan memiskinkan rakyat, mereka leluasa melakukan langkah berikutnya, yaitu menguasai negara sepenuhnya," urainya.
Ditambahkan, bila orang-orang China eksodus ke Indonesia, bukan tidak mungkin paham komunis dapat dengan mudah berkembang di kalangan masyarakat yang terhimpit kemiskinan.
"Maka bahaya komunisme akan tumbuh subur dan akan menggantikan azas Pancasila. Indonesia berada dalam bahaya yang sangat jelas. Kehancuran itu sudah sangat tampak di depan mata," pungkasnya.
sumber
Dikutip dari: http://adf.ly/1FnkWs
