Dukung Pilkada Langsung, Ketua Golkar Jatim Dicopot
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak mengatakan sampai saat ini Golkar Jawa Timur belum menerima surat penonaktifan terhadap ketuanya, Zainudin Amali. "Selain surat keputusan yang belum saya terima, saya juga belum tahu pelaksana tugasnya siapa," kata Sahat, Kamis, 2 Oktober 2014.
Zainudin Amali dicopot oleh pengurus pusat partai beringin lantaran mendukung opsi pemilihan kepala daerah langsung dalam voting pengambilan keputusan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat. Golkar sendiri menjadi motor penolakan pilkada langsung bersama Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PPP.
Sahat menilai penonaktifan Zainudin bermakna positif untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Sebab, kata dia, banyak agenda politik dalam waktu dekat yang membutuhkan kesolidan semua pengurus. "Saya kira ini keputusan terbaik, dan saya yakin Pak Zainudin dapat menerima," kata Sahat
Sahat yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur ini menambahkan, Golkar Jawa Timur akan mematuhi serta melaksanakan semua keputusan yang digariskan pusat.
Zainudin membenarkan bahwa dirinya belum menerima surat penonaktifan. Ia juga belum dipanggil oleh Mahkamah Partai Golkar atas sikapnya yang tak sejalan dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie. "Memang, saat rapat pleno internal partai setelah rapat paripurna pengesahan UU Pilkada di DPR, ada pengurus pusat yang menginginkan saya dicopot," kata Zainudin, yang juga Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar.
Sebelumnya, Zainudin bersama sepuluh anggota DPR dari Fraksi Golkar, yaitu Poempida Hidayatulloh, Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat memilih opsi mendukung pilkada langsung saat voting penetapan Rancangan Undang-Undang Pilkada.
SUMBER
Link: http://adf.ly/sYAFq
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak mengatakan sampai saat ini Golkar Jawa Timur belum menerima surat penonaktifan terhadap ketuanya, Zainudin Amali. "Selain surat keputusan yang belum saya terima, saya juga belum tahu pelaksana tugasnya siapa," kata Sahat, Kamis, 2 Oktober 2014.
Zainudin Amali dicopot oleh pengurus pusat partai beringin lantaran mendukung opsi pemilihan kepala daerah langsung dalam voting pengambilan keputusan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat. Golkar sendiri menjadi motor penolakan pilkada langsung bersama Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PPP.
Sahat menilai penonaktifan Zainudin bermakna positif untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Sebab, kata dia, banyak agenda politik dalam waktu dekat yang membutuhkan kesolidan semua pengurus. "Saya kira ini keputusan terbaik, dan saya yakin Pak Zainudin dapat menerima," kata Sahat
Sahat yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur ini menambahkan, Golkar Jawa Timur akan mematuhi serta melaksanakan semua keputusan yang digariskan pusat.
Zainudin membenarkan bahwa dirinya belum menerima surat penonaktifan. Ia juga belum dipanggil oleh Mahkamah Partai Golkar atas sikapnya yang tak sejalan dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie. "Memang, saat rapat pleno internal partai setelah rapat paripurna pengesahan UU Pilkada di DPR, ada pengurus pusat yang menginginkan saya dicopot," kata Zainudin, yang juga Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar.
Sebelumnya, Zainudin bersama sepuluh anggota DPR dari Fraksi Golkar, yaitu Poempida Hidayatulloh, Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat memilih opsi mendukung pilkada langsung saat voting penetapan Rancangan Undang-Undang Pilkada.
SUMBER
Link: http://adf.ly/sYAFq
