Menteri ESDM Akan Rombak Pimpinan SKK Migas
Diemas Kresna Duta, CNN Indonesia
Jumat, 31/10/2014 10:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berencana mencopot jabatan Johannes Widjanarko sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sudirman menilai Widjanarko tidak mampu menyelesaikan problematika kegiatan hulu migas selama menjabat sebagai pimpinan SKK Migas.
"Kami memiliki beberapa masalah tertunda yang bermuara dari pimpinan SKK Migas selama ini. Untuk itu akan dipilih pimpinan SKK Migas yang baru dalam waktu dekat," ujar Sudirman di kantor SKK Migas, Jumat (31/10).
Selain kinerja, Sudirman mengatakan penggantian Plt Kepala SKK Migas juga didasari predikat status quo yang disandang lembaga ini paska dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 2012 lalu. Untuk itu Pemerintah akan menerbitkan aturan baru demi menjamin keberadaan regulator hulu migas tersebut.
"Yang pasti harus berbentuk Undang-Undang dan harus dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai komite pengawas, saya memiliki hak untuk memberi rekomendasi nama-nama pejabat pengganti yang nantinya diputuskan Presiden," kata Sudirman.
Sayangnya, Sudirman enggan membeberkan nama calon pengganti Widjanarko dan waktu pelaksanaan putusan tersebut. Hanya saja dia menekankan pimpinan SKK Migas yang baru harus memiliki kredibilitas dan berkompeten di industri migas.
"Nanti saja kalau soal nama. Yang jelas draf Undang-Undang terus dikaji dan saya belum bisa kasih tahu akan seperti apa bentuk lembaga ini kedepannya," pungkasnya.
Johannes Widjanarko menjabat sebagai Plt Kepala SKK Migas sejak Agustus 2013. Widjanarko menggantikan Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas sebelumnya yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tertangkap tangan menerima suap. Namun dibawah kepemimpinan Widjanarko, SKK Migas juga tetap tidak bisa meningkatkan produksi migas nasional yang tidak pernah mencapai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menarik Daftar Gan ? tapi ingat tantangannya harus bisa naikin Produksi / Lifting !
SKK Migas Baru Harus Bisa Naikkan Produksi
Diemas Kresna Duta, CNN Indonesia
Jumat, 31/10/2014 16:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pelaku usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang bergerak cepat membereskan sejumlah masalah di sektor hulu migas. Salah satunya adalah dengan cara merombak jajaran pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sehingga realisasi produksi migas bisa diperbaiki.
"Harus kita apresiasilah. Hanya saja Menteri ESDM harus punya hitungan dan putusan yang tepat agar semuanya berkalan optimal," ujar Pengamat Energi John Karamoy kepada CNN Indonesia, Jumat (31/10).
Selain memprioritaskan program pembenahan internal di Kementerian ESDM, Sudirman telah mengungkapkan rencananya untuk mencari Kepala SKK Migas baru paska ditangkapnya Rudi Rubiandini atas kasus suap penjualan gas. Saat ini SKK Migas hanya dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas yaitu Johannes Widjanarko.
John berharap, kedepannya Pemerintah dapat memilih Kepala SKK Migas yang bisa membawa industri migas menjadi lebih produktif lagi. Dengan target utama harus memenuhi target lifting migas yang dalam beberapa tahun terakhir meleset dari yang sudah ditetapkan.
"Banyak jajaran di internal SKK Migas yang saya lihat mumpuni, berintegritas dan muda-muda. Mungkin bisa jadi pertimbangan Pemerintah untuk memilih Kepala SKK Migas kedepan," kata John.
Sementara itu Ketua Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz mengharapkan Kepala SKK Migas kedepan dapat mengambil kebijakan yang cepat ketika memutuskan proposal pengembangan sumur-sumur migas yang selama ini dinilai lambat. Kemampuan seperti ini penting mengingat angka produksi minyak nasional saat ini berada di kisaran 792 ribu barel per hari (BPH) atau jauh dibawah target lifting APBNP 2014.
"Selain itu Kepala SKK Migas harus bisa memotong birokrasi. Diharapkan semua jajaran SKK Migas juga ikut mendukung," kata Lukman.
Jadi BUMN
Selain memilih Kepala SKK Migas yang baru, pemerintah juga berencana menerbitkan aturan berupa Undang-Undang yang akan memayungi keberadaan lembaga ini. Meski begitu, Sudirman masih enggan menjelaskan akan seperti apa bentuk SKK Migas kedepan.
"Kalau nama nanti saja. Yang jelas draf Undang-Undang terus dikaji dan saya belum bisa kasih tahu akan seperti apa lembaga ini kedepannya," kata Sudirman.
John menyarankan agar Pemerintah mengubah SKK Migas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus menangani kontrak kerjasama dengan perusahaan migas. "Nantinya sifat pengelolaan migas business to business. Tapi mereka tetap harus mengawasi dan masuk ke manajemen untuk mengetahui mekanisme kerjanya," usul John.
menaikkan produksi dengan cara memangkas birokrasi
betapa mengerikannya "pungli" birokrasi kita. sampai sampai jika dipangkas bisa menaikkan lifting
ayo, yang nyalon jangan lumpa kampanye di mari
Ane nyalon deh, program ane
1. Pasang cost recovery ceiling
2. Cost recovery non ceiling hanya berlaku untuk offshore
3. Birokrasi berbasi internet, E-Perijinan, E-Audit, dll
4. Modal dikit, bikin bank data reserve yg ada di Indonesia (offshore khususnya)
jangan lupa vote ane ! dengan kirim ijo2 dan rate 5 !
sumur indonesiacnn
Link: http://adf.ly/tbtrD
Diemas Kresna Duta, CNN Indonesia
Jumat, 31/10/2014 10:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berencana mencopot jabatan Johannes Widjanarko sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sudirman menilai Widjanarko tidak mampu menyelesaikan problematika kegiatan hulu migas selama menjabat sebagai pimpinan SKK Migas.
"Kami memiliki beberapa masalah tertunda yang bermuara dari pimpinan SKK Migas selama ini. Untuk itu akan dipilih pimpinan SKK Migas yang baru dalam waktu dekat," ujar Sudirman di kantor SKK Migas, Jumat (31/10).
Selain kinerja, Sudirman mengatakan penggantian Plt Kepala SKK Migas juga didasari predikat status quo yang disandang lembaga ini paska dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 2012 lalu. Untuk itu Pemerintah akan menerbitkan aturan baru demi menjamin keberadaan regulator hulu migas tersebut.
"Yang pasti harus berbentuk Undang-Undang dan harus dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai komite pengawas, saya memiliki hak untuk memberi rekomendasi nama-nama pejabat pengganti yang nantinya diputuskan Presiden," kata Sudirman.
Sayangnya, Sudirman enggan membeberkan nama calon pengganti Widjanarko dan waktu pelaksanaan putusan tersebut. Hanya saja dia menekankan pimpinan SKK Migas yang baru harus memiliki kredibilitas dan berkompeten di industri migas.
"Nanti saja kalau soal nama. Yang jelas draf Undang-Undang terus dikaji dan saya belum bisa kasih tahu akan seperti apa bentuk lembaga ini kedepannya," pungkasnya.
Johannes Widjanarko menjabat sebagai Plt Kepala SKK Migas sejak Agustus 2013. Widjanarko menggantikan Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas sebelumnya yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tertangkap tangan menerima suap. Namun dibawah kepemimpinan Widjanarko, SKK Migas juga tetap tidak bisa meningkatkan produksi migas nasional yang tidak pernah mencapai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menarik Daftar Gan ? tapi ingat tantangannya harus bisa naikin Produksi / Lifting !
SKK Migas Baru Harus Bisa Naikkan Produksi
Diemas Kresna Duta, CNN Indonesia
Jumat, 31/10/2014 16:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pelaku usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang bergerak cepat membereskan sejumlah masalah di sektor hulu migas. Salah satunya adalah dengan cara merombak jajaran pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sehingga realisasi produksi migas bisa diperbaiki.
"Harus kita apresiasilah. Hanya saja Menteri ESDM harus punya hitungan dan putusan yang tepat agar semuanya berkalan optimal," ujar Pengamat Energi John Karamoy kepada CNN Indonesia, Jumat (31/10).
Selain memprioritaskan program pembenahan internal di Kementerian ESDM, Sudirman telah mengungkapkan rencananya untuk mencari Kepala SKK Migas baru paska ditangkapnya Rudi Rubiandini atas kasus suap penjualan gas. Saat ini SKK Migas hanya dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas yaitu Johannes Widjanarko.
John berharap, kedepannya Pemerintah dapat memilih Kepala SKK Migas yang bisa membawa industri migas menjadi lebih produktif lagi. Dengan target utama harus memenuhi target lifting migas yang dalam beberapa tahun terakhir meleset dari yang sudah ditetapkan.
"Banyak jajaran di internal SKK Migas yang saya lihat mumpuni, berintegritas dan muda-muda. Mungkin bisa jadi pertimbangan Pemerintah untuk memilih Kepala SKK Migas kedepan," kata John.
Sementara itu Ketua Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz mengharapkan Kepala SKK Migas kedepan dapat mengambil kebijakan yang cepat ketika memutuskan proposal pengembangan sumur-sumur migas yang selama ini dinilai lambat. Kemampuan seperti ini penting mengingat angka produksi minyak nasional saat ini berada di kisaran 792 ribu barel per hari (BPH) atau jauh dibawah target lifting APBNP 2014.
"Selain itu Kepala SKK Migas harus bisa memotong birokrasi. Diharapkan semua jajaran SKK Migas juga ikut mendukung," kata Lukman.
Jadi BUMN
Selain memilih Kepala SKK Migas yang baru, pemerintah juga berencana menerbitkan aturan berupa Undang-Undang yang akan memayungi keberadaan lembaga ini. Meski begitu, Sudirman masih enggan menjelaskan akan seperti apa bentuk SKK Migas kedepan.
"Kalau nama nanti saja. Yang jelas draf Undang-Undang terus dikaji dan saya belum bisa kasih tahu akan seperti apa lembaga ini kedepannya," kata Sudirman.
John menyarankan agar Pemerintah mengubah SKK Migas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus menangani kontrak kerjasama dengan perusahaan migas. "Nantinya sifat pengelolaan migas business to business. Tapi mereka tetap harus mengawasi dan masuk ke manajemen untuk mengetahui mekanisme kerjanya," usul John.
menaikkan produksi dengan cara memangkas birokrasi
betapa mengerikannya "pungli" birokrasi kita. sampai sampai jika dipangkas bisa menaikkan lifting
ayo, yang nyalon jangan lumpa kampanye di mari
Ane nyalon deh, program ane
1. Pasang cost recovery ceiling
2. Cost recovery non ceiling hanya berlaku untuk offshore
3. Birokrasi berbasi internet, E-Perijinan, E-Audit, dll
4. Modal dikit, bikin bank data reserve yg ada di Indonesia (offshore khususnya)
jangan lupa vote ane ! dengan kirim ijo2 dan rate 5 !
sumur indonesiacnn
Link: http://adf.ly/tbtrD
