Senin, 3 November 2014 19:49 WIB
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam menghidupkan kembali "jalur sutra" atau jalur perdagangan antara Tiongkok dengan negara-negara lain di Asia. Menurut Jokowi, Indonesia terbuka untuk kerja sama tersebut selama kepentingan nasional bisa terjaga dan menguntungkan bagi rakyat.
"Antara poros maritim dan jalur sutra maritim dan jalur sutra maritim abad 21 ini supaya mereka (Tiongkok) minta bisa di-dealing-kan. Saya kira prinsipnya asal kepentingan nasional kita bisa terjaga dan keuntungan untuk rakyat dan negara juga ada, saya kira kita terbuka," kata Jokowi seusai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Selain rencana tersebut, Jokowi dan Menlu Tiongkok membicarakan kerja sama pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut Jokowi, Tiongkok bisa mengerjakan pembangunan sejumlah infrastruktur di Indonesia, seperti pelabuhan, rel kereta api, hingga tol laut yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. "Ya, mereka menunggu apa yang mau mulai dikerjakan," kata Jokowi.
Presiden mengatakan, pembangunan yang paling mendesak bagi Indonesia adalah berkaitan dengan tenaga listrik. Jokowi menerima laporan listrik di Sumatera Selatan mati selama tiga hari. Demikian juga di Sumatera Utara dan di sejumlah wilayah lainnya.
"Ada beberapa yang tadi pagi sudah kita putuskan, misalnya kaya (pembangkit listrik) Asahan itu di-switch bisa keluar sehingga bisa memenuhi kebutuhan tidak hanya di zona industri, tapi juga untuk kebutuhan masyarakat. Dan, juga kita percepat terutama pembangunan power plant listrik di semua tempat," kata Jokowi. Di samping kerja sama, pertemuan Jokowi dengan Menlu Tiongkok menjadi pembuka sebelum pertemuan dalam forum APEC di Beijing nanti.
http://jateng.tribunnews.com/2014/11...-sutra-maritim 
01 September 2014, 07:17 WIB 
Bisnis.com, SURABAYA—Konsep integrasi sistem logistik laut dan darat yang diusung Presiden terpilih Joko Widodo akan menggabungkan rute berlayar kapal dengan jaringan rel kereta api. Gubernur DKI yang akrab dipanggil Jokowi menguraikan pemikiran tol laut berdasar pada kondisi wilayah perairan yang notabene 2/3 dari luas Indonesia kurang diperhatikan.
Padahal, negara lain yang memiliki luas laut yang dominan pasti mendasarkan infrastruktur perairan. "Makanya kenapa saya usulkan tol laut. Ini bukan jalan tol. Tapi ujung barat sampai timur ada kapal yang lewat terus menerus," jelasnya saat berpidato di Muktamar PKB 2014 di Surabaya, Minggu (31/8/2014) malam. Rute kapal dalam konsep tol laut tersebut meliputi Aceh, Jakarta, Surabaya, Nusa Tenggara, Maluku sampai Papua. Jalur tersebut akan menjadi rute utama, sedangkan distribusi ke kepulauan lain menggunakan kapal-kapal lebih kecil dibanding dengan armada di jalur utama.
Dia menilai bila kapal yang melintas di jalur utama tersebut rutin berlayar maka harga kebutuhan di Papua tidak akan selisih banyak dibanding di Jawa. Paling mahal selisih harga separuhnya, itupun bila sudah di pedalaman. Namun, tanpa jalur distribusi yang baik harga pun berlipat-lipat.
Seperti semen, kata Jokowi, di Jawa Rp60.000-Rp70.000 per sak di pedalaman Papua bisa Rp1 juta-Rp1,5 juta per sak. Kondisi tersebut dinilai sebagai praktik ketidakadilan akibat sistem logistik yang perlu perbaikan. "Kalau bisa dilakukan untuk transportasi yang sekarang 15% dari harga sedangkan negara lain bisa 7%-10%. Artinya kan gede banget ongkosnya, ini harus dibenahi," tambahnya. Bila sistem logistik yang nantinya diintegrasikan dengan sistem logistik nasional ini berjalan maka daya saing produk dalam negeri naik. Pasalnya, biaya logistik murah maka harga produk juga semakin terjangkau.
Sementara di sektor darat, konsep tol laut akan dipadukan dengan jaringan rel kereta api di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Jokowi menghitung kebutuhan pembangunan rel tersebut hanya Rp350 triliun. Kebutuhan dana tersebut bisa saja tidak sepenuhnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab dengan perkiraan APBN 2015 sekitar Rp2.019 triliun dan setelah dikurangi pengeluaran untuk pendidikan 20%, bayar utang Rp400 triliun maka sisa untuk proyek ini sedikit. "Kalau tidak APBN ya investasi , nanti dibagi-bagi, kalau tak menguntungkan APBN. Investasi kan cari yang menguntungkan," paparnya sembari menegaskan, asalkan ada niat model integrasi tol laut dengan jaringan kereta api ini pasti bisa diselesaikan.
http://surabaya.bisnis.com/read/2014...ang-sebenarnya
Jumat, 26 September 2014 | 17:05 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Program tol laut pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla direncanakan didukung 24 pelabuhan laut dalam atau deep sea port di penjuru Indonesia. "24 pelabuhan itu ada yang lama, ada yang baru. Artinya, ada yang lama lalu kita perbesar, ada yang bikin baru," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).
Jokowi mengatakan bahwa ia akan membagi tol laut itu menjadi dua zona, yakni barat dan timur. Kedua zona jalur distribusi itu masing-masing memiliki satu pelabuhan sebagai pintu masuk. "Kalau di timur, pintu masuknya di Sorong, Papua. Kalau di barat ada juga, saya lupa," ujar Jokowi.
Yang pasti, pelabuhan yang akan menjadi titik masuk itu dipilih atas pertimbangan strategis atau tidaknya titik tersebut dari sejumlah kawasan, misalnya Eropa, Asia Utara, Asia Selatan dan Australia. Selain pertimbangan titik yang strategis, lanjut Jokowi, pemilihan dua pelabuhan itu adalah untuk pemerataan kebutuhan. Strategi ini dipercaya menjadikan harga barang kian terjangkau. Tol laut itu sendiri yakni sistem distribusi barang skala besar yang menggunakan jalur laut. Infrastruktur tol laut yakni kapal berkapasitas besar dan pelabuhan laut dalam.
http://nasional.kompas.com/read/2014....Akan.Dibangun
Selasa, 4 November, 2014
Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan publik mempertanyakan sikap bungkam Menteri BUMN Rini Soemarno dan Ignasius Jonan usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Perusahaan China Internasional Fund (CIF) yang berlangsung tertutup Senin (3/11).
Jajat menilai, adalah hal yang wajar jika publik kali ini mempertanyakan tentang perjanjian tersebut.
Pasalnya, publik masih trauma dengan kerjasama yang pengadaan Busway yang diadakan Pemprov DKI dengan perusahaan Cina yang berujung pada banyaknya produk yang kualitasnya buruk.
"Jika hal yang sama terjadi lagi, maka citra Jokowi akan semakin hancur" Kata Jajat, dalam keterangan tertulisnya kepada deliknews.com, Selasa (4/11)
Menurut Jajat, kelebihan pada saat memimpin DKI, Jokowi lebih transparan. Citra transparan tersebut harus tetap dipertahankan walaupun sudah menjadi Presiden, "Slogan kerja, kerja, kerja memang penting, namun yang harus terus dipertahankan adalah transparansi dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat."
Sebelumnya diberitakan dua menteri yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Dirut PLN Nur Pamudji telah menandatangani MOU dengan perusahan asal China yaitu China International Fund (CIF), namun sampai hari ini detil mengenai MOU tersebut masih minim karena kerjasama dilakukan secara tertutup.
https://www.deliknews.com/2014/11/04...-harus-dibuka/
Wednesday, November 5, 2014 | 06:22 
Tara Palasara
Saya akan lengkapi paparan saya di status terdahulu tentang "Hari ini buntu kuping saya; Menyoroti kiprah China International Fund (CIF)", dengan menyajikan informasi secara BERIMBANG, dan menjawab tuduhan bahwa saya meletupkan rasisme. Ini bukan soal ras, melainkan fakta perekonomian.
Betul... bahwa sebetulnya kerja sama bisnis dengan Investor China adalah sudah dirintis oleh Pemerintah SBY dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara perusahaan-perusahaan serta pemerintah daerah di Indonesia dan China yang ditandatangani di hadapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RRT Xi Jinping pada Bulan Oktober 2013 di Jakarta.
ASAL TAHU SAJA, bahwa dalam kerjasama yang diteken tersebut, (jika terrealisasi maka) Indonesia lebih banyak mengekspor batubara, gas alam dan lainnya yang belum di proses. Indonesia banyak mengimpor barang jadi asal China.
TERJADILAH SUKSESI KEPEMIMPINAN NASIONAL INDONESIA.
Para Investor China sudah pada tentunya mendukung Calon Presiden yang bisa mengakomodir kepentingan mereka. Siapa itu??? anda sudah tahu semuanya.
Akhirnya, begitu Presiden terlantik, segeralah dilakukan penandatanganan kembali kerjasama-kerjasama yang lain.
Pendapat kaum sebelah, "lhah.. itu khan warisan SBY, kenapa Jokowi dikait-kaitkan?
BUKAN MENGAITKAN... melainkan karena ada yang tidak biasa, yaitu:
Kenapa Para Menteri yang menghadiri Penandatangan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian BUMN dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT PLN, dan China International Fund (CIF) SEMUA PADA KOMPAK TUTUP MULUT ???
http://ekonomi.inilah..com/read/deta...t#.VFddAmd_uXw
http://www.fastnews.today/article/ke...un-tutup-mulut
Hal lain yang tidak biasa (yang masih ada kaitannya dengan China International Fund (CIF)) adalah tentang rencana Pembelian Minyak dari Negara Angola. Hebat gak, Negara Angola (yang bisa dikategorikan jauh dibawah Indonesia) akan membangun kilang minyak di Indonesia. "Kami akan mulai dengan memasok minyak mentah. Kemudian membangun kilang minyak, lalu eksploitasi dan produksi migas di negara ini (Indonesia)," ungkap Chairman of Board of Director Sonangol EP, Francisco de Lemos Jose Maria di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/11/2014). Oooo ternyata investor china dibalik Sonangol !!!
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...ak-dari-Angola
http://finance.detik.com/read/2014/1.../2737663/1034/
Setelah dilantik, Presiden JKW gencar mengudang Investor China untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia
http://www.beritasatu.com/ekonomi/22...indonesia.html
http://www.tribunnews.com/nasional/2...an-plant-power
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/...ik-di-sumatera
ADAKAH YANG SALAH DARI SEMUA ITU?!
Sudah saya tegaskan di status sebelumnya... tidak ada yg salah SELAMA pelaksanaannya adalah secara legal dan transparan. Nah, yang bisa diharapkan untuk mengontrol pemerintah itu adalah DPR. Tapi bagaimana mungkin DPR bisa melakukan fungsi itu, kalau kerjaannya ribut melulu???
PENDAPAT PRIBADI PENULIS (saya): Ada praktek tidak wajar dengan gencarnya Investasi China di Indonesia, yaitu ada sekelompok pihak yang menangguk keuntungan!!! Termaktup dalam pendapat saya ini, saya bicara dalam skala Nasional, bukan lagi tentang pendukung Jokowi maupun Prabowo.
Bukankah, investasi-investasi itu menguntungkan Indonesia? Ini adalah pernyataan pragmatis hanya melihat jangka pendek.
Sebagaimana diungkap di atas, Indonesia lebih banyak mengekspor batubara, gas alam dan lainnya yang belum di proses. Kekayaan alam Indonesia dikuras, sementara Indonesia hanya cukup menjadi kuli dan menerima pajak dan royalti yang tidak begitu seberapa dibanding keuntungan yang lari ke luar negeri.
Sebagai Pelengkap, berikut adalah Data 21 Perjanjian Kerja Sama Bisnis Senilai USD 28,2 Miliar :
http://m.bisnis.com/finansial/read/2...ndonesia-china
http://economy.okezone.com/read/2013...usd28-2-miliar
JADI ADALAH FAKTA bahwa Raksasa Kuning sudah mencengkeram Indonesia, bersama Raksasa-Raksasa yang Lain.
Lalu bagaimana sikap kita???
Mulai dari yang paling sederhana dulu, Terus dorong agar Pemerintahan JKW-JK berjalan dalam koridor Pancasila & UUD 1945.
#SAVE_NKRI
http://www.intriknews.com/2014/11/gu...kok-china.html
Persoalkan MoU BUMN dengan CIF
Rabu, 05 November 2014 , 22:33:00
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais memertanyakan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerjasama antara Indonesia dengan China International Fund (CIF) yang disinyalir dilakukan diam-diam dalam pertemuan Senin (3/11) di Jakarta. MoU itu melibatkan Kementerian BUMN, PLN, PT KAI dan CIF.
Hanafi mengatakan, dari informasi yang diterimanya, pertemuan dan penandatanganan MoU itu dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dirut PT PLN Nur Pamudji dan disaksikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
Hanafi yang juga putra sulung mantan Ketua MPRRI Amien Rais itu curiga MoU itu merupakan bagian dari rancangan besar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan pemerintah Tiongkok untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Hanya saja, yang harus disadari adalah implikasinya pada pekerjaan di bidang politik.
Hanafi melihat kebijakan pemerintahan Jokowi yang mulai menggandeng Tiongkok akan menabrak politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. "Apakah ini bagian dari politik luar negeri atau sekenanya, ini harus jelas. Jadi jangan sampai ekonomi ini tidak ada kerangka besarnya. Jokowi harus jelas politik luar negerinya seperti apa, foreign policy-nya seperti apa, itu yang kita minta," ujar Hanafi di Jakarta, Rabu (5/11).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu lantas mengaitkannya ke dengan rencana pemerintahan Jokowi membeli minyak dari Angola. Menurut Hanafi, selama ini minyak yang dijual ke Tiongkok berasal dari negara-negara Afrika yang pernah dikuasai komunis, termasuk Angola.
"Yang kita tahu, CIF sendiri di perminyakan dunia termasuk sindikasi yang tidak transparan, tidak sepenuhnya profesional. Tapi saya tidak katakan ini mafia, karena istilah ini sindikasi," ucapnya. "Sementara kebijakan (pemerintah) dengan CIF, bank China, kurang bisa diukur. Ini menunjukan ada aktor yang bermain di dalamnya," lanjutnya.
Apakah Indonesia akan dirugikan oleh kerjasama BUMN dengan CIF? Hanafi menyebut pihak Tiongkok jelas memburu keuntungan demi kepentingan mereka. "Mereka membarter kerjasama itu dengan kepentingan mereka, misalnya infrakstruktur," ucapnya. Karenanya Hanafi menyarankan pemerintah untuk membuka MoU dengan CIF itu. "Kalau bikin MoU harus transparan, jangan diam-diam," ucapnya
http://www.jpnn.com/read/2014/11/05/...g-ke-Tiongkok-
-------------------------------
Idea dasar konsep 'tol laut' Jokowi sebenarnya sederhana saja, bahwa ketidak-makmuran yang merata di Indonesia (terutama di luar Jawa) adalah akibat distribusi barang yang tidak lancar (terutama dari pusat industri dan pusat pangan di Jawa). Mengapa itu bisa terjadi? Yaaa karena infrastruktur yang menghubungkan perekonomian antar pulau itu masih sangat minim sehingga barang-barang dari Jawa dan Luar Negeri, sulit dapat akses masuk ke wilayah ybs secara langsung dan murah. Jadi solusinya, harus dibangun sarana-sarana pelabuhan laut dan penyiapan kapal angkut yang memadai jumlahnya untuk memperlancar arus barang itu sehingga arus barang dari pusat industri dan pangan di Jawa, mudah mengalir ke luar Jawa sehingga harga barang menjadi murah.
Sebaliknya, luar jawa yang dikenal sebagai pusat penghasil bahan mentah berupa hasil perkebunan dan mineral serta energi, juga akan mudah mengalir ke Jawa dengan konsep 'tol laut' itu. Bahkan arus keluar-masuk (baca export-import) dari luar negeri, seperti dari China misalnya, akan mudah dan murah. Kalau sarana 'tol laut' itu jadi, misalnya pembangunan 24 pelabuhan laut dalam itu berhasil dibuat di seluruh Nusantara, maka bukan hanya barang-barang industri dan pangan saja yang akan mudah mengalir ke Luar jawa itu, tapi bahkan barang-barang impor murah dari China, bisa langsung mensupply daerah-daerah di luar jawa tadi. Tapi otomatis pula, bahan baku sumber daya alam mentah dari luar jawa (produk perkebunan, sawit, batubara, kayu, ikan, migas) akan menjadi mudah di bawa ke pusat-pusat industri di pulau Jawa dan juga ke luar negeri secara langsung (tak perlu lagi harus melalui Surabaya atau Jakarta lagi), termasuk yang langsung export ke China tentunya.
Lalu mengapa China yang paling "bersemangat" membiayai infra struktur 'tol laut' Jokowi itu melalui 'China International Fund (CIF)'? Hal itu juga wajar saja, secara modal, negeri China itu sekarang sedang kebingungan untuk menyalurkan kekayaanya yang sangat besar dalam bentuk portofolio surat berharga yang ditanamkan di AS dan Eropa, ke bentuk investasi baru yang lebih aman dan menguntungkan. Sementara perekonomian di wilayah itu (AS dan Eropa) pada masa ini dan masa depan, ada tanda-tanda akan meredub. Era Atlantik akan digantikan Era PAsific dengan China sebagai lokomotif ekonomi dunia yang baru.
Lalu secara pertimbangan kepentingan ekonomi China dalam jangka panjang. Perekonomian China yang akan menjadi pemimpin dunia dalam 10-20 tahun yad, membutuhkan banyak sekali sumber-sumber energi murah dan bahan baku murah untuk mendukung pertumbuhan sektor industri dan ekonominya. China juga memerlukan pasar yang luas untuk konsumsi barang-barang industrinya itu kelak. Lalu siapa negara yang cocok untuk itu? Yaaa Indonesialah! Bahkan, di masa depan negeri China itu untuk bisa mampu memberi makan nasi dari penduduknya yang akan tembus 2 miliar jiwa itu, sementara dunia akan berhadapan dengan fenomena pemanasan global yang menyebabkan produksi biji-bijian merosot tajam, tak heran kini negeri China sudah mulai berhitung pula akan melakukan investasi "rice estate" besar-besaran di lahan-lahan Indonesia yang masih terbuka lebar, terutama diluar jawa seperti di Sulawesi dan Papua serta Maluku. Untuk semua itu, China di masa depan memerlukan alur lalu-lintas laut yang baik di negeri ini agar kebutuhan pangan dan kebutuhan mahan mentahnya bisa lancar mengalir dari semua pulau-pulau di Indnonesia. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan ' tol laut jalur sutra' baru versi okowi diatas sesungguhnya. Wallahu'alam.
