BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan dirinya sangat menyesalkan sikap aparat keamanan TNI-POLRI yang langsung menurunkan bendera bulan bintang, yang telah ditetapkan menjadi Bendera Aceh dalam Qanun No 3 Tahun 2012, tanpa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.
"Kenapa mereka tidak menghargai Pemerintah Aceh, seharusnya mereka koordinasi terlebih dulu dengan Pemerintah Aceh yaitu Gubernur Aceh sebelum menurunkan bendera," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat menggelar konferesnsi pers yang dihadiri acehonline.info, Minggu (4/8) di Pendopo Gubernur Aceh.
Soal Bendera dan Lambang Aceh, kata Gubernur, telah memiliki prosedur hukum yang jelas, sesuai aturan yang berlaku.
"Prosedur hukumnya sudah jelas, namun saat ini hanya perlu mencari solusi atas presepsi soal pemahaman yang berbeda antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat," ujar Gubernur.
Selain itu megenai peringatan 8 tahun perdamaian Aceh pada 15 agustus mendatang, Gubernur menyatakan acara peringatan tetap akan dilakukan, namun tidak ada pengibaran bendera bulan bintang.
"Acaranya diperingati dengan doa bersama. Kami himbau masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera bulan bintang, dan tetap menjaga stabilitas kemanan. Dan kepada aparat keamanan TNI-POLRI agar dapar berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh sebelum menurunkan bendera Aceh," imbuh Gubernur.
Sebelumnya diberitakan, tim gabungan TNI-POLRI menurunkan ratusan bendera Aceh di Lhokseumawe dan Aceh Utara, yang dipasang disejumlah ruas jalan. Penurunnan itu dilakukan karena walau telah ditetapkan dalam qanun, Bendera Aceh belum mendapat persetujuan Pemerintah Pusat karena dinilai menyerupai Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).(sumber)
Semakin panas ajee nih kayaknya,,,, semoga saja Aceh tetap Damai,,,![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/iloveindonesias.gif "I Love Indonesia (S)")
"Kenapa mereka tidak menghargai Pemerintah Aceh, seharusnya mereka koordinasi terlebih dulu dengan Pemerintah Aceh yaitu Gubernur Aceh sebelum menurunkan bendera," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat menggelar konferesnsi pers yang dihadiri acehonline.info, Minggu (4/8) di Pendopo Gubernur Aceh.
Soal Bendera dan Lambang Aceh, kata Gubernur, telah memiliki prosedur hukum yang jelas, sesuai aturan yang berlaku.
"Prosedur hukumnya sudah jelas, namun saat ini hanya perlu mencari solusi atas presepsi soal pemahaman yang berbeda antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat," ujar Gubernur.
Selain itu megenai peringatan 8 tahun perdamaian Aceh pada 15 agustus mendatang, Gubernur menyatakan acara peringatan tetap akan dilakukan, namun tidak ada pengibaran bendera bulan bintang.
"Acaranya diperingati dengan doa bersama. Kami himbau masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera bulan bintang, dan tetap menjaga stabilitas kemanan. Dan kepada aparat keamanan TNI-POLRI agar dapar berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh sebelum menurunkan bendera Aceh," imbuh Gubernur.
Sebelumnya diberitakan, tim gabungan TNI-POLRI menurunkan ratusan bendera Aceh di Lhokseumawe dan Aceh Utara, yang dipasang disejumlah ruas jalan. Penurunnan itu dilakukan karena walau telah ditetapkan dalam qanun, Bendera Aceh belum mendapat persetujuan Pemerintah Pusat karena dinilai menyerupai Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).(sumber)
Semakin panas ajee nih kayaknya,,,, semoga saja Aceh tetap Damai,,,
