Quote:
![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/2013/08/21/5676988_20130821104205.jpg)
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memastikan proyek pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) akhirnya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan konsorsium swasta.
"Ini keputusan rapat tim tujuh di Kementerian Koordinator Perekonomian," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Senin, 29 Juli 2013. "Pengumuman resminya menunggu Menko Perekonomian," kata Djoko lagi.
Menurut Djoko, keputusan ini diambil sebagai kompromi. "Dengan kolaborasi antara BUMN dan swasta, pemerintah masih mempunyai kewenangan untuk mengontrol," katanya. Namun, uang APBN pun tetap tidak perlu mengucur keluar untuk pembangunan kawasan strategis dan jembatan penghubung Pulau Jawa dan Sumatera itu. "Artinya tidak lepas semuanya kepada swasta. Tapi pemerintah di sini bukan APBN, melainkan BUMN," katanya.
Menurut Djoko, berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian pada tiga pekan lalu, semua peserta rapat sepakat jika proyek tersebut digarap oleh Badan Usaha Milik Negara dan konsorsium pemrakarsa: yakni Graha Banten Lampung Sejahtera--yang sebagian besar sahamnya dimiliki taipan Tomy Winata.
Sempat terjadi tarik ulur antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian soal rencana pembangunan jembatan ini. Menteri Keuangan sebelumnya, Agus Martowardojo, menolak jika proyek yang demikian strategi diserahkan sepenuhnya pada swasta. Namun, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menolak jika pembangunan jembatan itu membebani keuangan negara. Selain itu, Presiden SBY ingin proyek ini sudah dimulai sebelum masa jabatannya berakhir Oktober 2014 depan.
SUMBER
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memastikan proyek pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) akhirnya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan konsorsium swasta.
"Ini keputusan rapat tim tujuh di Kementerian Koordinator Perekonomian," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Senin, 29 Juli 2013. "Pengumuman resminya menunggu Menko Perekonomian," kata Djoko lagi.
Menurut Djoko, keputusan ini diambil sebagai kompromi. "Dengan kolaborasi antara BUMN dan swasta, pemerintah masih mempunyai kewenangan untuk mengontrol," katanya. Namun, uang APBN pun tetap tidak perlu mengucur keluar untuk pembangunan kawasan strategis dan jembatan penghubung Pulau Jawa dan Sumatera itu. "Artinya tidak lepas semuanya kepada swasta. Tapi pemerintah di sini bukan APBN, melainkan BUMN," katanya.
Menurut Djoko, berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian pada tiga pekan lalu, semua peserta rapat sepakat jika proyek tersebut digarap oleh Badan Usaha Milik Negara dan konsorsium pemrakarsa: yakni Graha Banten Lampung Sejahtera--yang sebagian besar sahamnya dimiliki taipan Tomy Winata.
Sempat terjadi tarik ulur antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian soal rencana pembangunan jembatan ini. Menteri Keuangan sebelumnya, Agus Martowardojo, menolak jika proyek yang demikian strategi diserahkan sepenuhnya pada swasta. Namun, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menolak jika pembangunan jembatan itu membebani keuangan negara. Selain itu, Presiden SBY ingin proyek ini sudah dimulai sebelum masa jabatannya berakhir Oktober 2014 depan.
SUMBER
