Eksekusi PKL dan Rumah Jagal Tanah Abang H 3 Lebaran
Quote:JAKARTA, KOMPAS.com � Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah akan mengeksekusi rumah pemotongan hewan (RPH) dan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang pada H+3 hari raya Idul Fitri atau 11 Agustus 2013. Kepala Blok G Pasar Tanah Abang Warimin mengatakan bahwa penertiban RPH terkait upaya pembersihan agar PKL mau pindah ke dalam pasar.
"Penertiban dan pembongkaran RPH Blok G dilaksanakan pada H+3 oleh Pak Wali Kota," kata Warimin kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (5/8/2013).
Rencananya, RPH dari PD Dharmajaya itu akan dipindahkan ke Pulogadung, Jakarta Timur. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa para tukang potong hewan itu hingga kini masih bertahan di Blok G.
Selain pembersihan RPH, rencananya pada hari itu juga akan dilakukan penertiban terhadap PKL Tanah Abang yang masih bertahan untuk berdagang di bahu jalan. Penertiban dilakukan dengan sidang di tempat.
Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan hakim dan jaksa untuk menindak tegas PKL ngeyel. Rencananya, para PKL ngeyel itu akan disidang di Kantor Kelurahan Kebon Kacang. Keberadaan PKL di Jakarta telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, serta sanksi berupa kurungan 10 hingga 60 hari dan denda Rp 100.000 hingga Rp 20 juta.
"Mereka akan terkena tindak pidana ringan (tipiring)," kata Warimin.
Mengenai relokasi PKL, Warimin mengatakan masih belum dapat menentukan jadwal. Pasalnya, pelaksanaannya masih akan menunggu pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta (KUKMP DKI Jakarta) untuk mengundi para PKL yang tidak memiliki KTP DKI.
Setelah penutupan pendaftaran pada Jumat (2/8/2013) lalu sebanyak 961 PKL yang telah terdaftar masuk Blok G. Dari jumlah itu, sebanyak 470 PKL ber-KTP DKI, 313 PKL KTP non-DKI, dan 178 PKL sisanya mendaftar melalui Dinas KUKMP DKI Jakarta.
sumber Kompas
Memang butuh pemimpin yg berani dan tegas utk seleseaikan masalah sperti ini krn bukan hanya gesekan antara pemerintah dgn pedagang tapi juga gesekan pemerintah dengan preman preman bersurban, preman ormas dan preman berdasi yg kehilangan setoran ygbernilai milyaran per bulan.![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/malus.gif "Malu (S)")
Tertib itu Indah, Nyaman dan saling menguntungkan.![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/cendols.gif "Cendol (S)")
Quote:JAKARTA, KOMPAS.com � Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah akan mengeksekusi rumah pemotongan hewan (RPH) dan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang pada H+3 hari raya Idul Fitri atau 11 Agustus 2013. Kepala Blok G Pasar Tanah Abang Warimin mengatakan bahwa penertiban RPH terkait upaya pembersihan agar PKL mau pindah ke dalam pasar.
"Penertiban dan pembongkaran RPH Blok G dilaksanakan pada H+3 oleh Pak Wali Kota," kata Warimin kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (5/8/2013).
Rencananya, RPH dari PD Dharmajaya itu akan dipindahkan ke Pulogadung, Jakarta Timur. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa para tukang potong hewan itu hingga kini masih bertahan di Blok G.
Selain pembersihan RPH, rencananya pada hari itu juga akan dilakukan penertiban terhadap PKL Tanah Abang yang masih bertahan untuk berdagang di bahu jalan. Penertiban dilakukan dengan sidang di tempat.
Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan hakim dan jaksa untuk menindak tegas PKL ngeyel. Rencananya, para PKL ngeyel itu akan disidang di Kantor Kelurahan Kebon Kacang. Keberadaan PKL di Jakarta telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, serta sanksi berupa kurungan 10 hingga 60 hari dan denda Rp 100.000 hingga Rp 20 juta.
"Mereka akan terkena tindak pidana ringan (tipiring)," kata Warimin.
Mengenai relokasi PKL, Warimin mengatakan masih belum dapat menentukan jadwal. Pasalnya, pelaksanaannya masih akan menunggu pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta (KUKMP DKI Jakarta) untuk mengundi para PKL yang tidak memiliki KTP DKI.
Setelah penutupan pendaftaran pada Jumat (2/8/2013) lalu sebanyak 961 PKL yang telah terdaftar masuk Blok G. Dari jumlah itu, sebanyak 470 PKL ber-KTP DKI, 313 PKL KTP non-DKI, dan 178 PKL sisanya mendaftar melalui Dinas KUKMP DKI Jakarta.
sumber Kompas
Memang butuh pemimpin yg berani dan tegas utk seleseaikan masalah sperti ini krn bukan hanya gesekan antara pemerintah dgn pedagang tapi juga gesekan pemerintah dengan preman preman bersurban, preman ormas dan preman berdasi yg kehilangan setoran ygbernilai milyaran per bulan.
Tertib itu Indah, Nyaman dan saling menguntungkan.
