Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat memilih orang yang tepat menduduki jabatan di kabinet pemerintahannya terutama di sektor ekonomi.
"Langkah pertama untuk menjalankan komitmen Trisakti tercermin dari kabinet Jokowi JK. Kabinet yang dari sisi visi, misi dan orang-orangnya berbeda sama sekali dengan apa yang disaksikan publik dalam kabinet SBY Boediono," ujar Peneliti Indonesia For Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng , Rabu (22/10/2014).
Menurut dia, Kabinet Jokowi-JK harus berisi orang orang yang secara tegas pro-rakyat dan menunjukkan sikap kritis dan anti pada dominasi asing dan membangun negara yang berdikari.
Dia mengkritisi salah satu calon menteri ekonomi yakni Rini Sumarno yang dinilai memiliki rekam jejak buruk dan lebih mementingkan pasar neoliberalisme daripada ekonomi kerakyatan.
"Publik mengetahui persis track record orang ini yang berperan dalam penghancuran industri nasional dan memberi kontribusi besar terhadap dominasi perusahaan otomotif asing di Indonesia," jelasnya.
Terkait dengan kandidat menteri Jokowi-JK yang terindikasi korupsi, Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan hal tersebut. Pihaknya telah memberikan tanda merah, kuning, dan merah jambu, kepada calon pembantu presiden yang telah disetorkan oleh Jokowi itu.
Namun, Johan mengklaim pemberian warna kepada sejumlah calon menteri itu berdasrkan data yang telah dipunyai KPK terhadap para calon menteri itu.
"Jadi memang benar, berdasarkan pertemuan itu pimpinan hanya memberikan catatan-catatan. Memang ada warna, merah, kuning, merah jambu, tapi saya tidak tahu pasti, soal pemberian warna itu," kata Johan.
Menurut Salamuddin, Kabinet Jokowi tidak semata mata harus bebas dari korupsi, namun mutlak harus berisikan orang orang yang memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan agenda kerakyatan dan melepaskan dirinya sama sekali dari rezim neoliberal dan tekanan rezim internasional.
"Pejabat menteri yang korup tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan seorang menteri yang memiliki keyakinan neoliberal. Seorang koruptor hanya mencuri anggaran negara. Tapi seorang neoliberal menjual negara kepada asing secara gelondongan," tegasnya.
Menurutnya, jika seorang koruptor selalu diusulkan dihukum berat, maka seorang yang neoliberal yang terbukti berbakti, menggadaikan kedaulatan negara dan konstitusinya pada modal asing, pantas dihukum mati sebagai pengkhianat bangsa.
Sumber : https://id.berita.yahoo.com/masuk-ca...151027742.html
Link: http://adf.ly/tWlFG
"Langkah pertama untuk menjalankan komitmen Trisakti tercermin dari kabinet Jokowi JK. Kabinet yang dari sisi visi, misi dan orang-orangnya berbeda sama sekali dengan apa yang disaksikan publik dalam kabinet SBY Boediono," ujar Peneliti Indonesia For Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng , Rabu (22/10/2014).
Menurut dia, Kabinet Jokowi-JK harus berisi orang orang yang secara tegas pro-rakyat dan menunjukkan sikap kritis dan anti pada dominasi asing dan membangun negara yang berdikari.
Dia mengkritisi salah satu calon menteri ekonomi yakni Rini Sumarno yang dinilai memiliki rekam jejak buruk dan lebih mementingkan pasar neoliberalisme daripada ekonomi kerakyatan.
"Publik mengetahui persis track record orang ini yang berperan dalam penghancuran industri nasional dan memberi kontribusi besar terhadap dominasi perusahaan otomotif asing di Indonesia," jelasnya.
Terkait dengan kandidat menteri Jokowi-JK yang terindikasi korupsi, Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan hal tersebut. Pihaknya telah memberikan tanda merah, kuning, dan merah jambu, kepada calon pembantu presiden yang telah disetorkan oleh Jokowi itu.
Namun, Johan mengklaim pemberian warna kepada sejumlah calon menteri itu berdasrkan data yang telah dipunyai KPK terhadap para calon menteri itu.
"Jadi memang benar, berdasarkan pertemuan itu pimpinan hanya memberikan catatan-catatan. Memang ada warna, merah, kuning, merah jambu, tapi saya tidak tahu pasti, soal pemberian warna itu," kata Johan.
Menurut Salamuddin, Kabinet Jokowi tidak semata mata harus bebas dari korupsi, namun mutlak harus berisikan orang orang yang memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan agenda kerakyatan dan melepaskan dirinya sama sekali dari rezim neoliberal dan tekanan rezim internasional.
"Pejabat menteri yang korup tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan seorang menteri yang memiliki keyakinan neoliberal. Seorang koruptor hanya mencuri anggaran negara. Tapi seorang neoliberal menjual negara kepada asing secara gelondongan," tegasnya.
Menurutnya, jika seorang koruptor selalu diusulkan dihukum berat, maka seorang yang neoliberal yang terbukti berbakti, menggadaikan kedaulatan negara dan konstitusinya pada modal asing, pantas dihukum mati sebagai pengkhianat bangsa.
Sumber : https://id.berita.yahoo.com/masuk-ca...151027742.html
Link: http://adf.ly/tWlFG
