Hadapi Koalisi Prabowo, Jokowi Mesti Pakai Jurus Ini
Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Latif Adam, mengatakan, guna menyiasati hambatan dalam program ekonomi Koalisi Indonesia Hebat di parlemen, Jokowi harus meminta dukungan rakyat. "Pak Jokowi memiliki bargaining position, yaitu dukungan dari rakyat," kata Latif, Jumat, 10 Oktober 2014.
Menurut Latif, Jokowi memiliki modal dukungan besar dari rakyat. Untuk itu, Jokowi diimbau dapat intensif mengkomunikasikan program-program ekonominya kepada rakyat. "Terutama yang didesain untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan," katanya.
Latif menilai, jika masyarakat mengetahui adanya manfaat dari program-program Jokowi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka atau memiliki nilai positif terhadap daya saing ekonomi, Koalisi Merah Putih akan berpikir dua kali untuk menghambat program tersebut. "Intinya, bagaimana beliau dan kabinetnya mampu mengkomunikasikan program-program yang dibiayai oleh APBN," katanya.
Walau belum sepenuhnya yakin, Latif mensinyalir adanya indikasi penentangan dari DPR terhadap program Jokowi, termasuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Apalagi, kemungkinan besar semua komisi di DPR akan dipimpin oleh fraksi pendukung Prabowo, terutama Komisi XI dan Komisi VII. "Program-program itu harus mendapat persetujuan dari DPR."
Latfi menilai perubahan APBN 2015 perlu dilakukan karena posturnya tak sesuai dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. "Terindikasi dari sedikitnya alokasi untuk ruang fiskal," ujarnya.
Dia pun menyarankan reformasi kebijakan fiskal di APBN. Salah satunya, menurut Latif, adalah pengurangan subsidi terhadap bahan bakar minyak dan energi lainnya serta peningkatan pendapatan dari sektor pajak. "APBN itu bisa dikontrol oleh pemerintah," ujarnya.
SUMBER
Link: http://adf.ly/so539
Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Latif Adam, mengatakan, guna menyiasati hambatan dalam program ekonomi Koalisi Indonesia Hebat di parlemen, Jokowi harus meminta dukungan rakyat. "Pak Jokowi memiliki bargaining position, yaitu dukungan dari rakyat," kata Latif, Jumat, 10 Oktober 2014.
Menurut Latif, Jokowi memiliki modal dukungan besar dari rakyat. Untuk itu, Jokowi diimbau dapat intensif mengkomunikasikan program-program ekonominya kepada rakyat. "Terutama yang didesain untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan," katanya.
Latif menilai, jika masyarakat mengetahui adanya manfaat dari program-program Jokowi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka atau memiliki nilai positif terhadap daya saing ekonomi, Koalisi Merah Putih akan berpikir dua kali untuk menghambat program tersebut. "Intinya, bagaimana beliau dan kabinetnya mampu mengkomunikasikan program-program yang dibiayai oleh APBN," katanya.
Walau belum sepenuhnya yakin, Latif mensinyalir adanya indikasi penentangan dari DPR terhadap program Jokowi, termasuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Apalagi, kemungkinan besar semua komisi di DPR akan dipimpin oleh fraksi pendukung Prabowo, terutama Komisi XI dan Komisi VII. "Program-program itu harus mendapat persetujuan dari DPR."
Latfi menilai perubahan APBN 2015 perlu dilakukan karena posturnya tak sesuai dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. "Terindikasi dari sedikitnya alokasi untuk ruang fiskal," ujarnya.
Dia pun menyarankan reformasi kebijakan fiskal di APBN. Salah satunya, menurut Latif, adalah pengurangan subsidi terhadap bahan bakar minyak dan energi lainnya serta peningkatan pendapatan dari sektor pajak. "APBN itu bisa dikontrol oleh pemerintah," ujarnya.
SUMBER
Link: http://adf.ly/so539
