Jakarta -Ekonom Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam minta presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati saat memilih dan mengangkat menteri terutama bidang ekonomi. Ia menyarankan kepada Jokowi-JK agar seluruh jabatan menteri ekonomi dipegang oleh kalangan profesional.
"Saya minta Pak Jokowi hati-hati dalam mengangkat menteri nanti. Berikan porsi yang lebih besar jabatan menteri ekonomi oleh kalangan profesional. Idealnya semua menteri ekonomi harus dipegang dari golongan profesional," kata Latief kepada detikFinance, Rabu (23/07/2014).
Parameter golongan profesional, menurut Latief adalah yang berasal dari kalangan akademisi dan pengusaha.
Latief menambahkan beberapa kementerian ekonomi yang harus dipegang oleh kalangan profesional tidak hanya dari sisi makro seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tetapi juga mikro seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Contohnya Kementerian Keuangan selalu dianalogikan sebagai kasir satu negara atau bendaharanya negara. Jadi harus bebas kepentingan politik. Kalau diisi kalangan politisi agak berbahaya bisa gawat," katanya.
Selain kementerian keuangan, Kementerian BUMN punya posisi strategis karena membawahi aset-aset di BUMN, sehingga harus steril dari kepentingan politik.
"Kalau diisi politisi takutnya keuantungan yang didapat BUMN tersalur ke partai politik tertentu. Kita ingin dividen BUMN memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan setoran APBN," tuturnya.
Latief percaya hal ini bisa dilakukan oleh Jokowi. Hal ini sudah sesuai dengan slogan kampanye Jokowi yaitu "Berkoalisi Kemitraan Tanpa Syarat".
Andai saja Jokowi membuat kesalahan dengan memasukan elit partai ke dalam posisi kementerian ekonomi tersebut maka dampaknya besar.
"Dampaknya masyarakat akan kecewa dan mundur. Pemilihan menteri ekonomi nanti yang akan dilakukan Jokowi akan menjadi pembuktian. Bebas dari agenda politik dan tidak ada transaksi politik di dalamnya," cetusnya.
Sumber
Sepakat dengan LIPI
Saran ane sih
Menko Perekonomian : Sri Mulyani/ Darmin Nasution/ Agus Marto/Faisal Basri
Menkeu : Fuad Rahmany/ Bambang P.S Brodjonegoro/ Chatib Basri
Bappenas : Aviliani/ Anggito Abimanyu
Perdagangan : Mari E. Pangestu/ Mahendra Siregar
Pertanian : Ernan Rustiadi/ Sumeru Ashari
Industri : Erwin Aksa/ Sandiaga Uno
