TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Saleh Abdurrahman mengatakan tudingan yang menyebut banyak mafia di kementeriannya masih sebatas dugaan. Pasalnya, kata dia, para penuding tidak dapat memberikan bukti riil adanya praktik mafia yang dituduhkan.
"Jangan hanya menduga-duga-lah. Silakan dibuktikan kalau memang punya datanya. Kita bongkar bareng-bareng," kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 Juli 2014.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo tampak enggan menanggapi tudingan tersebut. "Saya enggak tahu. Saya enggak mau komentar soal itu," kata Susilo sembari menutup teleponnya.
Saleh mengaku bingung atas tudingan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada mafia di kementeriannya. Ia menyatakan tidak mengetahui bagaimana indikator seorang mafia, terutama yang terdapat di Kementerian Energi. Namun, di sisi lain, dia mengakui bahwa kegiatan impor minyak berpotensi terjadinya permainan oknum tertentu.
"Tapi kan sekarang dari Pertamina sendiri sudah impor langsung dari perusahaannya, bukan dari trader. Transparansi juga sudah dilakukan. Nah, ini meminimalisasi kecurangan," ujarnya.
Saleh menjelaskan, dalam satu hari, Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1 triliun untuk impor minyak. Oleh sebab itu, bagian ini dinilai rawan praktik mafia.
Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membuktikan adanya praktik mafia atau tidak. Salah satunya adalah mengecek proses pembelian minyak dan bahan bakar minyak yang dilakukan Pertamina, apakah harganya sesuai dengan standard internasional atau tidak. Selain itu, dalam proses pembelian tersebut, adakah pihak ketiga yang berperan sebagai pelaku atau distributor.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan, mengatakan Kementerian ESDM memang merupakan kementerian yang sangat strategis. Ibaratnya, kementerian ini merupakan salah satu tabungan para penguasa. "Uang banyak beredar di Kementerian ini sehingga tidak salah disebut kementerian yang banyak mafia," kata Mamit.
Tudingan soal mafia di ESDM juga sempat dilontarkan oleh calon presiden terpilih, Joko Widodo. Jokowi mengatakan perlu menteri dengan kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi mafia di lembaga strategis itu.
SUMUR 1
SEBELUMNYA
Quote:
Jokowi: Banyak Mafia di Kementerian ESDM
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo, mengakui ada kementerian yang banyak diisi oleh mafia. Ia menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai kementerian yang banyak terkait dengan mafia.
Mantan Wali Kota Solo ini menilai solusi atas masalah mafia tersebut tergantung pada sosok menteri yang akan memimpin kementerian ini. "Untuk mengatasi mafia ini, perlu ada leadership yang kuat," ujarnya di Solo, Ahad, 27 Juli 2014.
Jokowi menuturkan pemerintahan selama ini selalu kedodoran dalam hal manajemen pengawasan, sehingga mafia-mafia di kementerian bebas berkeliaran. "Kita kan yang sering kedodoran di manajemen pengawasan," ujarnya
Jokowi berharap kabinetnya nanti bisa bekerja dengan cepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Ia juga berharap agar fokus kabinetnya nanti tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi. "Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataannya itu yang penting."
Calon presiden terpilih yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan ada dua kementerian yang akan menjadi fokus dalam pemerintahannya, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM. Menurut ia, dua kementerian ini akan menjadi prioritas sesuai dengan visi dan misi Jokowi-Kalla.
sumur 2
silahkan dibuktikan dan dilaporkan, jangan cuma bacot saja pak.. 
Link: http://adf.ly/qiaAq
