Quote:MengÂantiÂsipasi kemacetan yang terus berulang setiap tahun, PemÂprov Sumbar menyatakan siap mengaktifkan kembali jalur kereta api yang telah lama tidak dioperasionalkan. SyaÂratnya, pemkab/pemko berÂsedia meÂnertibkan baÂngunan-bangunan di sepanjang rel kereta api. Sebab, Pemprov mempunyai kewenangan meÂnyiapkan inÂfraÂstruktur, seÂdangÂkan penerÂtiban bangunan di sepanjang rel kereta api merupakan keweÂnangan pemÂkab/pemko.
â��Pengaktifan jalur kereta api bisa saja kami lakukan. Tapi, bagaimana dengan pemÂbebasan lahannya. Sekarang kan banyak bangunan yang berdiri di atas rel kereta api. Sementara, kewenangan peÂnerÂtibannya ada di kabupaten/kota,â�� ujar Kepala Dinas PerÂhuÂbungan, Informasi dan KoÂmunikasi (Dishub InforÂkom) Sumbar, Mudrika kepada PaÂdang Ekspres kemarin (13/8).
Informasi yang dihimpun Padang Ekspres, terdapat beÂberapa jalur kereta api di SumÂbar yang tidak lagi berÂfungsi.
Di antaranya, rel kereta api dari Padangpanjang-Bukittinggi-Payakumbuh-Limbanang, dan Pariaman-Sungailimau.
Mudrika menyebutkan, DiÂnas Perhubungan bersedia meÂnyiapkan infrastruktur untuk mengoperasional kereta api. Dishub akan melobi pusat untuk membantu pengoperasional jalur-jalur kereta api yang telah lama â��tidurâ�� itu.
Mudrika mengungkapkan cukup banyak jalur kereta api yang tidak aktif, di antaranya jalur Padang â�� Lubukalung, jalur Sicincin dan Kayutanam, Solok â�� Padangpanjang â�� Solok - SingkaÂrak -Padangpanjang. Lalu, jalur Bukitinggi- PayakumÂbuh dan Lubukalung- PariaÂman- Nareh dan Sungailimau.
â��Saat ini di atas rel sudah berdiri rumah masyarakat. Jika, pemerintah daerah mampu meÂnerÂtibkan dan melakukan pemÂbebasan lahan, kami siap mengÂaktifkan rute itu lagi,â�� ujarnya.
Dia mengakui persoalan pemÂbebasan lahan penyebab sulitnya mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumbar. Sebut saja rute kereta api Padang-BIM, hingga kini terkendala pembeÂbasan lahan oleh Pemkab PaÂdangÂpariaman meski telah diÂanggarkan Rp 10 miliar.
Saat ini, Dishub masih memÂbutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 18 miliar lagi untuk pembebasan lahan. â��Kita sudah usulkan di APBD Perubahan. Kami targetkan dalam tahun ini sudah bisa tuntas pembebasan lahannya. Kami juga sudah tuÂrunÂkan anggota untuk memÂbantu percepatan pembebasan lahan jalur Padang-BIM terseÂbut,â�� ujarnya.
Gubernur Irwan Prayitno menyatakan komitmennya meÂnangÂgulangi kemacetan lalu linÂtas di Sumbar. Karena itu, GuÂbernur meminta pengerjaan jalur Sicincin-Malalak terus dikebut.
Tak hanya itu, gagasan untuk membangun jalan tol juga salah satu cara untuk mengatasi kemaÂcetan. Pemprov juga akan memÂbangun jalan alternatif dari MaÂlalak ke Ngarai, serta memperÂbanyak jalur alternatif lainnya.
Menurut Irwan, kemacetan yang terjadi di ruas jalan Padang- Bukitinggi setiap libur Lebaran tak bisa dihindari. Namun begitu, dia bertekad akan terus berupaya mencari solusi terhadap alternatif kemacetan di Sumbar.
Pembiaran
Terpisah, pengamat kebijaÂkan publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago mengatakan, kondisi lalu lintas di ruas jalan Padangpanjang-Bukittinggi meÂnunjukkan Sumbar tidak punya pemimpin yang mampu membaÂca dan memecahkan masalah.
�Ruas ini adalah ruas yang sehari-hari dilintasi orang dari berbagai asal, termasuk orang-orang penting dari berbagai penjuru dunia. Seharusnya ruas ini dijadikan sebagai etalase untuk memperlihatkan nilai-nilai hidup bersih, tertib, dan tertata dari masyarakat Sumbar,� ujarnya.
Namun, dia menilai yang terjadi bertahun-tahun adalah pembiaran apa adanya. Banyak titik ditumbuhi semak, ada bak sampah besar dengan sampah berceceran di sekitarnya, dan terjadi kemacetan yang sebetulÂnya bisa diselesaikan dengan satu tahun anggaran untuk memÂbangun fly over dan pelebaran di ruas prioritas. Setelah itu tinggal sinergi aparat dalam meneÂgakkan hukum dan ketertiban.
�Pasti kondisi lalu lintas dan pemandangan di ruas ini bisa berubah. Masalahnya, kita seperti tidak punya pemimpin yang bisa melihat prioritas dan punya kegigihan mewujudkan mimpi. Itulah yang tampak pada Jokowi-Ahok di Jakarta saat ini,� jelasnya. (*)
Sumber
Kalau di negeri ini para penyerobot memang lebih galak dari pemilik sah![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/sumbangan/8.gif "Hammer")
â��Pengaktifan jalur kereta api bisa saja kami lakukan. Tapi, bagaimana dengan pemÂbebasan lahannya. Sekarang kan banyak bangunan yang berdiri di atas rel kereta api. Sementara, kewenangan peÂnerÂtibannya ada di kabupaten/kota,â�� ujar Kepala Dinas PerÂhuÂbungan, Informasi dan KoÂmunikasi (Dishub InforÂkom) Sumbar, Mudrika kepada PaÂdang Ekspres kemarin (13/8).
Informasi yang dihimpun Padang Ekspres, terdapat beÂberapa jalur kereta api di SumÂbar yang tidak lagi berÂfungsi.
Di antaranya, rel kereta api dari Padangpanjang-Bukittinggi-Payakumbuh-Limbanang, dan Pariaman-Sungailimau.
Mudrika menyebutkan, DiÂnas Perhubungan bersedia meÂnyiapkan infrastruktur untuk mengoperasional kereta api. Dishub akan melobi pusat untuk membantu pengoperasional jalur-jalur kereta api yang telah lama â��tidurâ�� itu.
Mudrika mengungkapkan cukup banyak jalur kereta api yang tidak aktif, di antaranya jalur Padang â�� Lubukalung, jalur Sicincin dan Kayutanam, Solok â�� Padangpanjang â�� Solok - SingkaÂrak -Padangpanjang. Lalu, jalur Bukitinggi- PayakumÂbuh dan Lubukalung- PariaÂman- Nareh dan Sungailimau.
â��Saat ini di atas rel sudah berdiri rumah masyarakat. Jika, pemerintah daerah mampu meÂnerÂtibkan dan melakukan pemÂbebasan lahan, kami siap mengÂaktifkan rute itu lagi,â�� ujarnya.
Dia mengakui persoalan pemÂbebasan lahan penyebab sulitnya mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumbar. Sebut saja rute kereta api Padang-BIM, hingga kini terkendala pembeÂbasan lahan oleh Pemkab PaÂdangÂpariaman meski telah diÂanggarkan Rp 10 miliar.
Saat ini, Dishub masih memÂbutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 18 miliar lagi untuk pembebasan lahan. â��Kita sudah usulkan di APBD Perubahan. Kami targetkan dalam tahun ini sudah bisa tuntas pembebasan lahannya. Kami juga sudah tuÂrunÂkan anggota untuk memÂbantu percepatan pembebasan lahan jalur Padang-BIM terseÂbut,â�� ujarnya.
Gubernur Irwan Prayitno menyatakan komitmennya meÂnangÂgulangi kemacetan lalu linÂtas di Sumbar. Karena itu, GuÂbernur meminta pengerjaan jalur Sicincin-Malalak terus dikebut.
Tak hanya itu, gagasan untuk membangun jalan tol juga salah satu cara untuk mengatasi kemaÂcetan. Pemprov juga akan memÂbangun jalan alternatif dari MaÂlalak ke Ngarai, serta memperÂbanyak jalur alternatif lainnya.
Menurut Irwan, kemacetan yang terjadi di ruas jalan Padang- Bukitinggi setiap libur Lebaran tak bisa dihindari. Namun begitu, dia bertekad akan terus berupaya mencari solusi terhadap alternatif kemacetan di Sumbar.
Pembiaran
Terpisah, pengamat kebijaÂkan publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago mengatakan, kondisi lalu lintas di ruas jalan Padangpanjang-Bukittinggi meÂnunjukkan Sumbar tidak punya pemimpin yang mampu membaÂca dan memecahkan masalah.
�Ruas ini adalah ruas yang sehari-hari dilintasi orang dari berbagai asal, termasuk orang-orang penting dari berbagai penjuru dunia. Seharusnya ruas ini dijadikan sebagai etalase untuk memperlihatkan nilai-nilai hidup bersih, tertib, dan tertata dari masyarakat Sumbar,� ujarnya.
Namun, dia menilai yang terjadi bertahun-tahun adalah pembiaran apa adanya. Banyak titik ditumbuhi semak, ada bak sampah besar dengan sampah berceceran di sekitarnya, dan terjadi kemacetan yang sebetulÂnya bisa diselesaikan dengan satu tahun anggaran untuk memÂbangun fly over dan pelebaran di ruas prioritas. Setelah itu tinggal sinergi aparat dalam meneÂgakkan hukum dan ketertiban.
�Pasti kondisi lalu lintas dan pemandangan di ruas ini bisa berubah. Masalahnya, kita seperti tidak punya pemimpin yang bisa melihat prioritas dan punya kegigihan mewujudkan mimpi. Itulah yang tampak pada Jokowi-Ahok di Jakarta saat ini,� jelasnya. (*)
Sumber
Kalau di negeri ini para penyerobot memang lebih galak dari pemilik sah
