Ledakan Penduduk Ala PKS, Program KB Gagal

Manhaj dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengharamkan Keluarga Berencana berupa pembatasan atau pengaturan kelahiran. Mohon koreksi jika keliru. Karenanya, kader-kader PKS akan mencontohkan beranak-pinak sebanyak-banyaknya. Belum lagi mencontohkan poligami.

Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, memiliki 12 anak dari istri pertamanya; Presiden PKS saat ini, Anis Matta memilik 7 anak dari istri pertamanya saja, belum istri-istri lainnya; mantan anggota DPR Yoyoh Yusroh (alm) memiliki 13 orang anak; dan gubernur Sumbar Irwan Prayitno memilik 10 orang anak. Ini sekedar contoh saja.

Bayangkan. Taroklah ada 800 ribu kader PKS di Indonesia saat ini. Jika mereka semua memiliki rerata 10 anak saja dari tiap istri, artinya, sudah 8 juta anak lahir dari mereka. Bagaimana jika ada dua, tiga, atau empat istri dengan masing-masing anak berkisar 5-13 orang. Terbayang berapa penggandaan kader militan partai ini.

Jumlah 8 juta orang anak itu lebih kurang setara dengan 57 kursi parlemen (10%) di DPR RI atau 7,9 persen perolehan suara nasional dalam pemilu legislatif. Lebih kurang sama dengan perolehan suara PKS dalam pileg tahun 2009, yakni sebanyak 8.206.955 suara.

Tentu saja bukan hak kader PKS untuk memiliki anak yang menjadi sorotan artikel ini. Melainkan manhaj dakwah yang mengharamkan KB itu.

hubungannya adalah ini: bagaimana jika mereka menduduki posisi-posisi politik di DPR/D, presiden, gubernur, bupati, atau walikota. Tentu saja akan kesulitan untuk menjalankan program KB yang telah digagas pemerintah sejak lama. Karena mereka akan �tergigit lidah� atau sulit memberi tauladan soal jumlah anak.

Ya, bagi kader PKS yang hidup makmur karena bisnis dan posisi politik, adalah tak jadi soal menghidupi anak-anak berapa pun banyaknya. Bagaimana dengan petani kecil, nelayan, buruh tani, pemulung, pedagang kecil dan profesi-profesi kecil lainnya.

Secara praktis dapat dikatakan, bahwa tiap 10 orang anak kader PKS yang makmur itu, artinya �mengambil� jatah bangku sekolah buat 10 anak (yang mungkin miskin) lainnya. Demikian seterusnya. Termasuk layanan kesehatan, pemukiman, penyediaan lapangan kerja, dsb.

Sangat banyak masalah kependudukan yang telah diindentifikasi para ahli jika ledakan jumlah penduduk tak terkendali. Pada negara yang kelebihan jumlah penduduk dibandingkan daya dukung alam dan kemampuan pemerintah melayani warganya, solusinya adalah dengan program pembatasan atau pengaturan keluarga, seperti dilakukan Indonesia, RRC, India, dll.

Solusi pembatasan dan pengaturan kelahiran tersebut simultan dengan program pemberdayaan berupa menaikkan kemampuan ekonomi warga, pendidikan, dan sekaligus layanan pemerintah. Satu saja yang sulit direkayasa, yakni daya dukung sumber daya alam bagi kebutuhan manusia yang makin banyak.

Sementara itu, pada negara yang kekurangan jumlah penduduk khususnya usia produktif, solusinya dengan insentif bagi pasangan yang punya anak. Hal ini seperti ditempuh negara Jepang, Singapura, dll.

Program pembatasan dan pengaturan kelahiran di Indonesia tidak seketat di RRC. Di Indonesia KB sifatnya sukarela. Namun sekalipun sukarela ianya merupakan program pemerintah yang dijalankan melalui advokasi pada warga secara terus-menerus. Program dan advokasi demikian sedikit banyak akan terhambat oleh visi politik dan manhaj dakwah yang mengharamkan KB, seperti halnya PKS.

Orang-orang menyangka musuh terbesar bangsa ini hanyalah korupsi dan terorisme. Padahal, masih ada satu lagi yang diam-diam menjadi musuh besar, yakni ledakan penduduk yang tak terkendali. Impaknya akan terasa dalam jangka panjang.

(SP)
http://regional.kompasiana.com/2013/...ks-558936.html
-----------------------

pks mesti nunggu 15thn lagi biar benih2 bisa tumbuh untuk bisa panen pemilih suara partai makin byk...

SHARE THIS POST: