TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ditagih janji kampanyenya yang akan menggratiskan biaya operasional sekolah, baik SD, SMP dan SMA. Pada masa kampanyenya, Aher berjanji, mulai Juli 2013, menggratiskan biaya sekolah. "Kenyataannya tidak menyeluruh, sekolah gratis cuma di Kabupaten Cirebon, Karawang, Purwakara, Kota Banjar dan Bekasi saja," kata Koordinator Koalisi Pendidikan Jawa Barat (KPJB), Iwan Hermawan, Kamis, 18 Juli 2013.
Menurut Iwan, sekolah gratis itu tidak berlaku di Kota Bandung. Siswa tetap dikenakan biaya iuran peserta didik baru berkisar Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. Selain itu, ada juga iuran bulanan antara Rp 300 ribu - Rp600 ribu, biaya seragam Rp 1 juta - Rp 2 juta, karyawisata Rp 1 juta - Rp 2 juta dan pembelian buku sebesar Rp 500 ribu - Rp 1 juta.
Adapun pembelian seragam dan buku, pihak sekolah mengarahkan siswa didiknya untuk membeli di koperasi saja. "Hal itu melanggar peraturan yang berlaku," ujar Iwan.
Iwan melanjutkan, ironisnya ketika pemerintah memberikan bantuan Rp 1 juta per siswa dan pemerintah provinsi memberikan Rp 200 ribu, sekolah-sekolah malah menaikkan SPP dan DSP-nya. Karena itu, KPJB mendesak Gubernur Jawa Barat termasuk elemen-elemen lainnya agar secara tegas memerintahkan seluruh bupati dan wali Kota di Jawa Barat agar menggratiskan biaya sekolah.
Adapun desakan lainnya, yaitu 20 persen alokasi APBD Jawa Barat diprioritaskan untuk fungsi-fungsi pendidikan. "Gubernur harus memiliki rasa malu atas janji politiknya yang belum ditepati," ujarnya
SUMBER
janji tinggal janji![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/malus.gif "Malu (S)")
Menurut Iwan, sekolah gratis itu tidak berlaku di Kota Bandung. Siswa tetap dikenakan biaya iuran peserta didik baru berkisar Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. Selain itu, ada juga iuran bulanan antara Rp 300 ribu - Rp600 ribu, biaya seragam Rp 1 juta - Rp 2 juta, karyawisata Rp 1 juta - Rp 2 juta dan pembelian buku sebesar Rp 500 ribu - Rp 1 juta.
Adapun pembelian seragam dan buku, pihak sekolah mengarahkan siswa didiknya untuk membeli di koperasi saja. "Hal itu melanggar peraturan yang berlaku," ujar Iwan.
Iwan melanjutkan, ironisnya ketika pemerintah memberikan bantuan Rp 1 juta per siswa dan pemerintah provinsi memberikan Rp 200 ribu, sekolah-sekolah malah menaikkan SPP dan DSP-nya. Karena itu, KPJB mendesak Gubernur Jawa Barat termasuk elemen-elemen lainnya agar secara tegas memerintahkan seluruh bupati dan wali Kota di Jawa Barat agar menggratiskan biaya sekolah.
Adapun desakan lainnya, yaitu 20 persen alokasi APBD Jawa Barat diprioritaskan untuk fungsi-fungsi pendidikan. "Gubernur harus memiliki rasa malu atas janji politiknya yang belum ditepati," ujarnya
SUMBER
janji tinggal janji
