Kamis, 15 Mei 2014 | 11:37 WIB
Sri Sultan Hamengku Buwono X.
TEMPO.CO, Yogyakarta - Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengaku belum pernah diajak bicara Pengurus Partai Demokrat berkaitan dengan pencalonannya sebagai presiden. Dia justru belum mengetahui soal pencalonan itu.
"Belum tahu aku. Kok takon aku. Belum ada partai yang bertemu saya," kata Sultan saat ditemui usai memberikan sambutan dalam Pelantikan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DIY di Balai Kunthi, Komplek Gedung Wanita Yogyakarta, Kamis 15 Mei 2014.
Rencana Partai Demokrat mengusung Sultan terungkap dari pernyataan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, Selasa, 14 Mei 2014. Menurut Amir, keputusan ini diambil dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dia mengatakan Demokrat akan mengusung Raja sekaligus Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X. "Insya Allah Sultan sudah bersedia," kata Amir.
Saat Sultan kembali didesak, dia pun tetap berkukuh tidak tahu-menahu soal penyebutan namanya sebagai calon dari Demokrat. "Aku belum tahu. Aku jujur ngomongnya," kata Sultan sambil tertawa.
Pada 8 Mei lalu, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono diketahui berada di Yogyakarta. Menurut sumber Tempo, SBY bertemu Sultan di Yogyakarta. "Kapan (bertemu)? Enggak ada pertemuan," tanya Sultan yang sempat berkilah.
Namun akhirnya Sultan mengaku bertemu SBY."Aku jemput dan mengantar (SBY) to. Tapi enggak ada pembicaraan. Beliau kan ada pertemuan di sini (Yogyakarta)," kata Sultan. Sultan pun memilih untuk melihat perkembangan selanjutnya. Dalam acara pelantikan tersebut, hadir pula dua alumni GMNI yaitu Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur Sukarwo.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...-Diajak-Bicara
Rabu, 14 Mei 2014 | 19:39 WIB
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X
TEMPO.CO, Yogyakarta - Adik kandung Raja Kesultanan Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto, mempertanyakan alasan Sultan dicalonkan menjadi presiden oleh Partai Demokrat. Apalagi dikabarkan pencalonan Sultan bertujuan agar pemilihan presiden berlangsung dua putaran.
Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), tingkat elektabilitas Sultan mencapai 15 persen apabila dicalonkan. Hanya, persentasenya paling rendah ketimbang Joko Widodo yang mencapai 25-26 persen dan Prabowo sebesar 17-18 persen. "Kalau kalah, ya, ngapain dua putaran? Ya, enggak usah ikut saja," kata Hadiwinoto saat ditemui di Pagelaran Keraton Yogyakarta, Rabu, 14 Mei 2014.
Bagi dia, pencalonan Sultan yang juga Gubernur DIY justru akan menambah beban pikiran, tenaga, juga biaya. Hadiwinoto mengatakan hingga saat ini pun Sultan belum mengajak kerabat keraton untuk berembuk. �Biasanya Sultan akan meminta masukan dari adik-adiknya,� katanya. Menurut Hadiwinoto, sebaiknya Sultan tidak usah maju dalam pemilihan presiden. �Kan yang jadi capres malah minta restu Sultan. Posisi Sultan malah lebih tinggi dari Presiden," ujarnya.
Pada Pemilihan Umum 2009 lalu, Sultan pun pernah dicalonkan menjadi presiden oleh Partai Golkar. Bahkan, pada tahun yang sama, nama Sultan sempat dipinang untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai wapres. Namun Sultan yang sudah membuat tim pemenangan itu mundur, dan akhirnya tak satu pun partai yang mencalonkan Sultan. "Mestinya Sultan mempertimbangkan saat dicalonkan dulu," kata Hadiwinoto.
Hingga saat ini, Sultan belum bisa dikonfirmasi. Asisten pribadi Sultan, Aceng, mengatakan Sultan pada Selasa malam, 13 Mei 2014, berada di Batang, Jawa Tengah, untuk menghadiri dialog kebudayaan dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Batang. Namun Sultan tidak menghadiri rapat paripurna DPRD DIY pada hari berikutnya. "Gubernur tengah berhalangan. Saya yang mewakili beliau," kata Sekretaris Daerah DIY Ichsannuri.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...es-untuk-Kalah
Selasa, 04 Maret 2014 | 15:27 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan presiden hasil Pemilihan Umum 2014 tak harus orang Jawa. Menurut dia, yang paling utama, tokoh yang kelak menjadi presiden harus dekat dengan rakyat. "Yang terpenting, bagaimana dia nanti dekat dan mengabdi untuk rakyat," kata Sultan ketika ditemui seusai bedah buku Sultan HB IX: Inspiring Prophetic Leader karya Parni Hadi dan Nasyith Majidi di Islamic Book Fair, Jakarta, Selasa, 4 Maret 2014.
Sultan mengatakan pemimpin Indonesia harus tulus dalam berlaku demi rakyat. Kriteria ideal seorang pemimpin menurut Sultan yakni bisa memegang amanah, bersih, dan jujur. Dia juga mengatakan pemimpin harus berani berkata tidak terhadap sesuatu yang merugikan rakyat dan bangsanya. Suku, kata Sultan, tak menjadi faktor utama karena rakyat Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa.
Ketika ditanya ihwal calon presiden terbaik saat ini, Sultan menolak untuk menyebutkan nama. "Saya belum berhak menilai orang-orang itu," kata Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini. Dia mengatakan sebaiknya masyarakat menunggu hasil pemilu legislatif pada 9 April 2014 sebelum menentukan calon presiden yang akan dipilih.
Pemilihan presiden dan wakil presiden akan digelar pada 9 Juli 2014. Sejumlah partai politik sudah mempunyai kandidat yang akan diusung sebagai calon presiden. Golkar, misalnya, menyorongkan Aburizal Bakrie. Adapun Gerindra mengusung Prabowo Subianto.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...Tak-Harus-Jawa
Kamis, 11 Oktober 2012 | 03:47 WIB
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan sambutan setelah menerima naskah Undang-Undang Keistimewaan DIY di kompleks kantor Gubernur, Kepatihan, Yogyakarta, (4/9/2012). TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO , Yogyakarta - Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan pandangannya jika bakal dicalonkan sebagai presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2014 nanti. "Ya terserah saja, asal ada partai yang tidak meminta saya harus menyerahkan Kartu Tanda Anggota," kata Sultan seusai dilantik sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Rabu 10 Oktober 2012. Sultan menyatakan soal pencalonan sebagai presiden, dirinya memilih untuk bersikap pasif. "Terserah saja kalau ada yang mengatakan saya dicalonkan. Saya di rumah saja," ujarnya.
Kendati dalam Undang-Undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan tak boleh menjadi anggota partai politik. Namun demikian, ia tetap memiliki hak politik untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Mantan Dewan Panasehat Partai Golkar itu telah resmi mundur dari partai berlambang pohon beringin dengan mengembalikan Kartu Tanda Anggota pada 5 September 2012. Pengunduran itu sebagai syarat disahkannya UU Keistimewaan oleh DPR RI dengan alasan agar Sultan tidak berpihak pada partai politik atau terlibat konflik kepentingan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DI Yogyakarta Gandung Pardiman pernah mengusulkan Sultan sebagai calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada 2014 mendatang. Usulan itu juga telah didengungkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke III Partai Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor Juli 2012 lalu. "Kami akan tetap usulkan Sultan sebagai cawapres pada Rapat Pimpinan Nasional ke IV tahun 2013 nanti," kata Wakil Ketua DPD Golkar DIY Janu Ismadi. Pengusulan Sultan sebagai cawapres dinilai karena sata ini figur Raja Yogyakarta itu dianggap punya integritas dan bersih dari korupsi.
http://www.tempo.co/read/news/2012/1...esiden-Asalkan
Rabu, 14 Mei 2014 | 07:08 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, mengatakan Selasa, 14 Mei 2014, Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat guna memutuskan calon presiden yang akan diusung oleh partai berlambang mirip logo mercy itu. Dia mengatakan Demokrat akan mengusung Raja sekaligus Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X. "Insya Allah Sultan sudah bersedia," kata Amir ketika dihubungi Selasa, 13 Mei 2014.
Amir, kini Menteri Hukum dan HAM, mengatakan Demokrat tidak menggunakan peserta konvensi untuk dicalonkan. Alasannya, elektabilitas peserta pencarian calon presiden itu masih kalah jauh dibandingkan dengan Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia raya. Setelah dilihat, hanya elektabilitas Sultan yang bisa mengimbangi dua tokoh tersebut. Rabu, 15 Mei 2014, Demokrat berencana mengumumkan peserta konvensi.
Setelah memutuskan nama, Amir mengatakan akan melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Dia menuturkan selama belum ada dukungan resmi lewat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, segala kemungkinan ke depan bisa terjadi. Dia mengatakan calon yang diusung akan berhasil menjadi poros baru.
Sebelumnya, diprediksi hanya dua nama yang akan maju di pemilihan presiden. Kedua orang itu adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Joko Widodo diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasional Demokrat. Belakangan Golkar juga merapat mendukung Jokowi. Sedangkan Prabowo yang diusung Gerakan Indonesia Raya mulai menuai dukungan dari Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera, juga Hanura.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...g-Sultan-Yogya
Senin, 12 Mei 2014 | 19:38 WIB
TRIBUN / DANY PERMANA Peserta Konvensi Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo (kanan) bersama Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin (dua kanan), Dahlan Iskan (dua kiri) usai mendengarkan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye rapat umum di Kemayoran, Jakarta, 3 April 2014.
JAKARTA, KOMPAS.com � Keputusan dan langkah politik Partai Demokrat menjelang Pemilu Presiden 2014 masih dinanti. Sejumlah elite partai pemenang Pemilu 2009 itu menyebutkan, Demokrat masih menunggu hasil Konvensi Calon Presiden Demokrat yang akan diumumkan pada 15 Mei mendatang. Demokrat juga yakin berpeluang membentuk poros baru, di luar tiga poros yang dibangun PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai, sikap yang ditunjukkan Demokrat justru membuatnya terlihat bingung mengambil keputusan, terutama setelah hasil Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan perolehan suara yang tidak signifikan untuk mengusung calon presiden sendiri. "Demokrat juga bingung, konvensi ini mau dibawa ke mana," kata Arie, saat dihubungi, Senin (12/5/2014).
Menurut dia, jika gagal membentuk poros sendiri, pilihan Demokrat untuk bergabung dengan poros koalisi yang ada juga tak mudah. Hubungan dengan PDI-P dan Gerindra tak begitu mulus. Khusus PDI-P, kata Arie, hubungan kedua partai terganjal persoalan antara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. "Sisa 2004 lalu, ketegangan keduanya belum cair. Sulit membangun komunikasi politik," kata Arie.
Sementara itu, dengan Gerindra, menurut Arie, partai besutan Prabowo Subianto itu justru yang menggerus suara Demokrat pada Pemilu 2014 ini sehingga bukan pilihan mudah bagi Demokrat untuk kembali "menyerahkan" diri pada Gerindra. Bagaimana dengan kemungkinan membangun poros baru? Arie mengatakan, jika terbentuk, Demokrat mau tak mau harus menggandeng Partai Golkar yang hingga saat ini pun belum memutuskan sikap terkait koalisi. Padahal, perolehan suara Golkar cukup signifikan, di angka 14 persen. Akan tetapi, meski Golkar menunjukkan sinyal mendekati Demokrat, Arie menilai, itu tak serta merta memudahkan jalan koalisi. "Tapi, apa semudah itu (Demokrat) mau? karena kemunginan kalahnya besar. Kalau Golkar kan yang penting maju. Kalah enggak apa-apa, yang penting Ical (Aburizal) maju," ujar Arie.
Secara terpisah, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan, partainya tak mau tergesa-gesa mengambil sikap terkait koalisi. Jika tak mendapatkan rekan koalisi yang sejalan, kata dia, Demokrat siap menjadi oposisi.
http://indonesiasatu.kompas.com/read...campaign=Ktswp
-----------------------
Lhaaa ternyata Demokratnya saja masing kebingunan gitu, .
Nanti kalau datang bertemu datang ke Sultan dalam kebingungan,
jangan-jangan bicaranya ngaco, tak bisa dipegang janjinya?
ancoorr dah negeri ini ....
