BANDA ACEH - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh menilai, ada pihak lain yang 'bermain' di Aceh, terkait kekerasan menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.
Direktur Koalisi NGO HAM Zulfikar menyatakan kekerasan yang terjadi di Aceh menjelang pemilu 2014 terkesan ada permainan pihak lain yang ingin mengambil keuntungan di Aceh, sehingga masyarakat Aceh yang menjadi korban.
"Ini menurut data yang sedang kami ikuti, sepertinya adanya pihak lain. Bisa jadi mereka ingin menjual senjatanya di Aceh. Kami juga belum mengetahui tujuannya," kata Direktur Koalisi NGO HAM Zulfikar bersama beberapa LSM lainnya, dalam Konferensi Pers, Rabu (5/3/2014) di Banda Aceh.
Dalam hal ini, kata Zulfikar, pihaknya berharap kepada kepolisian khususnya Polda Aceh untuk berani bertindak tegas dan dapat mengungkap siapa aktor yang "bermain" di Aceh menjelang Pemilu 2014 ini.
"Polisi harus berani. Anggaran polisi cukup besar tapi tidak bisa mengungkap siapa aktor sebenarnya yang mencoba membuat kekacauan di Aceh sekarang," jelasnya
Hal senada juga disampaikan Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute Aceh, Agusta Mukhtar. Menurutya, Polda Aceh saat ini tidak berani dalam melakukan pengungkapan terhadap kasus kekerasan yang terjadi di Aceh menjelang Pemilu.
"Polisi harus netral dan harus mampu mengungkap siapa yang bermain di Aceh. Padahal pihak kepolisian bisa melakukan respon cepat terhadap kekerasan yang terjadi di Aceh, agar kekerasan dan pelanggaran yang terjadi di Aceh tidak terulang kembali," ujarnya
Oleh karena itu, tambah Agusta, penilaian masyarakat sipil terhadap kinerja kepolisian terkesan melakukan pembiaran terhadap peristiwa politik yang terjadi. Pengaman pemilu tahun 2014, seharusnya menjadi prioritas kepolisian dalam hal melakukan pencegahan dan menindak lanjuti kasus-kasus kekerasan di Aceh.
"Kegagalan fungsi dan peran intelijen kepolisian dalam hal melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan dan pelanggaran pemilu juga menjadi permasalahan yang sangat krusial, sehingga memberi ruang bagi skenario politik lainnya di Aceh dengan mengagangu keamanan da ketertiban masyarakat," jelasnya.
Direktur Koalisi NGO HAM Zulfikar menyatakan kekerasan yang terjadi di Aceh menjelang pemilu 2014 terkesan ada permainan pihak lain yang ingin mengambil keuntungan di Aceh, sehingga masyarakat Aceh yang menjadi korban.
"Ini menurut data yang sedang kami ikuti, sepertinya adanya pihak lain. Bisa jadi mereka ingin menjual senjatanya di Aceh. Kami juga belum mengetahui tujuannya," kata Direktur Koalisi NGO HAM Zulfikar bersama beberapa LSM lainnya, dalam Konferensi Pers, Rabu (5/3/2014) di Banda Aceh.
Dalam hal ini, kata Zulfikar, pihaknya berharap kepada kepolisian khususnya Polda Aceh untuk berani bertindak tegas dan dapat mengungkap siapa aktor yang "bermain" di Aceh menjelang Pemilu 2014 ini.
"Polisi harus berani. Anggaran polisi cukup besar tapi tidak bisa mengungkap siapa aktor sebenarnya yang mencoba membuat kekacauan di Aceh sekarang," jelasnya
Hal senada juga disampaikan Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute Aceh, Agusta Mukhtar. Menurutya, Polda Aceh saat ini tidak berani dalam melakukan pengungkapan terhadap kasus kekerasan yang terjadi di Aceh menjelang Pemilu.
"Polisi harus netral dan harus mampu mengungkap siapa yang bermain di Aceh. Padahal pihak kepolisian bisa melakukan respon cepat terhadap kekerasan yang terjadi di Aceh, agar kekerasan dan pelanggaran yang terjadi di Aceh tidak terulang kembali," ujarnya
Oleh karena itu, tambah Agusta, penilaian masyarakat sipil terhadap kinerja kepolisian terkesan melakukan pembiaran terhadap peristiwa politik yang terjadi. Pengaman pemilu tahun 2014, seharusnya menjadi prioritas kepolisian dalam hal melakukan pencegahan dan menindak lanjuti kasus-kasus kekerasan di Aceh.
"Kegagalan fungsi dan peran intelijen kepolisian dalam hal melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan dan pelanggaran pemilu juga menjadi permasalahan yang sangat krusial, sehingga memberi ruang bagi skenario politik lainnya di Aceh dengan mengagangu keamanan da ketertiban masyarakat," jelasnya.
Sementara itu Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Mustiqal Syah Putra menilai, kekerasan pemilu yang terjadi dalam proses kampanye hingga kini tercatat berjumlah 21 kasus. Tindakan tersebut terjadi dari berbagai bentuk kekerasan.
"Ada enam kasus penganiayaan, lima kasus pembakaran mobil, tiga kasus intimidasi, tiga kasus pembunuhun, satu kasus penculikan, satu kasus perusakan posko, dan satu kasus penembakan posko. Jika kasus pelanggaran pemilu, ada 17 kasus pelanggaran, berupa 13 kasus pengrusakan alat kampanye, satu kasus pemalsuan surat dan dokumen, dan dua kasus kampanye diluar jadwal," jelasnya.
Menjelang pemilu, tambah Mustiqal, terapat 12 beberapa kab/kota yang terjadi pelanggaran dan kekerasa pemilu. Angka itu enurutnya juga bisa bertambah apabila pihak kepolisian tidak bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan di Aceh.
"12 kab/kota tersebut adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Taming, Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Kasus yang terjadi dibeberapa kabupaten/kota ini juga berbeda-beda," tambahnya.
Atas persoalan itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mendesak Pemerintah Aceh untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dalam menimalisir kasus-kasus kekerasan pemilu.
"Kepolisian harus segera melakukan upaya preventif dalam menimalisir kasus kekerasan pemilu dan kepolisian segera menuntut tuntas terhadap kekerasan yang terjadi dalam proses pemilu di Aceh. Penegak Hukum harus bersikap netral dan tegas dalam penegakan hukum terkait kekerasan pemilu," imbuhnya.
Askhalani juga menambahkan, penyelenggaran Pemilu di Aceh juga diharapkan dapat menindak tegas peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilu.
"KIP juga harus berani. Dan elit-elit politik di Aceh diharapkan tidak mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan menyikapi dinamika politik menjelang pemilu di Aceh. Kami inginkan pemilu 2014 di Aceh berjalan dengan damai dan lancar," harapnya.
Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah LSM di Aceh seperti LBH Banda Aceh, GeRAK Aceh, Kontras Aceh, AJMI, Koalisi NGO HAM, Kata Hati, Koalisi LSM dan MaTA.(sumber)
Pasti pihak2 yang ingin mencari keuntungan. Dia senang kalau Aceh ribut lagi,,,
