Mantan Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurahman (Karfat) tiba-tiba nongol di atas panggung kampanye terbuka PDI Perjuangan di Lapangan Gaperi Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin.
PANTAUAN Metropolitan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor itu datang sekitar pukul 09:00 WIB. Sontak saja, kemunculannya mengundang pertanyaan besar sejumlah kalangan.
Pasalnya, calon bupati Bogor 2013-2018 yang gagal itu dikabarkan dijemput petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar karena disangkakan menjadi �otak� pembuatan video porno yang diduga diperankan RHT dan mahasiswi L. Karfat malah disebutsebut telah dijebloskan ke rutan Kebon waru, Bandung, lantaran berkas perkara yang membelitnya itu telah lengkap atau P21.
Usai berkampanye, kepada wartawan Karfat menyangkal dirinya ditangkap Polda Jabar dan menyatakan kesiapannya dalam menghadapi proses hukum yang kini tengah bergulir.
�Mungkin yang ditangkap petugas dari Polda Jabar orang lain, bukan saya. Buktinya, sekarang saya ada di atas panggung untuk berkampanye,� imbuh Karfat, menjelaskan perihal kabar penangkapan dirinya.
Bahkan, Karfat mempersilakan sejumlah awak media untuk memberitakan keterkaitan dirinya dengan video porno tersebut. Ia mengaku tidak takut menghadapi proses penyidikan yang saat ini bergulir di Polda Jabar. Karfat juga enggan berpolemik dengan mengeluarkan komentar lebih jauh di hadapan media massa. �Saya tidak mau jadi polemik dan membuat dinamika yang tidak mendidik,� tambahnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Martinus Sitompul membantah pernyataan Karfat yang menyebutkan dirinya tidak pernah ditangkap. Martinus menegaskan, Karfat dijemput petugas dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar di kediamannya untuk dimintai keterangan tambahan dalam kasus video porno RHT.
�Karfat itu dijemput dari kediamannya untuk dimintai keterangan tambahan karena penyidik perlu melengkapi berkas sebelum dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan,� kilah Martinus via selulernya.
Terpisah, praktisi hukum Ujang Sujai menilai, upaya penjemputan Karfat yang dilakukan Polda Jabar adalah patut dan sah sepanjang untuk dimintai keterangan tambahan. Namun, Ujang menganggap penjemputan itu tidak lazim dilakukan terlebih saat masa kampanye seperti sekarang.
�Polisi juga tidak bisa main jemput sembarangan, minimal harus terlebih dahulu melayangkan surat pemanggilan. Jika surat pemanggilan sudah tiga kali berturut-turut tidak ditanggapi, maka boleh dijemput,� kata Ujang.
Ujang menambahkan, pernyataan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Martinus Sitompul kepada sejumlah media sebelumnya menandakan bentuk ketidakprofesionalan institusi polisi. Sebab, berkas penyidikan ternyata belum P21 untuk dilimpahkan kepada kejaksaan, sehingga perlu keterangan tambahan.
Bahkan, Ujang menduga adanya unsur politik di balik penjemputan Karfat, karena dilakukan saat kampanye dan Karfat merupakan Ketua DPC. Di saat kampanye seperti sekarang ini, Polda Jabar harus bersikap hati-hati dalam memproses sebuah perkara yang melibatkan politikus atau kader partai karena akan menimbulkan asumsi negatif dan terjadi gejolak di masyarakat
�Di sini terlihat penyidik tidak profesional lantaran berkas tidak lengkap (P21) sehingga tidak bisa dilimpahkan. Polda harus hati-hati, karena ini dalam masa kampanye. Jangan ikut-ikutan main politik,� ujarnya.
Sedangkan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bandung Koswara mengatakan, pihaknya sudah pernah menerima berkas kasus Karfat, namun dikembalikan lagi ke penyidik Polda Jabar lantaran belum lengkap. �Kalau saat ini saya belum tahu, apa sudah dikembalikan atau belum. Nanti saya cek lagi,� ujarnya saat dihubungi tadi malam.(dew/yok/c/rif/py)
Sumber : http://metropolitanonline.co/2014/03...endadak-nongol
