Quote:Partai Amanat Nasional (PAN) mencium motif politik penyebutan nama Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam persidangan kasus impor daging sapi. Tujuannya untuk menjatuhkan nama baik Ketua Umum DPP PAN itu.
Pasalnya, Wakil Sekjen DPP PAN Azis Subekti, menjelaskan, masyarakat akan menghukum perilaku elit partai politik dengan tidak memilihnya pada Pemilihan Umum mendatang kalau disebut-sebut terlibat kasus korupsi.
"Berbagai skenario sedang dimainkan dengan menyeret-nyeret nama Hatta Rajasa dalam kasus korupsi. Tujuannya adalah untuk membendung laju Hatta sebagai calon presiden," terang Azis Subekti (Rabu, 3/7).
Aziz menegaskan, pihak yang mencoba membangun skenario dengan menyeret-nyeret nama Hatta ke dalam kasus impor daging sapi sesungguhnya sedang mempolitisasi proses hukum.
"Dimana logika hukumnya kalau nama yang dicatut dalam sebuah pledoi persidangan dinilai terlibat? Itu jelas merupakan upaya politis terhadap proses hukum," tekan Azis.
Sebelumnya, Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dalam nota pembelaannya mengungkapkan cara-cara Elda Devianne Adiningrat meyakinkan Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman untuk mengajukan penambahan kuota impor daging sapi di Kementan.
Dijelaskan Juard, bahwa Elda kerap meyakinkan Maria untuk memakai bantuannya dalam pengurusan itu. Bahkan untuk memuluskan rencananya, kata Juard, Elda nekat menjual nama Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.
Pledoi yang disampaikan Juard dalam persidangan itu kemudian ditanggapi Wasekjen PKS Fahri hamzah dan Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi. Keduanya menilai Hatta Rajasa terindikasi terlibat dalam kasus impor daging Sapi dan meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.
"Kalau kemudian KPK didesak-desak menangkap seseorang yang namanya hanya dicatut, tanpa disertai fakta hukum, kan sama saja meragukan kredibilitas KPK dan melecehkan proses hukum yang sedang berjalan," tegas Aziz menanggapi. [zul]
sumber
ya silahkan klo bawa-bawa nama orang, politik seringkali dicampuradukkan dengan masalah hukum, klo memang ada permasalahan hukum, percayakan kepada penegak hukum apapun hasilnya. Klo kita tidak percaya sama penegak hukum, kepada siapa lagi kita mau percaya?
Pasalnya, Wakil Sekjen DPP PAN Azis Subekti, menjelaskan, masyarakat akan menghukum perilaku elit partai politik dengan tidak memilihnya pada Pemilihan Umum mendatang kalau disebut-sebut terlibat kasus korupsi.
"Berbagai skenario sedang dimainkan dengan menyeret-nyeret nama Hatta Rajasa dalam kasus korupsi. Tujuannya adalah untuk membendung laju Hatta sebagai calon presiden," terang Azis Subekti (Rabu, 3/7).
Aziz menegaskan, pihak yang mencoba membangun skenario dengan menyeret-nyeret nama Hatta ke dalam kasus impor daging sapi sesungguhnya sedang mempolitisasi proses hukum.
"Dimana logika hukumnya kalau nama yang dicatut dalam sebuah pledoi persidangan dinilai terlibat? Itu jelas merupakan upaya politis terhadap proses hukum," tekan Azis.
Sebelumnya, Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dalam nota pembelaannya mengungkapkan cara-cara Elda Devianne Adiningrat meyakinkan Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman untuk mengajukan penambahan kuota impor daging sapi di Kementan.
Dijelaskan Juard, bahwa Elda kerap meyakinkan Maria untuk memakai bantuannya dalam pengurusan itu. Bahkan untuk memuluskan rencananya, kata Juard, Elda nekat menjual nama Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.
Pledoi yang disampaikan Juard dalam persidangan itu kemudian ditanggapi Wasekjen PKS Fahri hamzah dan Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi. Keduanya menilai Hatta Rajasa terindikasi terlibat dalam kasus impor daging Sapi dan meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.
"Kalau kemudian KPK didesak-desak menangkap seseorang yang namanya hanya dicatut, tanpa disertai fakta hukum, kan sama saja meragukan kredibilitas KPK dan melecehkan proses hukum yang sedang berjalan," tegas Aziz menanggapi. [zul]
sumber
ya silahkan klo bawa-bawa nama orang, politik seringkali dicampuradukkan dengan masalah hukum, klo memang ada permasalahan hukum, percayakan kepada penegak hukum apapun hasilnya. Klo kita tidak percaya sama penegak hukum, kepada siapa lagi kita mau percaya?
