Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio (kiri)
REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio mengungkapkan, akan berkerja sama secara intensif dengan kemenko kemaritimann. Terutama terkait riset awal pembangunan tol laut.
TNI Angkatan Laut bakal menyediakan data yang tersedia di dinas hidrogafi dan oceanografi.
Berdasarkan ketentuan hukum internasional, katanya, kewenangan untuk bisa menyediakan data mengenai kelautan dan pemetaan bisa diperoleh dari dinas hidrogafi dan oceanografi. Data itu ada yang digunakan untuk kepentingan militer dan umum.
Nantinya, dinas hidrografi dan oceanografi TNI AL bisa menyediakan data yang bersifat umum tersebut kepada kemenko kemaritiman. Khususnya untuk membuat perencanaan tol laut, termasuk dermaga, pelabuhan, dan terowongan.
"Di dinas hidrografi kami, ada data yang secara khusus untuk militer dan data yang bisa dipublish secara umum. Nantinya data yang bersifat untuk umum itu bisa digunakan dan bisa dibuka," ujar Marsetio usai melakukan kunjungan ke Cilacap, Sabtu (1/11).
Marsetio mengaku bakal terus melakukan koordinasi dengan kemenko kemaritiman terkait penyediaan data tersebut. Data itu akan menyediakan kondisi terkini mulai dari temperatur, gelombang, dan arus laut.
Selain penyediaan data, TNI Angkatan Laut juga siap menyediakan armada kapal mereka untuk memverifikasi kondisi-kondisi tersebut.
Setidaknya ada 60 dan 70 kapal perang yang setiap hari berpatroli di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kerja sama itu pun disambut baik oleh Menko Bidang Kemaritiman, Endriyono Susilo.
Menurutnya, data yang bisa dihimpun dari kapal perang dan dinas hidrografi dan oceanografi bisa bersifat real time dan terperinci. Data itu pun akan kian memperkaya data yang dimiliki lembaga lain. Seperti di kementerian ESDM dan lembaga riset lainnya.
Endriyono mengaku cukup berat untuk menggerakan kapal demi bisa menghimpun data tersebut. Di titik ini kemenko kemaritiman akan berkerja sama dengan TNI AL lewat kapal perang yang berpatroli di seluruh kawasan Indonesia.
"Ini sangat bagus dan datanya bisa sangat tajam dan spesifik. Saya kira ini jadi kerja sama awal yang sangat bagus ke depan," kata Endriyono.
-
sumber: http://nasional.republika.co.id/beri...-awal-tol-laut
-
Tanpa Industri di Indonesia Timur, Tol Laut Tetap Mahal
Solopos.com, SURABAYA — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV meminta agar pemerintah melakukan pemerataan industri di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal itu perlu dilakukan sejalan dengan rencana dibangunnya tol laut (konektivitas laut) melalui kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat hingga timur Indonesia.
Direktur Utama Pelindo IV Mulyono mengatakan sebelum membangun tol laut, pemerintah harus menciptakan magnet-magnet ekonomi di kawasan timur terutama di Papua. Selama ini, kawasan timur Indonesia hanya menjadi konsumen barang-barang dari wilayah barat.
"Tanpa ada industri di KTI, tol laut tidak bisa maksimal. Setelah mengangkut barang dari barat ke timur, kapal pengangkut kontainer akan kembali lagi dalam keadaan kosong sehingga ongkos transportasi tetap dihitung bolak-balik dan mahal," jelasnya usai diskusi Pelindo IV dengan pengusaha pelayaran di Surabaya, Senin (3/11/2014).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu melakukan identifikasi komoditi andalan di setiap daerah agar mampu menciptakan industri lokal. Selain itu pemerintah harus memberikan kejelasan hukum dan kemudahan perizinan ataupun insentif bagi investor yang ingin membangun industri.
"Misalkan di Sorong komoditi andalannya adalah coklat, maka coklat diolah pabrik di sana dan menjadi barang siap lalu dikirim ke wilayah barat, begitu pula di Bitung dengan komoditi ikan-ikan dan kelapanya," ujarnya.
Adapun rute tol laut yang akan diusulkan kepada pemerintah yakni dari Belawan – Batam-Jakarta- Surabaya-Makassar. Dari Makassar-Ambon-Sorong, serta Makassar-Balikpapan-Bitung. "Kami akan mengusulkan agar sebagian APBN dialokasikan untuk infrastruktur terutama membangun pelabuhan keperintisan di Sorong. Nanti kombinasi, APBN nya untuk bangun infrastruktur dan fasilitas sedangkan Pelindo beli alat bongkar muatnya" imbuhnya.
Mulyono menambahkan, Pelindo IV tahun ini memproyeksikan menambah kapasitas container yard (CY) menjadi 700.000 teus di Pelabuhan Makassar, sejalan dengan rencana revitalisasi pelabuhan pada tahap pertama. "Revitalisasi ataupun membangun Makassar New Port pada 2015 ini sebagai salah satu kesiapan kami dalam menghadapi proyek tol laut nantinya, termasuk pengembangan pelabuhan Bitung dan Sorong," imbuhnya.
Sementara itu, untuk tol laut penumpang dan kapal pesiar, dinilai perlu membuat spesialisasi pelayanan, traveling leisure, transportasi terintegrasi serta destinasi wisata dan komersial.
Zulkifli Syahril, Branch Manager PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, mengatakan dalam membangun proyek tol laut, pihak Pelindo 1 hingga 4 diminta untuk bersinergi karena perlu ketepatan waktu dalam pelayaran maupun bongkar muat.
"Rute yang diusulkan tersebut sangat bagus tetapi harus dibicarakan secara detail. Selama ini Pelindo belum sinergi sehingga tidak bisa connect sama sekali dan jadwal-jadwalnya pun tidak bisa teratur," ujarnya.
Budi Muljono Rachman, General Manager East Trade PT Meratus Line, mengatakan pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur darat agar terjadi ketepatan waktu saat bongkar muat di pelabuhan. "Walaupun pelabuhannya sudah sangat siap, jadwal pelayaran tepat waktu tetapi kalau infrastruktur di sekitar pelabuhan belum baik tetap akan menggangu," ujarnya.
-
sumber: http://www.solopos.com/2014/11/04/to...p-mahal-549493
-
Jokowi Prioritaskan Tol Laut, Bagaimana Nasib Infrastruktur Darat?
JAKARTA, KOMPAS.com - Konsep kemaritiman dalam bentuk tol laut, yakni pembangunan mengintegrasikan sistem logistik laut dan darat yang tengah digenjot oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyisakan pertanyaan besar akan nasib pembangunan infrastruktur darat, khususnya infrastruktur jalan. Padahal, Indonesia masih mengalami krisis infrastruktur jalan.
Menurut World Economic Forum 2013-2014, indeks daya saing kualitas infrastruktur jalan di Indonesia masih berada pada posisi 61 dari 148 negara. Demikian halnya dengan indeks kinerja logistik yang dipengaruhi infrastruktur jalan.
Berdasarkan data Bank Dunia 2014, Indonesia berada pada peringkat 53 dari 155 negara. Untuk mewujudkan konsep tol laut tersebut, menurut Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, Tri Widjajanto, harus ditunjang infrastruktur darat. Tak hanya jalan, namun juga listrik dan air.
"Pembangunan tol laut didukung oleh 24 pelabuhan laut dalam (deep sea port). Hub port-nya ada dua, Kuala Tanjung di sebelah barat dan Bitung di timur. Nah, pelabuhan-pelabuhan ini tentu saja membutuhkan akses jalan, listrik, dan air," ujar Tri kepada Kompas.com, Kamis (30/10/2014).
Namun demikian, Tri optimistis konsep pengembangan tol laut dapat berjalan seiring pembangunan infrastruktur jalan di darat. Pasalnya, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga mencantumkan pembangunan hub port di barat dan di timur.
"Jadi, ini akan saling melengkapi. Pak Jokowi juga tentu saja sudah memikirkan dengan matang mengenai tol laut dan infrastruktur jalan," kata Tri.
Hanya, lanjut Tri, kendala utama pembangunan infrastruktur tersebut adalah dana. Dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) periode 2014-2019 terkait infrastruktur, pemerintah membutuhkan dana setidaknya 550.368 miliar dollar AS atau setara Rp 6.663 triliun.
Dana investasi tersebut diperlukan untuk membangun jalan sebesar 107,016 miliar dollar AS, rel kereta 23,352 miliar dollar AS, transportasi perkotaan sebesar 13,944 miliar dollar AS, transportasi laut 47,292 miliar dollar AS, dan feri-ASDP 7,644 miliar dollar AS.
Selain itu, kebutuhan investasi tersebut juga diperlukan untuk pembangunan infrastrukur penerbangan sebesar 15,288 miliar dollar AS, listrik sebesar 9,720 miliar dollar AS, gas dan energi sebesar 44,940 dollar AS, sumber daya air 91,644 miliar dollar AS, sarana air bersih dan sampah 55,944 miliar dollar AS, perumahan 32, 256 miliar dollar AS dan IT 20,323 miliar dollar AS.
Terobosan
Untuk mengatasi kendala dana tersebut, lanjut Tri, harus dilakukan berbagai terobosan baru. Beberapa terobosan di antaranya adalah melibatkan peran BUMN, BUMD, dan swasta melalui skema kerjasama pemerintah swasta.
"Namun, sebelum opsi kerjasama pemerintah-swasta ini dijalankan, harus dilakukan studi kelayakan secara finansial dan ekonomi," ujarnya.
Skema kedua adalah kerjasama pemerintah-swasta dengan dukungan pemerintah. Cara ini ditempuh untuk proyek yang layak secara ekonomi, tetapi tidak terlalu menguntungkan secara finansial.
Tri menuturkan, dukungan pemerintah dalam skema ini adalah dana pembebasan tanah, konstruksi, dan pemberian dana talangan. Cara ketiga adalah pendanaan campuran. Ini ditempuh bila proyek yang dikaji layak secara ekonomi tetapi tidak secara finansial. Dalam hal ini, pemerintah sepenuhnya membangun proyek tersebut, sedangkan operasional dan pemeliharaannya dilakukan oleh BUMD, BUMN atau swasta. Nah, bagaimana pemerintahan Jokowi akan menjawab hal ini?
-
sumber: http://properti.kompas.com/read/2014...truktur.Darat.
-
Tol laut akan dipadukan dengan Kereta Api:
http://industri.bisnis.com/read/2014...bung-dengan-ka
http://www.jpnn.com/read/2014/09/07/...ulum-Nusantara
-
semoga lancar dan berhasil
Dikutip dari: http://adf.ly/tilwJ
