Tanpa ba-bi-bu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecahkan keangkeran harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dengan dingin, ia menaikkan sekitar 30% harga BBM bersubsidi atau sebesar Rp 2.000 per liter mulai Selasa (18/11). Kini, harga bensin naik menjadi Rp 8.500 per liter dan solar menjadi Rp 7.500 seliter.
Harga BBM di Indonesia pun menyalip harga BBM Malaysia. Jokowi bilang, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah dilema. Kenaikan harga BBM pasti menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak. "Tapi ini demi menghadirkan belanja negara yang lebih bermanfaat bagi rakyat," ujar Jokowi, saat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/11) di Istana.
Masalah kesehatan anggaran negara akibat subsidi BBM selalu jadi alasan pemerintah mengutak-atik harga BBM. Maklum, tahun 2014, subsidi BBM mencapai Rp 246,5 triliun, naik dari tahun 2013 yang Rp 179 triliun. Pemerintah berharap bisa menghemat anggaran setelah menaikkan harga BBM. Hitungannya, penghematan anggaran tahun ini bisa mencapai sekitar Rp 20 triliun. Penghematan anggaran subsidi tahun depan lebih besar. "Sekitar Rp 100 triliun," kata Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan.
Jokowi berjanji akan menggunakan dana hasil penghematan anggaran tersebut untuk membiayai program produktif. Misalnya, proyek infrastruktur, pendidikan, hingga pengembangan transportasi massal. Tahun ini, sebagian penghematan anggaran terpakai untuk pemberian kompensasi ke keluarga miskin. Soalnya, keluarga miskin yang akan merasakan efek paling besar atas kenaikan BBM.
Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pemerintah sudah membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke masyarakat miskin. Khusus KKS, disalurkan kepada 15,6 juta keluarga miskin dan hampir miskin. "Mulai besok (hari ini) hingga 2 Desember, mereka bisa mencairkan dana di Kantor Pos," ujar Khofifah. Nilainya Rp 200.000 per bulan per rumah tangga selama delapan bulan.
Ekonom Institut Pertanian Bogor, Iman Sugema, menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah opsi terburuk karena meningkatkan inflasi, memperlambat ekonomi, dan menambah kemiskinan. Perhitungan Iman, inflasi tahun ini naik 2% atau menjadi 7,3%. Dia lebih setuju pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi karena lebih minim risikonya.
Toh, palu sudah dijatuhkan Jokowi, kendati masih banyak persoalan yang belum jelas dan terang. Misalnya, belum ada perlindungan warga menengah berpenghasilan pas-pasan dan tak masuk target penerima kartu-kartu sakti itu. Belum lagi, rencana konversi energi juga tak terdengar lagi.
Sumber:http://nasional.kontan.co.id/news/selamat-datang-era-bahan-bakar-mahal
Link: http://adf.ly/uIjaQ
Harga BBM di Indonesia pun menyalip harga BBM Malaysia. Jokowi bilang, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah dilema. Kenaikan harga BBM pasti menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak. "Tapi ini demi menghadirkan belanja negara yang lebih bermanfaat bagi rakyat," ujar Jokowi, saat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/11) di Istana.
Masalah kesehatan anggaran negara akibat subsidi BBM selalu jadi alasan pemerintah mengutak-atik harga BBM. Maklum, tahun 2014, subsidi BBM mencapai Rp 246,5 triliun, naik dari tahun 2013 yang Rp 179 triliun. Pemerintah berharap bisa menghemat anggaran setelah menaikkan harga BBM. Hitungannya, penghematan anggaran tahun ini bisa mencapai sekitar Rp 20 triliun. Penghematan anggaran subsidi tahun depan lebih besar. "Sekitar Rp 100 triliun," kata Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan.
Jokowi berjanji akan menggunakan dana hasil penghematan anggaran tersebut untuk membiayai program produktif. Misalnya, proyek infrastruktur, pendidikan, hingga pengembangan transportasi massal. Tahun ini, sebagian penghematan anggaran terpakai untuk pemberian kompensasi ke keluarga miskin. Soalnya, keluarga miskin yang akan merasakan efek paling besar atas kenaikan BBM.
Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pemerintah sudah membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke masyarakat miskin. Khusus KKS, disalurkan kepada 15,6 juta keluarga miskin dan hampir miskin. "Mulai besok (hari ini) hingga 2 Desember, mereka bisa mencairkan dana di Kantor Pos," ujar Khofifah. Nilainya Rp 200.000 per bulan per rumah tangga selama delapan bulan.
Ekonom Institut Pertanian Bogor, Iman Sugema, menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah opsi terburuk karena meningkatkan inflasi, memperlambat ekonomi, dan menambah kemiskinan. Perhitungan Iman, inflasi tahun ini naik 2% atau menjadi 7,3%. Dia lebih setuju pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi karena lebih minim risikonya.
Toh, palu sudah dijatuhkan Jokowi, kendati masih banyak persoalan yang belum jelas dan terang. Misalnya, belum ada perlindungan warga menengah berpenghasilan pas-pasan dan tak masuk target penerima kartu-kartu sakti itu. Belum lagi, rencana konversi energi juga tak terdengar lagi.
Sumber:http://nasional.kontan.co.id/news/selamat-datang-era-bahan-bakar-mahal
Link: http://adf.ly/uIjaQ
