Jakarta - PDIP mendukung langkah Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi, padahal dulu sempat menolak kenaikan harga BBM era Presiden SBY. Dulu, PDIP menolak kenaikan harga BBM karena tak setuju dengan argumentasi pemerintah.
"Hari ini kita harus lihat argumentasinya. Dulu pada pemerintahan SBY, kita tolak argumentasinya," kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Pada waktu itu PDIP mengeluarkan 'buku putih' sebagai argumentasi pijakan sikap menolak kenaikan harga BBM. Buku putih itu berisi postur APBN tandingan dan solusi agar BBM tidak perlu dinaikkan.
"Yang kita tolak adalah argumentasinya. Dalam buku putih itu tertuang argumentasi kita," kata Bambang.
Namun kondisi saat ini berbeda. Saat ini, menurut PDIP, Indonesia mengalami defisit penerimaan pajak dan non pajak sebesar Rp 108 triliun. Pemerintahan Jokowi lantas memutar otak untuk menutup defisit anggaran. Solusi terakhir adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Iya, tidak ada yang lain," ucap Bambang.
Tentu rakyat akan terbebani dengan kenaikan harga BBM ini. Namun sudah ada 'kartu-kartu sakti' Jokowi yang bisa membantu meringankan beban yang harus ditanggung rakyat. Ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Untuk meningkatkan daya beli bagaimana? Kita kirim KKS. Untuk meningkatkan kesehatan bagaimana? Ada KIS. Untuk pendidikan bagaimana? Ada KIP. Clear," ulas Bambang.
Sumber
ya jelas. Bagi kalian itu moncong putih selalu benar
Link: http://adf.ly/uIuAi
"Hari ini kita harus lihat argumentasinya. Dulu pada pemerintahan SBY, kita tolak argumentasinya," kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Pada waktu itu PDIP mengeluarkan 'buku putih' sebagai argumentasi pijakan sikap menolak kenaikan harga BBM. Buku putih itu berisi postur APBN tandingan dan solusi agar BBM tidak perlu dinaikkan.
"Yang kita tolak adalah argumentasinya. Dalam buku putih itu tertuang argumentasi kita," kata Bambang.
Namun kondisi saat ini berbeda. Saat ini, menurut PDIP, Indonesia mengalami defisit penerimaan pajak dan non pajak sebesar Rp 108 triliun. Pemerintahan Jokowi lantas memutar otak untuk menutup defisit anggaran. Solusi terakhir adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Iya, tidak ada yang lain," ucap Bambang.
Tentu rakyat akan terbebani dengan kenaikan harga BBM ini. Namun sudah ada 'kartu-kartu sakti' Jokowi yang bisa membantu meringankan beban yang harus ditanggung rakyat. Ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Untuk meningkatkan daya beli bagaimana? Kita kirim KKS. Untuk meningkatkan kesehatan bagaimana? Ada KIS. Untuk pendidikan bagaimana? Ada KIP. Clear," ulas Bambang.
Sumber
ya jelas. Bagi kalian itu moncong putih selalu benar
Link: http://adf.ly/uIuAi
