Sutiyoso Kandidat Kepala BIN, Marciano: Saya Tak Tahu
Selasa, 04 November 2014 , 12:46:00
JAKARTA - Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menentukan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru. Kepala BIN saat ini, Marciano Norman yang dipanggil Presiden, Selasa (4/11) pagi tadi, mengaku belum tahu nama-nama yang diseleksi Kepala Negara untuk menggantikannya. "Saya juga belum tahu ya. Nama yang beredar juga saya enggak tahu," ujar Marciano di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, (4/11).
Marciano mengaku Presiden belum meminta saran maupun rekomendasi nama darinya terkait calon Kepala BIN. Saat dikonfirmasi terkait nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso yang disebut sebagai salah satu kandidat, Marciano enggan menjawabnya. Ia mengaku tak tahu.
Marciano juga menegaskan bahwa jabatan Kepala BIN bisa saja bukan diduduki dari tokoh militer. Itu, sambungnya, tergantung kemampuan orang yang dipilih. "Kalau jabatan pangkat itu adalah haknya Bapak Presiden. Kalau saya, tugas saya hanya bekerja. Kapan saja Presiden itu bisa memilih. Saya rasa Presiden memiliki pertimbangan khusus ya tentang itu," tandas Marciano. (flo/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2014/11/04/...Saya-Tak-Tahu-
Sutiyoso Siap Jadi Kepala Badan Intelijen Negara
SELASA, 04 NOVEMBER 2014 | 21:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, mengatakan kesiapannya bila Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. "Apa pun, demi negara, saya siap," kata Sutiyoso saat dihubungi Tempo, Selasa, 4 November 2014.
Menurut Sutiyoso, bidang intelijen merupakan keahliannya. Sebab, selama berkarier sebagai perwira militer, mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus ini menyebutkan kerap dikirim untuk mempelajari sektor intelijen. "Saya dikirim sekolah dua kali oleh Tentara Nasional Indonesia untuk belajar intelijen," kata Sutiyoso. (Baca: 3 Jagoan Intel Ini Calon Kuat Kepala BIN)
Sutiyoso menjelaskan Badan Intelijen Negara punya tantangan yang harus diatasi dalam meningkatkan fungsi intelijen. Menurut dia, BIN harus menjadi lembaga yang lebih terbuka agar informasi yang dihimpun lebih akurat. "Bila perlu rakyat harus bisa menjadi sumber informasi bagi BIN," kata Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ini.
Di samping itu, Sutiyoso juga mengatakan BIN harus terus meningkatkan kapasitasnya sebagai lembaga intelijen yang profesional. Tugas ini, Sutioso menambahkan, menyangkut akurasi data yang diberikan kepada pihak yang berhak menerima informasi intelijen. Dengan begitu, klasifikasi data intelijen bisa diterima dengan tepat.
Kendati demikian, Sutiyoso enggan berandai-andai dan meminta jabatan itu kepada Presiden. Sebab, penunjukan jabatan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Namun Sutiyoso mengatakan pada Selasa malam, 4 November 2014, Presiden Jokowi memanggilnya ke Istana bersama pimpinan partai koalisi.
Sutiyoso juga tidak keberatan menyebutkan langkah pertamanya bila betul-betul terpilih menjadi Kepala BIN. "Saya akan tanya pegawai BIN dulu soal fungsi dan kemajuan dunia intelijen sekarang, sebab sudah lama tak berkecimpung pada bidang intelijen.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...telijen-Negara
Menkopolhukam: Calon Kepala BIN Masih Timbul Tenggelam
Selasa, 04 November 2014 , 20:45:00
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijanto mengungkapkan saat ini Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan dengan cermat dan hati-hati nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Ia menyatakan, Presiden ingin tokoh yang berkompeten untuk jalankan tugas tersebut, sehingga tak ada data yang simpang siur. "Beliau sangat berhati-hati soal BIN. Selama ini yang terjadi data BIN meleset, kurang akurat lah," ujar Tedjo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, (4/11).
Menurut Tedjo, ke depan Presiden menginginkan agar BIN bisa melakukan koordinasi dengan semua intelijen yang ada di lembaga dan kementerian. Terutama di Kepolisian, Kejaksaan Agung dan TNI. Terutama agar tidak ada lagi data yang simpang siur. "Harus dikoordinasikan, masuk ke BIN lalu diolah, jadi A1 baru masuk ke Presiden. Jadi tidak ada simpang siur," sambung Tedjo.
Terkait nama calon, Tedjo mengaku ada beberapa nama yang muncul. Di antaranya nama politikus dan purnawirawan TB Hasanuddin, Assad Ali hingga Sutiyoso.
Namun, nama-nama itu diakuinya belum tentu masuk dalam pertimbangan Presiden. "Yang nama lama-lama ada. Ada juga yang muncul baru, terus yang lama-lama hilang. Timbul tenggelam. Pokoknya sudah di kantong presiden. Track record yang bersangkutan, itu jadi pertimbangan presiden," tandas Tedjo.
http://www.jpnn.com/read/2014/11/04/...bul-Tenggelam-
Tb Hasanuddin, As'ad Ali, Sutiyoso, dan Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Calon Kepala BIN
Selasa, 4 November 2014 | 15:14 WIB
Selasa, 04 November 2014 , 12:46:00
JAKARTA - Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menentukan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru. Kepala BIN saat ini, Marciano Norman yang dipanggil Presiden, Selasa (4/11) pagi tadi, mengaku belum tahu nama-nama yang diseleksi Kepala Negara untuk menggantikannya. "Saya juga belum tahu ya. Nama yang beredar juga saya enggak tahu," ujar Marciano di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, (4/11).
Marciano mengaku Presiden belum meminta saran maupun rekomendasi nama darinya terkait calon Kepala BIN. Saat dikonfirmasi terkait nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso yang disebut sebagai salah satu kandidat, Marciano enggan menjawabnya. Ia mengaku tak tahu.
Marciano juga menegaskan bahwa jabatan Kepala BIN bisa saja bukan diduduki dari tokoh militer. Itu, sambungnya, tergantung kemampuan orang yang dipilih. "Kalau jabatan pangkat itu adalah haknya Bapak Presiden. Kalau saya, tugas saya hanya bekerja. Kapan saja Presiden itu bisa memilih. Saya rasa Presiden memiliki pertimbangan khusus ya tentang itu," tandas Marciano. (flo/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2014/11/04/...Saya-Tak-Tahu-
Sutiyoso Siap Jadi Kepala Badan Intelijen Negara
SELASA, 04 NOVEMBER 2014 | 21:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, mengatakan kesiapannya bila Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. "Apa pun, demi negara, saya siap," kata Sutiyoso saat dihubungi Tempo, Selasa, 4 November 2014.
Menurut Sutiyoso, bidang intelijen merupakan keahliannya. Sebab, selama berkarier sebagai perwira militer, mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus ini menyebutkan kerap dikirim untuk mempelajari sektor intelijen. "Saya dikirim sekolah dua kali oleh Tentara Nasional Indonesia untuk belajar intelijen," kata Sutiyoso. (Baca: 3 Jagoan Intel Ini Calon Kuat Kepala BIN)
Sutiyoso menjelaskan Badan Intelijen Negara punya tantangan yang harus diatasi dalam meningkatkan fungsi intelijen. Menurut dia, BIN harus menjadi lembaga yang lebih terbuka agar informasi yang dihimpun lebih akurat. "Bila perlu rakyat harus bisa menjadi sumber informasi bagi BIN," kata Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ini.
Di samping itu, Sutiyoso juga mengatakan BIN harus terus meningkatkan kapasitasnya sebagai lembaga intelijen yang profesional. Tugas ini, Sutioso menambahkan, menyangkut akurasi data yang diberikan kepada pihak yang berhak menerima informasi intelijen. Dengan begitu, klasifikasi data intelijen bisa diterima dengan tepat.
Kendati demikian, Sutiyoso enggan berandai-andai dan meminta jabatan itu kepada Presiden. Sebab, penunjukan jabatan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Namun Sutiyoso mengatakan pada Selasa malam, 4 November 2014, Presiden Jokowi memanggilnya ke Istana bersama pimpinan partai koalisi.
Sutiyoso juga tidak keberatan menyebutkan langkah pertamanya bila betul-betul terpilih menjadi Kepala BIN. "Saya akan tanya pegawai BIN dulu soal fungsi dan kemajuan dunia intelijen sekarang, sebab sudah lama tak berkecimpung pada bidang intelijen.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...telijen-Negara
Menkopolhukam: Calon Kepala BIN Masih Timbul Tenggelam
Selasa, 04 November 2014 , 20:45:00
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijanto mengungkapkan saat ini Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan dengan cermat dan hati-hati nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Ia menyatakan, Presiden ingin tokoh yang berkompeten untuk jalankan tugas tersebut, sehingga tak ada data yang simpang siur. "Beliau sangat berhati-hati soal BIN. Selama ini yang terjadi data BIN meleset, kurang akurat lah," ujar Tedjo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, (4/11).
Menurut Tedjo, ke depan Presiden menginginkan agar BIN bisa melakukan koordinasi dengan semua intelijen yang ada di lembaga dan kementerian. Terutama di Kepolisian, Kejaksaan Agung dan TNI. Terutama agar tidak ada lagi data yang simpang siur. "Harus dikoordinasikan, masuk ke BIN lalu diolah, jadi A1 baru masuk ke Presiden. Jadi tidak ada simpang siur," sambung Tedjo.
Terkait nama calon, Tedjo mengaku ada beberapa nama yang muncul. Di antaranya nama politikus dan purnawirawan TB Hasanuddin, Assad Ali hingga Sutiyoso.
Namun, nama-nama itu diakuinya belum tentu masuk dalam pertimbangan Presiden. "Yang nama lama-lama ada. Ada juga yang muncul baru, terus yang lama-lama hilang. Timbul tenggelam. Pokoknya sudah di kantong presiden. Track record yang bersangkutan, itu jadi pertimbangan presiden," tandas Tedjo.
http://www.jpnn.com/read/2014/11/04/...bul-Tenggelam-
Tb Hasanuddin, As'ad Ali, Sutiyoso, dan Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Calon Kepala BIN
Selasa, 4 November 2014 | 15:14 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima sejumlah nama calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Beberapa nama yang diajukan, yakni politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tubagus Hasanuddin, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Ali, Ketua Umum Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamoseddin.
"Sjafrie sempat muncul, TB Hasanuddin muncul terus tenggelam lagi, As'ad Ali masih ada terus tenggelam. Nama Sutiyoso pertama-tama muncul keras dia, lalu tenggelam sekarang muncul lagi," kata Tedjo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Tedjo mengatakan, sejumlah nama itu diajukan karena pertimbangan jejak rekam mereka. Jokowi, sebut Tedjo, sangat berhati-hati dalam memilih kepala BIN dan jaksa agung. "Selama ini yang terjadi, data BIN meleset, kurang akurat lah. BIN ke depannya, harus bisa mengkoordinasikan semua intelijen yang ada di lembaga dan kementerian mulai dari kepolisian, jaksa, TNI, hingga BAIS," ungkap mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu.
Tedjo menuturkan, semua data intelijen harus masuk ke dalam BIN dan kemudian diolah hingga akhirnya diberikan kepada Presiden. Sehingga, orang yang menduduki posisi teratas di BIN harus benar-benar orang yang memiliki kapabilitas yang baik.
Tedjo belum bisa memastikan kapan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kepala BIN yang baru untuk menggantikan Marciano Norman. Menurut dia, pengumuman kepala BIN baru akan bersamaan dengan pengumuman jaksa agung.
http://nasional.kompas.com/read/2014...campaign=Kknwp
Jokowi Diingatkan Jangan buat 'Gol Bunuh Diri' Soal Kepala BIN
Selasa, 04 November 2014 , 12:01:00
JAKARTA - Sekretaris Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habsyi mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu mencermati usulan nama Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Marciano Norman. Menurut Fahmi, Undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara harus dipahami dengan cermat sebelum mengusulkan calon Kepala BIN ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal ini diungkapkan Fahmi menanggapi statement Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy, yang menyatakan telah muncul beberapa nama usulan calon pengganti Marciano yang merupakan Kepala BIN era Susilo Bambang Yudhoyono. "Saran saya sebaiknya jangan asal dorong Kepala BIN tanpa perhatikan rekam jejak," kata Fahmi di Jakarta, Selasa (4/11).
Fahmi pun mengingatkan, jangan sampai menjadi sejarah untuk pertama kalinya terjadi penolakan DPR terhadap usulan Jokowi-JK. "Entah apapun nama DPR nya. Yang jelas ini akan menjadi preseden buruk bagi Jokowi-JK di awal pemerintahannya," ujar Fahmi. Dijelaskan Fahmi, pasal 36 ayat 1 dan 2 UU nomor 17 tahun 2011 akhirnya memaksa Jokowi-JK untuk mendapatkan persetujuan DPR dalam mengusulkan satu nama Kepala BIN. Menurut Fahmi, prosesnya tidak semudah Jokowi-JK menetapkan menteri-menteri kabinet walaupun akhirnya banyak pro dan kontra serta menjadi beban politik yang harus dipikul di depan publik dan konstituen.
Karenanya, ia mengingatkan, nama-nama seperti Asyad Ali bekas Wakil Kepala BIN saat Hendropriono menjabat Kepala BIN, TB Hasanudin bekas Wakil Ketua Komisi I DPR, Sjafrie Syamsudi bekas Wakil Menteri Pertahanan era SBY, haruslah dihitung cermat dan mana yang paling minim resistensi di publik.
Selain itu, kata dia, juga harus dilihat mana yang mampu membangun komunikasi politik parlemen, serta catatan rekam jejak HAM dan korupsi juga loyalitasnya teruji. "Apa Jokowi-JK disuruh juga turun lobi mengemis setelah usul calon Kabin ke parlemen? Istilahnya tendangan penalti usulan Kepala BIN oleh Jokowi-JK ke DPR ini harus langsung gol. Jika salah usul, ini bisa jadi gol bunuh diri perdana pemerintahan Jokowi-JK," pungkasnya
http://www.jpnn.com/read/2014/11/04/...al-Kepala-BIN-
-------------------------------
Pak Sutiyoso itu memang tokoh populer yang flamboyan dan akrab dengan masyarakat sehingga jauh dari kesan angker kalau dijadikan Kepala BIN. Pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang cukup sukses, juga merupakan kredit poin yang penting. Tapi sayangnya saat ini dia adalah tokoh partisan, Ketua Umum sebuah parpol yang pernah ikut pemilu 2009 lalu, yaitu partai Keadilan dan PErsatuan Indonesia. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya konflik kepentingan akan sangat besar, sebab kalau dia yang dipilih sebagai Ketua BIN oleh Jokowi, maka berarti untuk pertama kalinya seorang politisi yang ketua umum parpol, diangkat menjadi Kepala Intelejen negara (meskipun dulunya dia pensiunan Jenderal).
Untuk Ketua BIN ini, sebagai warga masyarakat biasa, saya mengusulkan kepada Bapak Presiden Jokowi, agar calon yang dipilih adalah calon yang berasal dari kalangan militer yang masih aktif atau belum lama pensiun dari kedinasannya. Dan 'track record'nya di militer, memang bidang keakhliannya itu adalah dunia intelejen. Pengalaman selama zaman ORBA hingga Reformasi lalu (hingga rezim SBY selesai), ketika Kepala Intelejen Negara dipegang oleh orang yang berlatar belakang militer, memang harus diakui kalau mereka cukup berhasil dalam menjaga stabilitas sosial-politik, keamanan dan ketertiban serta cukup mampu mengendalkan berbagai konflik kepentingan di dalam negeri. Tapi yaaa itu, pilihlah jenderal atau mantan jenderal yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik, bisnis, dan golongan/kelompok tertentu, apalagi asing dan aseng!
Dikutip dari: http://adf.ly/tkvGA
