Selasa, 25 November 2014 , 19:39:00 
Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono.
JAKARTA - Di usianya yang ke-50 tahun, Partai Golkar terancam pecah. Pasalnya, sekelompok elite partai beringin itu telah memutuskan untuk menggelar Munas IX tandingan. Keputusan menyelenggarakan munas tandingan ini dibuat dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Munas IX digelar pada bulan Januari 2015. "Munas IX selambat-lambatnya diselenggarakan Januari 2015, di Jakarta," kata Agung Laksono usai rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/11).
Dalam rapat tersebut disepakati juga pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar. Presidium ini terdiri dari Agung Laksono sebagai ketua dengan anggota Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang.
Menurut Agung, presidium dibentuk atas desakan para peserta pleno. "Tugas presidium hanya satu, memastikan munas terselenggara selambat-lambatnya Januari 2015," jelas Agung. Tak hanya itu, pleno juga menetapkan Muladi sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX, Ibnu Munzir sebagai Steering Committee Munas IX, dan Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX. Rapat pleno ini tidak dihadiri Ketua Umum Aburizal Bakrie. Sementara, Sekjen Idrus Marham dan Wakil Ketua Theo L Sambuaga yang tadinya hadir, telah meninggalkan rapat saat keputusan munas tandingan dibuat.
Untuk diketahui, sebelumnya Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta telah menetapkan Munas IX diselenggarakan di Bali tanggal 30 November 2014. Keputusan ini disetujui oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie
http://www.jpnn.com/read/2014/11/25/...erancam-Pecah-
Selasa, 25 November 2014 | 20:16
Jakarta - Kepemimpinan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar dikudeta. Rapat pleno Partai Golkar yang membicarakan rencana Munas yang disiapkan Kubu ARB pada 30 November, diambil alih dan diputuskan untuk membuat Munas tandingan.
Rapat pleno tandingan itu dipimpin Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono. Rapat sebelumnya dihadiri Sekjen Idrus Marham dan Wakil Ketua Theo L Sambuaga. Keduanya meninggalkan rapat tandingan itu. "Munas IX selambat-lambatnya diselenggarakan Januari 2015, di Jakarta," kata Agung Laksono di kantor pusat DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Nelly, Jakarta, Selasa (25/11).
Agung mengatakan pihaknya menyepakati pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar. Agung menjadi Ketua Presidium. Sedang anggotanya adalah Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y.Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang. "Ini atas desakan para peserta pleno. Tugas presidium hanya satu, memastikan munas terselenggara selambat-lambatnya Januari 2015," jelas Agung.
Dia mengatakan Munas di Jakarta itu akan diselenggarakan Muladi sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX, Ibnu Munzir sebagai Ketua Steering Committee Munas IX, dan Djasri Marin sebagai Panitia Pelaksana Munas IX.
http://www.beritasatu.com/nasional/2...i-jakarta.html
Selasa, 25/11/2014 19:47 WIB
Agung Laksono: Munas Bali Tidak Sah!Wakil Ketua Umum sekaligus kandidat Ketua Umum Parta Golkar, Agung Laksono menenangkan massa Angakatan MUda Partai Golkar (APMG) usai terjadi kericuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 25 November 2014. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Permasalahan dalam tubuh Partai Golongan Karya tak kunjung usai. Usai terjadi bentrok antar Angkatan Muda Partai Golkar sebelum rapat pleno dimulai, sekarang peserta rapat yang tidak pro terhadap Aburizal Bakrie membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dengan Agung Laksono sebagai ketua presidium. Sebagai ketua presidium, Agung Laksono mengatakan Musyawarah Nasional Partai Golkar yang rencananya digelar di Bali pada Ahad (30/11) tidak akan terjadi. "Jika munas Bali dilaksanakan itu tidak sah," ujarnya sesaat setelah keluat dari ruang rapat pleno DPP Partai Golkar, Selasa (25/11).
Dia juga mengatakan tidak akan ada kongres bila tidak ada izin dari penegak hukum terkait. "Tidak ada kongres tanpa izin, apalagi kongres yang melibatkan banyak orang," ujarnya. Sebelumnya Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Golkar memutuskan Munas Golkar akan diadakan di Bali pada Ahad (30/11). Keputusan tersebut merupakan hasil dari Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang diadakan di Yogyakarta.
Namun keputusan tersebut mengundang banyak tentangan dari beberapa pihak yang menganggap percepatan munas akan menguntungkan Aburizal Bakrie sebagai salah satu calon ketua umum. Agung Laksono mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika Ical tidak terima dengan keberadaan presidium tersebut. "Boleh saja, tapi ini merupakan jalan terbaik untuk menyelamatkan partai," kata Agung. Agung menambahkan apa yang terjadi dalam rapat pleno saat ini akan diinformasikan pada pemerintah. "Presidium ini hanya internal tapi apa yang terjadi di sini akan kami beritahukan pada pemerintah," ujarnya.
http://www.cnnindonesia.com/politik/...bali-tidak-sah
Lalu Pemerintah Mensahkan 'Golkar-Perjuangan' Pimpinan Agung Laksono & Yorrys Raweyai?
Rabu, 26/11/2014 06:40 WIB
Jakarta - Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (munas) IX, Partai Golkar terpecah. Partai yang pernah digdaya di era Orde Baru ini terbelah menjadi dua kubu, dan kubu sempalan menyatakan bakal membuat munas sendiri. Hasil kepengurusan munas kubu mana yang bakal disahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly?
Berkaca pada perpecahan yang melanda PPP, masing-masing kubu di Partai berlambang Kakbah ini juga berebut legitimasi. Namun PPP kepengurusan kubu Ketua Umum Romahurmuziy (Romi)-lah yang disahkan Laoly. PPP Romi memang lebih dulu menyelenggarakan Muktamar, forum tertinggi PPP, sebelum kubu PPP status quo pimpinan Suryadharma Ali yang menghasilkan Ketua Umum Djan Faridz.
Berbeda dari PPP, kubu status quo Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) akan lebih dulu menyelenggarakan Munas pada 30 November 2014. Sementara kubu Presidium Penyelamat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono baru akan menggelar Munas pada Januari 2015.
Jika membandingkan tendensi politik perkubuan, PPP kubu Romi bersikap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan berada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sementara PPP kubu Djan Faridz memilih mempertahankan PPP tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).
Di Golkar-pun, kubu status quo juga bersikukuh bertahan di KMP, sementara kubu tandingan pimpinan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono memuat calon ketua umum yang cenderung ingin mengarahkan Golkar untuk mendukung pemerintahan.
Meski bakal menggelar Munas lebih belakangan daripada kubu Ical, kubu Golkar tandingan sudah berniat bakal mendaftarkan diri ke Menkum HAM bila kelak telah usai menggelar Munas. "Hasilnya, nanti akan dilaporkan ke Kemenkum HAM," kata Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/11) kemarin. Jadi, Golkar kubu mana yang nantinya bakal disahkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly?
http://news.detik.com/read/2014/11/2...?991104topnews
Selasa, 25/11/2014 19:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mendukung agar tujuh calon ketua umum Golkar yang telah mendeklarasikan diri memunculkan satu nama. JK bercerita bahwa ada tiga calon ketua umum yang telah datang kepadanya dan merasa yakin menumbangkan Ical bisa menjadi modal kuat. "Tapi memang nanti voting yang menentukan," kata JK di Istana Wakil Presiden, Selasa
Kendati demikian Ketua Umum Partai Golkar periode 204-2009 ini juga mengakui wacana ini sulit direalisasikan, karena mesti ada beberapa nama yang mengundurkan diri dari bursa pencalonan. Pada kesempatan yang sama JK juga kembali bercerita bahwa ada beberapa kader yang mengadu pada JK perihal kegagalan Ketua Umum Partai Golkar saat ini Aburizal Bakrie atau Ical dalam memimpin partai berlambang pohon beringin ini. "Saya sudah sampaikan langsung, jangan Anda (Ical) berbuat yang tidak demokratis, jangan anda menekan-nekan," ujar JK
Namun pria kelahiran Makassar ini mengatakan bahwa respon Ical saat itu membantah ada perlakuan yang dinilai tidak demokratis, lebih dalam JK juga meminta agar peristiwa ini tidak menjadi awal atau pemicu perpecahan partai Golkar.
Sebagaimana diketahui menjelas Musyawah Nasional Munas Golkar yang akan digelar pada tanggal 30 November mendatang akan memilih ketua umum partai golkar yang baru, Ical sebagai ketua umum saat ini memang diyakini sebagai calon terkuat sebagai pemimpin Golkar mendatang. Tujuh orang ini telah mendeklarasikan diri adalah Priyo Budi Santoso, Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali dan MS Hidayat.
Dikesempatan lain, Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai bahwa wacana pemunculan satu nama untuk dari gabungan tujuh kandidat merupakan strategi jitu untuk mengalahkan Ical dalam bursa Ketua Umum Golkar. "Golkar adalah satu-satunya partai terbuka di mana semua orang bisa jadi ketua umum tanpa blessing (restu) siapa-siapa," kata Hendri, kepada CNN Indonesia.
http://www.cnnindonesia.com/politik/...atu-lawan-ical
Rabu, 26 November 2014 , 01:01:00
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengaku tak khawatir dengan tudingan bahwa pemerintah berupaya mengintervensi urusan internal Partai Golkar terkait permintaannya agar polisi tak mengeluarkan izin bagi partai pimpinan Aburizal Bakrie itu menggelar musyawarah nasional (Munas) di Bali, 30 November nanti. Bagi Edhy, jauh lebih penting menjaga citra Indonesia di mata internasional dengan menjaga Bali tetap kondusif ketimbang kepentingan politik Aburizal dan Golkar.
"Lebih penting mana, Golkar yang diputuskan sepihak untuk pilih Ical (Aburizal, red) dengan kepentingan lebih besar, atau rusak nama Indonesia, pariwisata hancur. Mana yang lebih, apa lebih memilih Ical?" ujar Tedjo di kantornya, Jakarta, Selasa, (25/11).
Tedjo sebelumnya memang meminta Polri tidak memberi izin keramaian untuk penyelenggaraan Munas IX Golkar di Bali pada 30 November hingga 3 Desember 2014. Alasannya demi menghindari kisruh yang saat ini sudah terjadi. Jika terjadi kisruh di Bali, tuturnya, imbasnya adalah pada sektor pariwisata di provinsi yang kaya dengan objek wisata itu. Terlebih, pelaksanaan Munas Golkar juga berhimpitan dengan jelang liburan akhir tahun.
Tedjo juga meminta petinggi-petinggi Golkar untuk menunda pelaksanaan munas. Menurutnya, politikus Golkar juga mesti melihat kepentingan yang lebih besar. "Berani memilih mana yang lebih penting untuk kepentingan bangsa dan negara, harusnya begitu dong. Kalau Golkar kan kapan saja bisa. Nama kita kalau buruk, meng-upgrade lagi namanya itu sulit. Dianggap Indonesia tidak aman. Apalagi di Bali, tempat wisawatan," tandas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu.
http://www.jpnn.com/read/2014/11/26/...aik-Indonesia-
Senin, 24/11/2014 12:25 WIB
Jakarta - Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menggalang interpelasi yang ditujukan kepada pemerintah. Dirinya kemudian menyebut bahwa keputusan penggunaan hak ini solid akan dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP). "Nanti siang jam 14.00 WIB di sini (Ruang FGolkar) perwakilan KMP akan ambil formulir untuk interpelasi. Semuanya akan hadir ke sini," ujar Bambang di Ruang Fraksi Golkar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2014).
Dia pun menyebut bahwa saat ini pengajuan interpelasi bukan dari Golkar saja tetapi dari KMP. Sementara untuk anggota DPR lain di luar KMP maka itu adalah hak masing-masing fraksi. "Kami usahakan dalam waktu 1-2 hari ini bisa terpenuhi 25 anggota untuk interpelasi. Golkar saja ada 90 anggota, saya yakin sudah cukup untuk interpelasi," imbuh Bambang.
Wabendum Golkar ini juga menyayangkan adanya arahan Presiden kepada para menteri untuk tak hadiri rapat di DPR. Bambang mengancam akan memotong anggaran pemerintah jika hal itu dilakukan. "Kalau menteri lakukan tindakan tidak terpuji, kami bisa potong anggaran. Kami bisa nilai pelaksnaan anggaran itu tidak sesuai. Kami juga bisa mengeluarkan ancaman," ancam dia.
Sementara itu Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sebelumnya menyatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat masih belum akan melakukan interpelasi. Waketum PD itu menilai bahwa fraksinya masih akan mengikuti prosedur yang ada terlebih dahulu. "Tentunya Fraksi PD masih ingin melakukan sesuai prosesur dahulu. Kami ingin bertanya kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dilakukan seperti kenaikan BBM," ujar Agus.
http://news.detik.com/read/2014/11/2...otong-anggaran
Tue,25 November 2014 | 10:00
KBR, Jakarta - Kolisi pendukung pemerintah di DPR menyebut Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebagai otak pengajuan hak interpelasi. Hak bertanya kepada pemerintah itu digunakan anggota dewan terkait kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi. Salah satu anggota koalisi Jokowi, Aria Bima mengatakan hal itu didukung atas hasil rakornas Golkar untuk mengajukan interpelasi.
"Saya lihat ini komandonya Partai Golkar. Mereka perform dan confidence untuk melakukan langkah-langkah interpelasi di parlemen. Karena saya melihat Golkar lebih muatannya politis daripada sekedar melaksanakan tugas DPR. Lainnya masih ragu-ragu apa ini ditunggangi Golkar atau hanya laksanakan fungsi kedewanan," kata Aria saat dihubungi KBR, Selasa (25/11).
Aria Bima menambahkan pemakzulan sangat mungkin terjadi bila interpelasi hanya bertujuan politis. "Tetapi kalau interpelasi dilakukan dengan nuansa aroma kekecewaan hasil pilpres kemarin, terakumulatif di koalisi Prabowo, rawan memang digunakan sebagai suatu proses (pemakzulan-red)," tambahnya.
Para anggota dewan yang setuju interpelasi, saat ini tengah mengumpulkan dukungan melalui tanda tangan. Setidaknya sudah ada 16 anggota parlemen yang menyetujuinya. DPR menilai keputusan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi, tidak tepat ditengah kondisi menurunnya harga minyak dunia.
http://www.portalkbr.com/berita/nasi...8145_4202.html
SELASA, 25 NOVEMBER 2014 | 09:48 WIB
TEMPO.CO, Jakarta- Sebanyak 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka berasal dari empat partai oposisi yang juga tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto, yaitu Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. "Kami ingin mengetahui apa yang menjadi jawaban pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM," kata salah seorang inisiator dari Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, dalam jumpa pers di ruang fraksinya, kemarin. (Baca juga: Begini Skenario Interpelasi BBM versi Golkar)
Upaya sejumlah anggota Dewan ini dinilai bertujuan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Wibowo menilai seharusnya penolak kebijakan kenaikan harga BBM cukup memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Komisi Energi DPR. "Jika keterangan pemerintah tak diterima, bakal ditindaklanjuti dengan hak angket. Jadi, orientasi politiknya sangat kental," kata Arif.
Penggagas hak interpelasi lainnya, Bambang Soesatyo, mengakui interpelasi bisa berujung pada hak angket atau hak untuk melakukan penyelidikan. "Apalagi jika ditemukan ada pelanggaran, DPR bisa melakukan investigasi," kata anggota Fraksi Golkar itu. Namun, menurut anggota Fraksi Gerindra, Desmond J. Mahesa, usulan interpelasi adalah meminta penjelasan soal alasan kenaikan harga Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar Rp 5.500 menjadi Rp 7.500, serta strategi pemerintah mengantisipasi kenaikan harga barang. (Baca juga: Interpelasi Jokowi, Ibas Pakai Alasan SBY )
Para penggagas interpelasi yakin bisa memenuhi syarat minimal dukungan 25 anggota DPR. Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, juga optimistis hak interpelasi bakal gol dalam rapat paripurna DPR. "Kami yakin hingga Rabu akan terkumpul lebih dari 300 tanda tangan," kata Bambang. Hak interpelasi beberapa kali diajukan oleh anggota Dewan pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Namun beberapa di antaranya gagal dalam sidang paripurna. Koalisi Merah Putih ditambah Fraksi Demokrat menguasai 353 kursi, sedangkan koalisi pendukung Jokowi hanya 207 kursi.
http://www.tempo.co/read/fokus/2014/...atuhkan-Jokowi
------------------------------
Dalam peperangan, sering dikenal istilah " Counter Attack", yang berarti langsung menyerang balik setelah kita diserang. " Retaliate" berarti membalas serangan yang pernah ditujukan pada kita. " Preemptive Strike" berarti menyerang lawan sebelum lawan menyerang kita. Lewat pengertian-pengertian ini, kita dapat mengetahui jenis serangan-serangan ini lewat waktu penyerangannya.
Taktik ' preemptive strike' adalah menyerang sebelum diserang. Biasanya dalam penggunaan taktik preemptive ini dilakukan beberapa taktik untuk melemahkan lawan, misalnya menggunakan bom dari pesawat, penggunaan bahan kimia, penyanderaan warga sipil, dsb. Taktik ini sebenarnya menunjukkan itikad atau niat dari pihak yang menyerang. Preemptive dilakukan untuk menghindari peperangan di daerah sendiri, dan dalam waktu yang bersamaan dapat menghancurkan pihak yang berpotensi melakukan penyerangan. Berarti yang dapat disebut sebagai agresor dalam perang adalah yang melakukan preemptive, karena pihak yang melakukan counter atau retaliate hanya merupakan reaksi dan respon terhadap serangan yang diterima sebelumnya. Dapat disimpulkan sendiri siapa yang layak disebut sebagai 'the bad guys'.
Terus apa yang bisa disimpulkan? Anda tentunya mengerti tentang konsep hukuman atau punishment. Dia akan mendapat ganjaran sesuai apa yang dilakukannya. Anda menyerang, harus siap untuk diserang. Anda diserang, anda mendapat hak untuk melakukan pembalasan. "Siapa menanam, dia yang mengetam"
