SICOM Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, rupanya gerak geriknya telah lama diintai pemerinta Amerika Serikat (AS).
Situs Wikileaks mengunggah bocoran kawat telegram Penasihat Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta William A Heidt, dengan kode 06JAKARTA5420_a yang dibuat pada 26 April 2009.
Dalam bocoran itu disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengganti Direktur Jenderal Pajak dan Pabean Hadi Poerrnomo pada 21 April 2006, yang dilabeli dalam laporan sebagai pejabat yang telah lama bercokol di Direktorat Jenderal Pajak, korupsi dan berkuasa. Penggantian Hadi sebagai Dirjen sesuai dengan Kepres No 45/M/2006 pada 20 April 2006.
Telegram itu juga dikirimkan kepada agen intelijen mereka di Beijing, Tiongkok, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan yang berbasis di Washington, kantor Menteri Luar Negeri dan beberapa Kedubes AS yang berada di Canberra, Australia, Tokyo, Jepang, Seoul, Korea Selatan dan ASEAN.
Sebagai pengganti Hadi saat itu, mantan menteri keuangan Sri Mulyani menunjuk Direktur Jenderal untuk Institusi Keuangan Darmin Nasution. Dengan adanya Keppres itu, menurut Heidt, merupakan bentuk dukungan nyata SBY untuk melakukan �bersih-bersih� di Kemenkeu.
Direktorat Jenderal Pajak memiliki kantor yang berbeda dari area Kemenkeu. Lokasinya yang strategis dan tersendiri, sering kali membuat pejabat yang ada di sana memiliki pola pikir arogan.
Hadi Poernomo, kendati pintar dan mampu menangani berbagai permasalahan, tetapi di komunitas bisnis reputasinya dikenal sangat buruk. Banyak pebisnis yang mengeluhkan tingginya tingkat korupsi dalam administrasi pajak.
Keluhan ini, terang Heidt, bukan isapan jempol belaka. Hadi kerap memberlakukan larangan bepergian kepada para manajer yang tengah diaudit oleh Dirjen Pajak. Hadi pun memiliki foto satelit mengenai properti milik individu yang tengah terlibat kasus pajak yang sedang ditanganinya.
Begitu mengetahui Hadi dipecat sebagai Dirjen Pajak, Heidt mengaku sempat terkejut. Saking korupnya, konsultan itu melabeli Hadi sebagai `dirjen yang paling korup dalam pusaran korupsi pajak`. �Tuan yang tidak dapat disentuh itu akhirnya dilengserkan. Cukup terkesima,� ujarnya.
Salah satu kontak Kedubes AS di Jakarta menyebutkan, posisi Dirjen Pajak sangat basah dan strategis. Bahkan, mereka menjelaskan posisi basah di sini dirujuk sebagai posisi yang memiliki kesempatan paling besar untuk menerima gratifikasi.
Hadi, lanjut Heidt, benar-benar memaksimalkan posisinya itu. Dia bertahan di bawah dua periode Presiden dan empat Menkeu. Presiden SBY dalam surat kawat tersebut, sebenarnya sudah ingin mengganti Hadi saat baru 18 bulan memimpin, namun gagal. Hal tersebut menunjukkan kegagalan SBY mengendalikan birokratnya.
Hadi akhirnya diangkat sebagai Ketua BPK dan memasuki masa pensiun tahun 2014. Di hari terakhir bekerja dan ulang tahunnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi pajak.
sumber : http://siagaindonesia.com/r/4629
