"Kami apresiasi langkah Jokowi untuk mengutamakan pembangunan pertanian dalam visi nya jika menjadi presiden. Bersama dengan ini kami paparkan mengenai masalah pertanian di Indonesia dan program kongkrit untuk membangun pertanian Indonesia. Kami akan dukung Jokowi bila benar benar ingin memperbaiki kondisi pertanian kita saat ini" Kata Frangky di kantor Megawati Istitute Jl. Proklamasi 53, Menteng, Jakarta, Jum'at (16/5/2014).
Frangky Sibarani memaparkan bahwasanya sektor pertanian memegang kunci kesejahteran rakyat Indonesia. Ia menyatakan 35 persen dari angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, mengedepankan pertanian adalah harga mutkak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Angkatan kerja kita saat ini ada 110 juta orang, 35 persen bekerja di sektor pertanian, 21 persen di sektor jasa dan perdagangan dan 15 persen adalah PNS. Jadi ada 36-37 juta orang yang bekerja di sektor pertanian. Nah disini perlu keberpihakan negara bila ingin memperbaiki kondisi di sektor pertanian." Kata Frangky pada Jum'at (16/5/2014).
"Sudah cerita lama kalau petani kita miskin, tapi dalam sepuluh tahun terakhir mereka makin dimiskinkan oleh kebijakan negara yang tidak pro petani. Segala macam impor telah membenamkan kondisi pertanian kita." Tambah Frangky.
Rombongan FA IPB ini diterima oleh M. Prakosa dari DPP PDIP yang juga ketua tim penyusun Visi Misi Joko Widodo. M. Prakosa mengapresiasi kedatangan FA IPB yang mendukung Joko Widodo dalam pencapresan mendatang.
"Kami sangat mengapresiasi pemaparan dari FA IPB tentu ini akan jadi rujukan berharga untuk memetakan kembai pertanian kita kedepannya. Saat ini kondisi pertanian kita selalu terkendala di struktural, solusi sudah ada hanya tinggal eksekusi saja." Kata M. Prakosa.
Ini rekomendasi dari FA IPB kepada Jokowi di bidang pertanian;
1. Menempatkan pertanian dalam Mainstream kebijakan pembangunan
2. Pembagunan harus meningkatkan daya saing petani dan produk pertaniannya
3. Indonesia harus memulai divesifikasi pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat
4. Sinergi antar kementerian karena urusan pertanian lintas tupoksi kementerian
5.Moratorium alih fungsi lahan pertanian
6. Kebijakan pro masyarakat lokal. Masyarkat pemilik sumber daya harus jadi penikmat terbesar dari sumber daya yang mereka punyai.
7. Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan kuaitas dan kuantitas produk pertanian.
Jauh lebih masuk akal tuntutannya kalau dibandingkan buruh yang minta LED tv, parfum sama nonton bioskop
Eh, tapi kok yang didatangi Alumni IPB malah Jokowi, bukan Ketua HKTI?
