- PDI Perjuangan menduga ada upaya untuk menjatuhkan duet capres-cawapres Jokowi-JK secara sistematis melalui skema kampanye hitam dan fitnah-fitnah. Hal tersebut menyusul munculnya surat diduga permintaan penangguhan penahanan oleh Joko Widodo kepada Jaksa Agung Basrief Arief terkait kasus korupsi bus TransJakarta.
"Serangan kampanye hitam ini sistematis dan meluas yang hanya bisa dilakukan secara terorganisir oleh kelompok orang yang terlembaga dan terlatih setingkat kontra intelijen," kata Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Kamis(29/5/2014).
Menurut Eva bukan saja sms-sms dan berita fitnah yang masif ke basis bernuansa SARA seperti penyebaran tabloid OBOR Rakyat ke masjid-masjid dan pondok pesantren yang menjelek-jelekkan atau sms-sms kebohongan terkait penghapusan tunjangan guru dan dosen, serta remunerasi PNS oleh Jokowi jika kelak Jokowi berkuasa.
"Serangan ekskalasinya meningkat dengan kenekatan pihak yang sama bahkan dengan mencoba berlaku kotor dan nekat dengan mengarahkan proses penyidikan dengan memalsu surat Jokowi terkait kasus TransJakarta," ujar Eva.
Tim sukses Jokowi-JK ini juga menjelaskan politisasi kasus dengan strategi pemalsuan surat yang tergolong kriminal ini tidak patut dilakukan karena tampaknya menghalalkan segala cara untuk menang bahkan dengan ongkos yang merusak akal sehat masyarakat.
sumber: http://www.tribunnews.com/pemilu-201...kan-terlembaga
"Serangan kampanye hitam ini sistematis dan meluas yang hanya bisa dilakukan secara terorganisir oleh kelompok orang yang terlembaga dan terlatih setingkat kontra intelijen," kata Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Kamis(29/5/2014).
Menurut Eva bukan saja sms-sms dan berita fitnah yang masif ke basis bernuansa SARA seperti penyebaran tabloid OBOR Rakyat ke masjid-masjid dan pondok pesantren yang menjelek-jelekkan atau sms-sms kebohongan terkait penghapusan tunjangan guru dan dosen, serta remunerasi PNS oleh Jokowi jika kelak Jokowi berkuasa.
"Serangan ekskalasinya meningkat dengan kenekatan pihak yang sama bahkan dengan mencoba berlaku kotor dan nekat dengan mengarahkan proses penyidikan dengan memalsu surat Jokowi terkait kasus TransJakarta," ujar Eva.
Tim sukses Jokowi-JK ini juga menjelaskan politisasi kasus dengan strategi pemalsuan surat yang tergolong kriminal ini tidak patut dilakukan karena tampaknya menghalalkan segala cara untuk menang bahkan dengan ongkos yang merusak akal sehat masyarakat.
sumber: http://www.tribunnews.com/pemilu-201...kan-terlembaga
