JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo mengaku tak tertarik menasionalisasi aset asing.
Saat bertemu dengan sejumlah pakar hukum di Plasa Astolm, Jalan TB Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2014) sore, Jokowi mengatakan bahwa ia menghormati kontrak kerja yang telah ada.
"Karena kalau langsung diputus, kita malah bisa dibawa ke arbitrase. Kalau kontrak habis, kita lihat, renegosiasi, apa menguntungkan rakyat atau tidak. Itu kewajiban kita," ujarnya.
"Tapi kalau menasionalisasi aset, saya kira itu terlalu jauh," lanjut Jokowi.
Selain renegosiasi, Jokowi memilih kebijakan pembelian saham. Hal tersebut, kata Jokowi, dilakukannya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pembelian saham PT Palyja, perusahaan penyedia air baku.
Saat bertemu dengan sejumlah pakar hukum di Plasa Astolm, Jalan TB Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2014) sore, Jokowi mengatakan bahwa ia menghormati kontrak kerja yang telah ada.
"Karena kalau langsung diputus, kita malah bisa dibawa ke arbitrase. Kalau kontrak habis, kita lihat, renegosiasi, apa menguntungkan rakyat atau tidak. Itu kewajiban kita," ujarnya.
"Tapi kalau menasionalisasi aset, saya kira itu terlalu jauh," lanjut Jokowi.
Selain renegosiasi, Jokowi memilih kebijakan pembelian saham. Hal tersebut, kata Jokowi, dilakukannya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pembelian saham PT Palyja, perusahaan penyedia air baku.
"Pendekatan itu lebih menghargai kontrak yang ada. Kalau bisa beli, ya lebih baik seperti itu," lanjut Jokowi.
Jokowi menampik kebijakannya itu salah satu bentuk pro terhadap kepentingan asing di Indonesia. Menurut dia, investasi asing dalam negeri tetap dibutuhkan. Yang penting jangan mengorbankan rakyat dan nilai nasionalisme. "Kita tegas, tapi tetap di jalur yang ada," ujarnya.
sumber
3 Paragraf awal ane setuju dengan pernyataannya,
begitu dia membedakan nasionalisasi dengan beli saham.
kalau pemerintah beli saham mayoritas suatu perusahaan itu berarti sama dengan nasionalisasi lah.
Joko pilihan paling mending kalau capresnya cuma dua, tapi plis stop pembodohan atau emang.......
