Hatta Rajasa "Banyak utang semakin membuat Indonesia Baik"
www.tribunnews.com/bisnis/2014/01/27/hatta-rajasa-banyak-utang-semakin-membuat-indonesia-baik
Di berita tersebut pak Hatta Rajasa (HR) menyebutkan jika banyak utang itu berarti semakin percayanya sang pemberi utang terhadap yang diberi utang. Kepercayaan itu beliau anggap bahwa berarti semakin membaiknya keadaan keuangan si penerima utang. Beliau juga hingga mengambil contoh perusahaannya sendiri.
Saya ingin sedikit membahas pola pikir beliau tentang Utang.
Utang sering juga disebut sebagai Leverage atau "pengungkit". yang dimaksud dari leverage itu, dapat diilustrasikan seperti ini.
Seseorang membeli benda A seharga 1.000 sebanyak satu buah dan berhasil menjualnya dengan harga 1.200 sehingga dia mendapat untung 200 dalam sekali transaksi. Jika dia mengambil utang sebanyak 10.000, anggap dengan bunga 10%, plus modalnya 1000, maka dia bisa membeli benda A sebanyak 11 buah, dengan untung total 2200. Dikurangi kewajiban bunga utangnya 10% sebesar 1000 maka total untung yang didapat menjadi 1.200, jauh lebih besar dibanding tidak berutang yang hanya untung 200. Inilah fungsi utang sebagai leverage.
Yang menjadi masalah kemudian adalah seberapa besar si penerima utang mampu menjadikan utang sebagai pengungkit, dengan kata lain, seberapa besar utang dapat dikonversi menjadi pendapatan. Jika dia berhasil merubahnya menjadi pendapatan yang lebih besar dari utang plus bunganya, maka pastilah untung yang dihasilkan bertambah. Namun jika ternyata hasil yang didapat lebih sedikit dari jumlah utang plus bunganya, tentu utang ini malah akan membebani pendapatan dan malah membuat pendapatan menurun.
Dalam konteks utang negara, tujuan utama negara berutang tentu untuk memenuhi kebutuhan APBN-nya, selain memang ada fungsi-fungsi lainnya. Perhatiannya kini tertuju pada alokasi penggunaan dana. Apakah penggunaan dana dari utang ini mampu mendongkrak Pendapatan domestik bruto (PDB), sehingga akhirnya penghasilan negara baik dari pajak, maupun dari sumber lainnya, bisa untuk menutupi bunga dan pokok utang yang diambil.
Sebagai gambaran, Pada APBN tahun 2013, Persentase pembayaran utang di APBN-P mengambil porsi sekitar 17,3%, sedangkan subsidi BBM hanya mencapai 12% dari total APBN. Pada APBN 2014, Anggaran belanja APBN ditetapkan sebesar Rp. 1.842,49 triliun, dengan komposisi Belanja Pemerintah Pusat Rp. 1.249,94 triliun (70 %) dan alokasi untuk Pemerintah Daerah Rp. 529,55 triliun (30%). Defisit anggaran dalam postur APBN ditetapkan 1,69 persen dari PDB atau sekitar Rp. 175,3 triliun.
Rencana penerimaan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp. 1.667,14 triliun terdiri dari Pendapatan Pajak Rp. 1.280,39 triliun, Pendapatan Bukan Pajak Rp. 385,39 triliun dan hibah Rp. 1,36 triliun. Sementara defisit Rp. 175,35 triliun akan ditutupi dengan utang.
www.tribunnews.com/bisnis/2014/01/27/hatta-rajasa-banyak-utang-semakin-membuat-indonesia-baik
Di berita tersebut pak Hatta Rajasa (HR) menyebutkan jika banyak utang itu berarti semakin percayanya sang pemberi utang terhadap yang diberi utang. Kepercayaan itu beliau anggap bahwa berarti semakin membaiknya keadaan keuangan si penerima utang. Beliau juga hingga mengambil contoh perusahaannya sendiri.
Saya ingin sedikit membahas pola pikir beliau tentang Utang.
Utang sering juga disebut sebagai Leverage atau "pengungkit". yang dimaksud dari leverage itu, dapat diilustrasikan seperti ini.
Seseorang membeli benda A seharga 1.000 sebanyak satu buah dan berhasil menjualnya dengan harga 1.200 sehingga dia mendapat untung 200 dalam sekali transaksi. Jika dia mengambil utang sebanyak 10.000, anggap dengan bunga 10%, plus modalnya 1000, maka dia bisa membeli benda A sebanyak 11 buah, dengan untung total 2200. Dikurangi kewajiban bunga utangnya 10% sebesar 1000 maka total untung yang didapat menjadi 1.200, jauh lebih besar dibanding tidak berutang yang hanya untung 200. Inilah fungsi utang sebagai leverage.
Yang menjadi masalah kemudian adalah seberapa besar si penerima utang mampu menjadikan utang sebagai pengungkit, dengan kata lain, seberapa besar utang dapat dikonversi menjadi pendapatan. Jika dia berhasil merubahnya menjadi pendapatan yang lebih besar dari utang plus bunganya, maka pastilah untung yang dihasilkan bertambah. Namun jika ternyata hasil yang didapat lebih sedikit dari jumlah utang plus bunganya, tentu utang ini malah akan membebani pendapatan dan malah membuat pendapatan menurun.
Dalam konteks utang negara, tujuan utama negara berutang tentu untuk memenuhi kebutuhan APBN-nya, selain memang ada fungsi-fungsi lainnya. Perhatiannya kini tertuju pada alokasi penggunaan dana. Apakah penggunaan dana dari utang ini mampu mendongkrak Pendapatan domestik bruto (PDB), sehingga akhirnya penghasilan negara baik dari pajak, maupun dari sumber lainnya, bisa untuk menutupi bunga dan pokok utang yang diambil.
Sebagai gambaran, Pada APBN tahun 2013, Persentase pembayaran utang di APBN-P mengambil porsi sekitar 17,3%, sedangkan subsidi BBM hanya mencapai 12% dari total APBN. Pada APBN 2014, Anggaran belanja APBN ditetapkan sebesar Rp. 1.842,49 triliun, dengan komposisi Belanja Pemerintah Pusat Rp. 1.249,94 triliun (70 %) dan alokasi untuk Pemerintah Daerah Rp. 529,55 triliun (30%). Defisit anggaran dalam postur APBN ditetapkan 1,69 persen dari PDB atau sekitar Rp. 175,3 triliun.
Rencana penerimaan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp. 1.667,14 triliun terdiri dari Pendapatan Pajak Rp. 1.280,39 triliun, Pendapatan Bukan Pajak Rp. 385,39 triliun dan hibah Rp. 1,36 triliun. Sementara defisit Rp. 175,35 triliun akan ditutupi dengan utang.
Pada APBN 1998/1999 penerimaan negara relatif masih imbang antara penerimaan pajak dan non pajak (SDA Migas dan Non Migas). Tapi sejak tahun 2002, pemerintahan meningkatkan sumber penerimaan pajak diatas 70 % . Tahun 2006 sebesar 75,2 %, tahun 2013 78 % dan APBN 2014 penerimaan pajak mencapai 84%. Itu artinya, pungutan atau beban terhadap rakyat makin besar dari tahun ke tahun.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan Utang yang diterima indonesia tidak efektif antara lain :
Pertama, Sebagian besar belanja APBN untuk kepentingan birokrasi dan pemerintah sendiri.
Kedua, beberapa pembelanjaan cenderung tidak efektif dan terkesan pemborosan. Misalnya anggaran untuk perjalanan dinas di tahun 2014 justru dinaikkan Rp 8 triliun (33%) dari tahun 2013, yaitu dari Rp 24 triliun menjadi Rp 32 triliun.
Ketiga, penyerapan anggaran selama ini tidak efektif. Selama periode kedua pemerintahan Presiden SBY, daya serap anggaran cenderung menurun. Anggaran 2009 hanya terserap 91,8 persen, lalu menjadi 90,9 persen pada 2010. Dua tahun berikutnya, penyerapan anggaran berkutat pada angka 87 persen. Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di APBN-P 2012 mencapai Rp 34,01 triliun. Itupun masih diperburuk perilaku yang sudah jadi rahasia umum yang menghabiskan anggaran di akhir tahun, dan banyak diantaranya seolah asal anggaran habis.
Keempat, walaupun setiap tahun selalu ada anggaran yang tidak terserap, tapi pemerintah terus menambah utang baru.
Kelima, setiap tahun APBN masih banyak yang bocoran dikorupsi. Selain itu juga masih banyak pembelanjaan yang dilakukan seolah asal menghabiskan anggaran terutama menjelang akhir tahun seperti sekarang ini hingga akhir desember nanti.
Melihat pengelolaan negara terhadap utang yang didapat masih seperti ini. Orang sepintar dengan kedudukan tinggi seperti Hatta Rajasa seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Kami rakyat indonesia tidak semuanya buta ekonomi.
Pendapat saya sendiri, saya tidak akan pilih seseorang dengan pola pikir seperti itu untuk memimpin bangsa ini. Ditambah, salah satu tim suksesnya dijanjikan menjabat sebagai menteri penting dimana dia sudah terkenal ahli dalam hal gali lubang tutup empang jual aset. Kalau yang memimpin indonesia orang dengan pola pikir seperti ini semua, bisa-bisa kejadian 98 terulang kembali. Perlu diingat bahwa krisis 98 terjadi karena salah satu faktornya adalah besarnya utang indonesia yang tidak terkendali, sehingga membuat rupiah menjadi sampah.
Lagi pula, Bukannya misi Capres beliau adalah membuat Indonesia terbebas dari kuasa asing. Kalau ternyata kebijakan ekonominya seperti itu, bukan tidak mungkin indonesia malah semakin dikuasai asing lewat utang-utang yang diberikan pihak asing.
Krisis keamanan (Perang) itu harus ada, dengan adanya perang, maka kekuasaan tetap ada di tangan pemilik uang. pihak-pihak yang berperang pasti membutuhkan dana. Tinggal pilih pihak mana yang dipilih untuk dimenangkan, dialah yang disokong dana. Setelah perang dimenangkan, pemberi hutang mendapat porsi kuasa dalam pemerintahan si pemenang atas pinjaman dananya
