Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang PT Jakarta Monorail untuk menggelar dengar pendapat atau public hearing terkait kelanjutan proyek monorel. Hal ini kata Ahok, karena PT Jakarta Monorail tidak transparan tentang rencana bisnis mereka.
PT Jakarta Monorail tidak terbuka soal rencana bisnis mereka yang mau mengandalkan bisnis properti sebagai pemasukan utama, bukan bisnis monorel. â??Pernah enggak, dalam iklan dia sebutkan bahwa pemasukannya 80 persen dari properti?â?? kata Ahok di Balai Kota, Senin 26 Mei 2014.
Sebab itu, Ahok menganggap lebih baik ada dengar pendapat dalam rapat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorail. â??Saya bilang ke deputi-deputi, nanti kalau rapat dengan dia, kami tantang public hearing deh.â?? Ahok menantang via Twitter dan YouTube. â??Kalo berani tantang terbuka, saya bales, kapan lu mau?â??
Ahok menyebut PT Jakarta Monorail justru melakukan manuver politik. â??Sekarang aja belum udah jelek-jelekin gua terus, udah bayar TV, iklan. PT Jakarta Monorail hebat, udah iklan di TV, bayarin Kompasiana, diskusi-diskusi, artinya apa? Ini orang udah main politik,â?? katanya.
Dia menyebut PT Jakarta Monorail berusaha menekan dirinya agar memberi hak properti. â??Mau pake politik nekan saya, pengamat-pengamat udah bicara, bukan substansi lagi bicara sama saya,â?? ujarnya dengan nada tinggi.
Kekesalan Ahok berakar dari permintaan PT Jakarta Monorail atas hak pemanfaatan properti seluas 200 ribu meter persegi di tengah kota. Dalihnya untuk memenuhi pemasukan non-tiket (non-fare box). Ahok tak sepakat. â??Ini bisnis properti atau bisnis monorel? Kalo gitu kenapa gua mesti kasih lu properti? Gua ambil sendiri aja.â?? Ia mencontohkan kondisi tiang monorel yang sekarang mangkrak dan malah dipasangi iklan.
Sampai sekarang, kata dia, PT Jakarta Monorail tidak berduit untuk menjalankan proyek monorel. PT Jakarta Monorail justru membutuhkan jaminan hak pemanfaatan properti dari Pemprov DKI agar bank dan investor mau mengucurkan dana pada mereka. Ini tampak dari sikap PT Jakarta Monorail yang menawar jaminan keuangan berupa bank guarantee dari permintaan Pemerintah Provinsi 5 persen nilai proyek menjadi 0,5 sampai 1 persen saja.
Proyek monorel Jakarta dimulai pada 2004 pada masa pemerintahan mantan Gubernur Sutiyoso. Tapi proyek mangkrak selama sepuluh tahun dan baru dihidupkan lagi oleh Gubernur Joko Widodo. Namun pembicaraan perjanjian kerja sama PT Jakarta Monorail dengan Pemerintah Provinsi tidak kunjung kelar dan sudah ditunda tiga kali.
SUMBER..........
