Metrotvnews.com, Bogor: Peneliti Hukum dan Kebijakan PKSPL Institut Pertanian Bogor Akhmad Solihin menilai munculnya Permendag 32/2013 tentang Ketentuan Ekspor Timah tak lepas dari kepentingan Pemilu 2014.
Hal itu dikatakan Akhmad dalam diskusi publik bertema "BKDI dan Polemik Regulasi Perdagangan Timah" di Universitas Al Azhar, Jakarta, Senin (19/5/2014). BKDI ialah kependekan dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.
"Permendag 32/2013 dikeluarkan belum lama sebelum Pemilu 2014. Setiap menjelang pemilu termasuk pemilu kada, kebijakan selalu dikeluarkan untuk mengeruk pundi-pundi keuangan yang patut diduga untuk biaya kampanye. Proses itu kembali terjadi lagi sekarang," ucapnya.
Di sisi lain, Dosen Universitas Sriwijaya Laurel Heydir mendesak pemerintah melakukan revisi terhadap Permendag 32/2013. Pasalnya, permendag itu tidak menguntungkan masyarakat lokal dalam mengelola timah. Ia mengatakan masyarakat lokal hanya ditempatkan sebagai price taker bukan price maker.
"Langkah tercepatnya yaitu pemerintah sekarang harus merevisi Permendag 32/2013," tukasnya.
Heydir juga menilai harus ada pihak lain di luar BKDI yang diizinkan mengelola timah untuk menghindarkan adanya oligopoli. "Pemerintah harus mengakomodasi pertambangan rakyat sehingga harga bisa dikendalikan," tandas Heydir.
sumber
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/...harus-direvisi
