Rapor merah penanganan kemacetan Jakarta, menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, dilihat berdasarkan hasil evaluasi 17 langkah penanganan kemacetan Jakarta yang dilakukan di Istana Wakil Presiden (Wapres), dua hari lalu.
"Memang kita bertemu dengan Wakil Presiden Boediono dan tim penanganan kemacetan pemerintah pusat. Untuk evaluasi 17 langkah tersebut. Ternyata yang dinilai masih merah ada dua langkah," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Dua langkah penanganan kemacetan yang dinilai masih merah adalah penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik dan sterilisasi busway yang belum berjalan sesuai dengan diharapkan.
"Dua aja yang yang masih merah. ERP sama sterilisasi busway. Harusnya evaluasi dilakukan tiap tiga bulan sekali. Tapi ini saja kumpulnya dua tahun. Tapi kita sudah janji kumpul tiap 3 bulan sekali," ujarnya.
Sterilitasi jalur busway belum berjalan baik karena ada masalah dalam tindakan tilang maksimum yang diberikan kepada pelanggar. Masalahnya yang harus diputuskan surat tilang merah atau biru yang bisa dilanjutkan melalui pengadilan.
"Masing-masing kejaksaan dan kepolisian berpegang pada dua undang-undang berbeda. Kita usul tabrak saja polisi. Masa Jaksa Agung nangkep Kapolri. Nggak mungkin. Kalau Jaksa Agung tangkap Kapolri, ganti saja Jaksa Agungnya," jelas.
Sementara untuk penerapan pembatasan kendaraan bermotor pribadi melalui ERP, menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, belum bisa dilaksanakan karena terbentur dengan aturan payung hukum. Kendati demikian, Pemprov DKI merencanakan akan memasang tiga gate entry (pintu masuk).
Saat ini pihaknya sedang membuat term of references (TOR) untuk tender ERP di Jakarta. Selain itu, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah memberikan dukungan total kepada penerapan jalan berbayar elektronik tersebut.
"Kita mau pasang tiga gate entry, lagi disiapin TOR-nya buat tender. Polda dukung habis. Pak Kapolri jelas katakan penegak hukum akan dukung kami. Kita beruntunglah hubungan dengan kepolisian baik. Mulai dari Polda hingga Mabes Polri baik semua," tandasnya.[bay]
