Habadagang.com - Puluhan mahasiswa yang berasal dari Kota Subussalam menggelar aksi di kantor Gubernur Aceh, Senin (10/3). Pada aksi tersebut meminta Gubernur Aceh agar mencopot Plh Wali Kota Subussalam, Damhuri yang dinilai tidak independen dan terjadi pro-kontra di Subussalam saat ini.
Terjadinya pro-kontra terhadap Plh Wali Kota karena keberadaan istri Damhuri sebagai Calon legislatif (Caleg) dari salah satu partai. Oleh karena itu, peserta aksi menilai Damhuri tidak bisa bersikap independen. Sehingga telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat karena timbul krisis kepercayaan dari masyarakat.
"Kami meminta kepada Gubernur Aceh untuk segera menggantikan Plh Wali Kota Subussalam (Damhuri), karena istrinya Caleg dan kita takutkan tidak independen," ujar Koordinator Aksi, Ali Akbar.
Aksi yang berlangsung di pelataran kantor Gubernur Aceh berlangsung tertitip. Meskipun sebelumnya sempat tertahan di pintu gerbang, namun berselang beberapa menit pihak kepolisian mengizinkan masuk dalam perkarangan kantor.
Selain berorasi, peserta aksi juga membawakan sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan kecaman terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Subussalam. Diantaranya bertuliskan "Berikan peluang untuk membongkar kasus korupsi di Pemko Subussalam."
Ali Akbar menambahkan, persoalan di Subussalam saat ini sudah sangat sistemik. Pasalnya, ada banyak persoalan yang sedang terjadi di Subussalam. Termasuk sarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Diantaranya, terbongkarnya kasus kelulusan pegawai honor (K2). Kata Alqudri, adik kandung Wali Kota terpilih, Merah Sakti lulus menjadi PNS, padahal adik kandungnya itu tidak pernah tercatat sebagai honorer di instansi Pemerintah Kota Subussalam. Bahkan, kedua juga merupakan Caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subussalam.
"Kami minta Gubernur untuk menyurati Menpan RB untuk memecat kedua adik kandung Merah Sakti yang lulus PNS K2 di Subussalam, karena kedua tidak pernah tercatat sebagai honorer, dan dia juga selaku Caleg saat ini," tukasnya.
Selain itu, peserta aksi juga meminta kepada Kapolda Aceh yang baru untuk segera turun ke Subussalam untuk membongkar dugaan korupsi yang terjadi. Demikian juga Gubernur diminta untuk memberikan peluang kepada KPK untuk mengusut tuntas korupsi yang terjadi di Subussalam.[002]
sumber- habadagang.com
Terjadinya pro-kontra terhadap Plh Wali Kota karena keberadaan istri Damhuri sebagai Calon legislatif (Caleg) dari salah satu partai. Oleh karena itu, peserta aksi menilai Damhuri tidak bisa bersikap independen. Sehingga telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat karena timbul krisis kepercayaan dari masyarakat.
"Kami meminta kepada Gubernur Aceh untuk segera menggantikan Plh Wali Kota Subussalam (Damhuri), karena istrinya Caleg dan kita takutkan tidak independen," ujar Koordinator Aksi, Ali Akbar.
Aksi yang berlangsung di pelataran kantor Gubernur Aceh berlangsung tertitip. Meskipun sebelumnya sempat tertahan di pintu gerbang, namun berselang beberapa menit pihak kepolisian mengizinkan masuk dalam perkarangan kantor.
Selain berorasi, peserta aksi juga membawakan sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan kecaman terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Subussalam. Diantaranya bertuliskan "Berikan peluang untuk membongkar kasus korupsi di Pemko Subussalam."
Ali Akbar menambahkan, persoalan di Subussalam saat ini sudah sangat sistemik. Pasalnya, ada banyak persoalan yang sedang terjadi di Subussalam. Termasuk sarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Diantaranya, terbongkarnya kasus kelulusan pegawai honor (K2). Kata Alqudri, adik kandung Wali Kota terpilih, Merah Sakti lulus menjadi PNS, padahal adik kandungnya itu tidak pernah tercatat sebagai honorer di instansi Pemerintah Kota Subussalam. Bahkan, kedua juga merupakan Caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subussalam.
"Kami minta Gubernur untuk menyurati Menpan RB untuk memecat kedua adik kandung Merah Sakti yang lulus PNS K2 di Subussalam, karena kedua tidak pernah tercatat sebagai honorer, dan dia juga selaku Caleg saat ini," tukasnya.
Selain itu, peserta aksi juga meminta kepada Kapolda Aceh yang baru untuk segera turun ke Subussalam untuk membongkar dugaan korupsi yang terjadi. Demikian juga Gubernur diminta untuk memberikan peluang kepada KPK untuk mengusut tuntas korupsi yang terjadi di Subussalam.[002]
sumber- habadagang.com
