"Harusnya berlaku juga untuk motor," kata Ellen kepada Tempo, Kamis, 20 Maret 2014. Jika tidak, menurut dia, pengguna kendaraan pribadi roda empat justru dapat beralih menggunakan sepeda motor.
Dengan penerapan kebijakan ini, setiap kendaraan harus membayar jika melewati jalan yang menerapkan ERP. Sistem pembayaran ditentukan oleh alat yang dipasang dalam setiap kendaraan. Dengan demikian, diharapkan para pengguna kendaraan pribadi beralih memanfaatkan angkutan umum sehingga dapat mengurangi kemacetan.
Pemprov DKI memutuskan kebijakan ini akan diterapkan pada kendaraan roda empat yang melewati jalur ERP. Tepatnya, diterapkan di jalur cepat. Selain persoalan tersebut, Ellen pun mengatakan agar kebijakan ini bisa diikuti oleh penyediaan alternatif angkutan umum. Hal ini penting agar masyarakat yang beralih dapat terangkut.
Sumber
