Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku sudah mencium bau perbudakan pekerja kebersihan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perbudakan itu dilakukan oleh pegawai di Dinas Kebersihan dan beberapa perusahaan swasta rekanan.
Menurut Ahok, para pekerja kebersihan itu biasanya gajinya dipotong perusahaan outsourcing dan oknum Dinas Kebersihan. Sehingga banyak sekali petugas kebersihan yang gajinya di bawah Upah Minimum Provinsi.
"Itu terjadi di seluruh Jakarta. Kami sudah tahu itu. Nanti akan kami tangani saja langsung," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 12 Maret 2014.
Ahok juga mengaku tahu jika para pekerja kebersihan di Balai Kota, tempat dia mengantor pun mengalami pemotongan gaji. Kata dia, laporan itu sudah masuk kepada dia sejak awal menjabat. Tapi, banyak alasan dari oknum-oknum itu untuk meyakinkan bahwa perbuatannya sudah benar.
"Kalian tahu, bahkan cleaning service yang kerja di sini pun, di depan muka saya, juga berani mereka potong upahnya. Coba tanya ke mereka, terima upah sesuai UMP tidak?" kata Ahok.
Ahok mengatakan hal itu merupakan perbudakan. Menurut laporan, para pekerja disuruh menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa mereka menerima upah sesuai UMP, walaupun kenyataannya upah yang mereka terima jauh di bawah UMP.
"Inih perbudakan paling gila di zaman merdeka ini," kata Ahok.
Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi akan menangani dengan mengubah kontrak secara langsung, tanpa keterlibatan swasta yang notabene perusahaan outsourcing.
"Saya sudah bilang kalau nanti kita gak usah pakai swasta lagi deh. Langsung saja kontrak antara Dinas Kebersihan dengan para pekerja kebersihannya saja. Saya juga sudah bilang ke LKPP, boleh gak kita kasih mereka sesuai UMP. Mereka bilang boleh. Ya sudah gitu aja nanti penyelesaiannya," tutur Ahok.
SUMBER.....
